Oleh : Nana Munandiroh

Memasuki awal tahun ini makanan Tahu dan Tempe mengalami kelangkaan dan kenaikan harga dikarenakan stok dari kedelai dalam negeri tak mencukupi. Penyebab utama naiknya harga Tahu dan Tempe memang ditenggarai oleh demonya para pengerajin dikarenakan harga kedelai yang melonjak naik dari sekitar Rp7.000 menjadi Rp9.200.

Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta mengatakan pihaknya memang telah melakukan mogok produksi sejak tanggal 1-3 Januari 2021. “Kami berharap pemerintah segera mengambil kebijakan menurunkan harga kedelai,” kata Sekretaris Puskopti DKI Jakarta Handoko Mulyo (3/1/2021).

Kembali, mahalnya kedelai dikarenakan minimnya pasokan dari luar negeri terutama Amerika Serikat. Sebanyak 95 persen lebih pasokan kedelai impor berasal dari negeri Paman Sam. Persoalannya, untuk periode 2020/2021 ini, kedelai AS sudah diborong China. China telah membeli 58 persen kedelai dari Amerika Serikat untuk kontrak 2020-2021.

Demikianlah kondisi negeri ini, sebagai negeri agraris seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangann rakyatnya. Namun kenyataannya, untuk memenuhi protein rakyat berupa tahu tempe yang menjadi sumber gizi bagi mayoritas warganya masih tergantung pada impor. Hal ini menegaskan bahwa sistem ekonomi yang dipakai di negeri ini tidak mampu menjaga kemandirian pangan.

Kebijakan impor ini tak lepas dari kebijakan liberalisasi ekonomi (ekonomi neolib) yang diambil rezim. Ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad 20 yang prinsip dasarnya adalah menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi. Ekonomi neoliberal memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Merobohkan semua hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi. Maka jadilah rezim penguasa di negara berkembang sebagai fasilitator diterimanya berbagai bentuk agreement perdagangan bebas. Sehingga ketahanan pangan baginya hanya ilusi.

Untuk menghentikan impor bahan pangan dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan bukan pebisnis, serta sistem ekonomi syariah bukan ekonomi yang prokapitalis. Syariat Islam mewajibkan negara memberikan subsidi yang cukup bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, agar biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap Negara lain bisa mengakibatkan Negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.

Setidaknya di dalam Islam ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan :

Pertama, optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok.  Di sinilah peran berbagai aplikasi sains dan teknologi, mulai dari mencari lahan yang optimal untuk benih tanaman tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama hingga pemanenan dan pengolahan pasca panen.

Kedua, adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan.  Konsumsi berlebihan justru berpotensi merusak kesehatan (wabah obesitas) dan juga meningkatan persoalan limbah.  Nabi juga mengajarkan agar seorang mukmin baru makan tatkala lapar, dan berhenti sebelum kekenyangan.

Ketiga, manajemen logistik, dimana masalah pangan beserta yang menyertainya (irigasi, pupuk, anti hama) sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada saat ketersediaan mulai berkurang.  Di sini teknologi pasca panen menjadi penting.

Keempat, prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim dengan mempelajari fenomena alam seperti curah hujan, kelembaban udara, penguapan air permukaan serta intesitas sinar matahari yang diterima bumi.

Kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan.  Mitigasi ini berikut tuntunan saling berbagi di masyarakat dalam kondisi sulit seperti itu.

Kebijakan diatas tidak akan mungkin bisa terlaksana kecuali ada integrasi dari sitem ekonomi Islam, system politik Islam bahkan hubungan politik luar negeri yang didasarkan pada perspektif islam. Maka hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah, ketahanan pangan negeri ini bukan ilusi. Wallahualam Bi Showwab.