Rini Heliyani (Pegiat Literasi Muslimah Revowtitet)

Konsumen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan hilangnya stok tahu dan tempe di lapak pedagang dalam dua hari terakhir. Kejadian ini imbas mogok produksi di kalangan perajin kedelai (merdeka.com, 4/1/2021).

Hilangnya stok kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, hal ini disebabkan karena harganya yang mahal. Tempe biasanya seharga Rp 7.000/Kg. Saat ini mencapai Rp 9.200- 9.500/Kg. Sekretaris Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Handoko Mulyo mengatakan ketiadaan tahu dan tempe di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram (kg) (merdeka.com, 4/1/2021).

Mahalnya harga kedelai di Indonesia tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya Indonesia masih tergantung pada kedelai impor. Saat ini pasokan kedelai impor mengalami penurunan, diakibatkan karena banyaknya kedelai di pasok ke Tiongkok yang menyebab impor kedelai ke wilayah Indonesia menjadi minim sehingga menyebabkan naiknya harga kedelai.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, kenaikan harga kedelai dunia diakibatkan lonjakan permintaan dari Tiongkok kepada Amerika Serikat (AS) selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Kenaikan permintaan dua kali lipat dari biasanya mengakibatkan ekspor AS ke negara lainnya terganggu, termasuk ke Indonesia. (cnbcindonesia.com, 3/1/2021).

Bagaimana dengan keadaan kedelai lokal, pasokan kedelai lokal masih sangat minim, mengalami kalah saing antara kedelai impor baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tanah subur dan luas, faktor agroklimatologi mendukung, bahkan para pakar dan ahli yang banyak.

Impor kedelai Indonesia mencapai 2.670. 086 ton. Seharusnya dengan kebutuhan seperti itu menjadikan pemerintah lebih memprioritaskan hasil kedelai dari petani lokal, akan tetapi hal ini tidak dilakukan justru pemerintah lebih memilih impor. Sehingga petani menjadi ogah-ogahan menanam kedelai.

Hal ini terjadi karena negara menerapkan sistem ekonomi liberal, negara gagal mewujudkan ketahanan pangan dan malah menyuburkan liberalisasi pangan, sehingga yang mengendalikan setiap harga pangan yaitu “pemilik modal” baik asing maupun Aseng.

Pemilik modal juga yang mengendalikan sarana pertanian sehingga harga benih, pupuk, pestisida dan sebagainya menjadi mahal bahkan mereka juga menguasai 82% lahan di Indonesia, sehingga harