Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Hingga saat ini, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda kurva melandai. Bahkan, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menyebut bahwa situasi pandemi ini akan memasuki masa kritis. “Kondisi Indonesia saat ini dan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan memasuki masa kritis mengingat semua indikator termasuk angka kematian semakin meningkat,” kata Dicky, Sabtu (2/1/2021).

Menurutnya, dalam tiga bulan pertama, situasi ini akan sangat dipengaruhi oleh respon pemerintah dalam melakukan tes, lacak dan isolasi, serta peran masyarakat dalam melakukan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak di atas satu meter ketika berkomunikasi, menjaga kerumunan dan menjaga imun tubuh.

Ada pemahaman yang keliru jika masyarakat mengira dengan adanya vaksin semua akan selesai. Sebab, vaksin bukan solusi ajaib, tetapi hanya salah satu cara untuk membangun kekebalan individual dan perlindungan masyarakat. “Harus diketahui bahwa tidak ada vaksin yang sempurna memberi perlindungan. Sebagian kecil penerima vaksin masih memungkinkan untuk tertular Covid-19, hanya saja diharapkan dampaknya tidak terlalu parah,” katanya (http://tirto.id, 2/1/2021).

Vaksin, Harapan Semu Penyelesaian WabahKarut-marut langkah pemerintah negeri ini dalam mengatasi hantaman pandemi Covid-19, menjadikan masyarakat merasakan permasalahan yang semakin kompleks. Tidak tanggung-tanggung, angka kematian terus merangkak naik, perekonomian negara porak-poranda, arah kebijakan semakin tidak jelas, semuanya tersungkur ke dalam segudang polemik. Di tengah kondisi ini, pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah baru yaitu vaksinasi Covid-19 yang digadang-gadang sebagai jurus pamungkas menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat yang sudah morat-marit. Konon, pengadaannya melalui dua skema, yakni gratis dan berbayar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan hanya menggratiskan vaksinasi kepada 30 persen atau sekitar 32 juta masyarakat di Indonesia. Sementara, pada program mandiri sebesar 70 persen atau sekitar 75 juta masyarakat harus membayar untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 (m.bisnis.com). Namun hal ini pun mendapat kritik dari publik, seperti Pakar Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono yang menyatakan, dengan penerapan skema tersebut menunjukkan pemerintah telah abai terhadap hak warga negara, khususnya terkait layanan kesehatan publik yang seharusnya ditanggung oleh negara. “Kalau vaksin untuk atasi pandemi harus bayar, artinya kesehatan publik itu komoditas komersial,” ungkap Pandu Riono melalui akun Twitter miliknya (dikutip oleh bisnis.com, 15/12/20). Setelah menuai kritik tersebut, Presiden RI Joko Widodo kemudian mengumumkan, pemerintah akan menggratiskan vaksin untuk masyarakat. “Saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Jokowi seperti disiarkan di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, (16/12). Atas keputusan itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran kabinet, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Ia juga menginstruksi Menkeu Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain demi memastikan ketersediaan dan vaksinasi gratis ini. Juru Bicara Satuan Tugas Penaganan Covid-19, Wiku Adisasmito pun mengatakan, keputusan ini agar Indonesia segera masuk fase kekebalan populasi atau herd immunity yang mensyaratkan harus ada minimum 70 persen populasi yang imun (fokus.tempo.co).

Melihat pengumuman yang disampaikan pemerintah ini, tentu saja memberikan angin segar bagi masyarakat, mengingat selama ini mereka sudah berjuang di bawah kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Munculnya pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab tak sedikit dari mereka yang kehilangan mata pencaharian. Kesannya mengagumkan, bahwa mereka ingin terlihat ada untuk rakyat, hadir untuk mengurangi beban hidup rakyat yang sesungguhnya tak mampu lagi dipikulnya bahkan sebelum merebaknya wabah.

Sekilas program ini seperti solusi dari pemerintah memasuki episode terbaru penanggulangan pandemi Covid-19 dengan mengesankan pemerintah rela mengorbankan kepentingan lain demi kesehatan masyarakat banyak, namun sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Di balik semua itu ada masalah penting yang harus menjadi perhatian, terkait seluk-beluk dari program vaksinasi.

Dikutip dari laman liputan6.com (18/12), Juru Bicara Pemerintah untuk Program Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi menerangkan, saat ini pemerintah masih dalam tahap persiapan program vaksinasi Covid-19. Dari segi ketersediaan, berdasarkan road map WHO Strategic Advisory Group of Experts, vaksin yang ada tidak akan cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada skala prioritas, khususnya pada tahap awal seperti petugas kesehatan dan pekerja yang tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, misalnya petugas layanan publik dan orang dengan penyakit komorbid/penyakit penyerta.

Tidak sampai di situ, jika vaksinasi telah terlaksana dengan waktu yang tidak singkat, butuh perjalanan panjang lagi untuk mencapai tujuan herd immunity. Untuk menjadi kekebalan massal, masih membutuhkan proses karena herd immunity merupakan proses alami, dimana yang paling penting adalah mencapai cakupan jumlah vaksin yang itu juga tergantung ketersediaan vaksin. “Jadi, prinsipnya vaksinasi ini kan sebenarnya adalah memberikan tambahan imunitas supaya kalau nanti kita terinfeksi virus Corona, kita tuh tidak jadi sakit yang berat. Artinya dia (vaksin) menambah kekebalan tubuh kita, fungsi vaksin ini. Jadi, vaksin bukan melindungi kita tidak tertular Covid-19 ya. Tapi dia melindungi kita, bila kita terpapar Covid-19 itu, bisa nggak jadi sakit, sakitnya ringan atau malah tidak bergejala,” ungkap Siti.

Update yang terbaru, setelah pemerintah berhasil mendatangkan 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac, China, sebagai satu-satunya merk yang telah dipegang Indonesia sejauh ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarja (5/1) menyatakan, proses vaksinasi Covid-19 akan dimulai Rabu (13/1) mendatang. Penyuntikkan pertama akan dilakukan oleh bapak Presiden, kemudian hari berikutnya akan dilanjutkan secara serentak bagi tenaga kesehatan.

Akan tetapi, di tengah kecepatan pengumuman tanggal mula pelaksanan vaksinasi tersebut, ternyata vaksin Cinovac belum mendapat izin penggunaan darurat (emergency use authorization/UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Para pakar kesehatan masyarakat pun memiliki pandangan tersendiri atas polemik ini. Salah satunya, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, menilai hal ini sebagai tindakan tidak sabar dan gegabah. Ia menyayangkan sebab selama ini banyak pihak yang meminta masyarakat tidak percaya begitu saja informasi terkait vaksin yang belum dipastikan kebenarannya, dan menunggu info resmi dari BPOM. Menurut Hermawan, tindakan pemerintah itu memiliki dua tujuan. Pertama, untuk membuat BPOM, mau tidak mau mengeluarkan izin yang harus linear dengan kebijakan pemerintah,kedua kata dia, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Padahal, pengumuman dari BPOM menjadi penting guna memastikan efikasi Sinovac (cnnindonesia.com, 7/1/21).

Dari beragam sajian fakta di atas, penampakan silang sengkarut sistem pelayanan kesehatan di negeri ini memang semakin nyata. Lihat saja, seruan langkah lockdown yang seharusnya sejak awal segera terapkan di area yang menjadi pusat penularan wabah agar tidak menjalar ke wilayah lain, sayangnya pemerintah justru menempuh jalur lain. Mulai dari social dan physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pemberlakuan new normal file yang terkesan tidak memiliki peta konsep yang jelas, semakin mengantarkan hidup manusia ke dalam kondisi yang kian pelik, wabah semakin menggila dan tak terbendung lagi. Adapun solusi un-solutif berupa pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dengan beragam “dramanya,” rasanya sulit menaruh harap agar penanggulangan wabah dapat berjalan sesuai harapan bersama.

Sistem sekularisme-kapitalistik yang saat ini menerjang seluruh aspek kehidupan, secara terang-terangan meremehkan keselamatan nyawa rakyat. Bagaimana tidak, orientasi negara tidak untuk mengurusi urusan rakyat, melainkan terus menuntut rakyat untuk selalu berkorban. Sehingga, sesempurna apapun kebijakan menurut sudut pandangnya hanya menciptakan penderitaan bagi rakyat. Penanganan wabah yang terkesan lamban, gamang dan menutupi situasi yang sesungguhnya, semua itu karena negara selalu menakar segalanya dengan untung-rugi.

Padahal sebenarnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan rakyat yang harus senantiasa dipenuhi oleh negara, berupaya secara maksimal dan terus memastikan agar rakyat bisa merasakan kehadiran perannya atas mereka, bukan hanya sebagai regulator kebijakan. Berbagai sumber pendapatan negara haruslah memiliki anggaran yang jelas dan terperinci sebagai dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas, tanpa diskriminasi status sosial dan ekonomi, semua berhak mendapatkan kesehatan secara adil. Caranya, dengan mendayagunakan segala Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang satu ini.

Namun, apa daya begitulah konsekuensi logis dari penerapan sistem sekularisme-kapitalisme, dimana rakyat selalu menjadi obyek yang terabaikan atau bahkan terlupakan. Peran penguasanya bukan untuk memperhatikan keselamatan rakyat, sebab yang terpenting bagi mereka adalah ekonomi. Akhirnya, berharap pada sistem ini untuk mengatasi wabah, apalagi dengan vaksinnya hanyalah penantian yang menghabiskan energi.

Islam Sebagai Solusi WabahIslam sebagai sebuah ajaran paripurna, memiliki paradigma dan mekanisme yang khas dalam mengatur kemaslahatan dan menjamin kebutuhan akan pelayanan kesehatan rakyat. Pelayanan kesehatan dalam Islam termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia pertanggungjawab atas rakyatnya,” (HR. Al- Bukhari, 844; Ahmad,5753). Tugas ini tidak boleh dilalaikan negara sedikitpun, sebab kelalaiannya dalam menjamin kesehatan tersebut bisa berakibat mudharat bagi rakyat. Islam pun menjamin kesehatan dalam tiga hal, yaitu berlaku umum tanpa diskriminasi, tidak dikenai pungutan biaya apa pun sekalipun calon pasien adalah orang mampu, serta seluruh rakyat diberi kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara dalam jumlah yang cukup dan memadai. Imam Muslim (no. 3162) meriwayatkan dari Anas ra. bahwa,“Serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah Saw. selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka dibolehkan meminum air susunya sampai sembuh.” Al-Hakim dalam al-Mustadrak (5/293) meriwayatkan bahwa, “Khalifah Umar bin Khattab ra juga pernah memanggil dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Aslam.” Semua ini adalah dalil bahwa pelayanan kesehatan wajib disediakan oleh negara secara gratis, tanpa diskriminasi dan mudah dijangkau. Penyiapan anggarannya dilakukan secara terstruktur melalui sistem ekonomi Islam. Dananya bisa diperoleh dari berbagai sumber pemasukan negara yang ditentukan oleh syariah, misalnya hasil pengelolaan harta kekayaan umum yang dikelola oleh negara, termasuk hutan, berbagai macam tambang, gas dan lainnya. Kemudian dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanimah, fai’, ‘usyurd an hasil pengelolaan harta milik negara lainnya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan gratis untuk seluruh masyarakat, tentu saja dengan kualitas yang lebih baik dari hasil yang dicapai negara saat ini. Adapun ketika terjadi wabah, negara dalam Islam cepat tanggap dalam menangani wabah penyakit. Sambil mencari obat melalui riset secepat mungkin terhadap wabah tersebut, melalui lembaga kesehatan terkait, negara melakukan karantina total (lockdown) agar penyakit tidak menyebar dan membuat dharar rakyat. Ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar ra. ketika pandemi serius di Syam, lalu Abdurrahman bin Auf menuturkan hadits bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Jikalau kalian pernah mendengar ada wabah tha’un di sebuah negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri itu. Dan jika wabah itu terjadi di negeri tempat kalian tinggal, maka jangan keluar dari negeri kalian untuk melarikan diri darinya.” Umar ra lalu memuji syukur kepada Allah dan terus berangkat kembali pulang ke Madinah,” (HR. Bukhari, 5288; Muslim, 4114). Mengingat sistem sekularisme-kapitalis mustahil mewujudkan hal ini, maka dakwah digencarkan untuk menyadarkan umat akan kerusakan kapitalisme, kemudian kembali kepada sistem Islam Kaffah yang menerapakan seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah.

Wallahu a’lam bi shawwab.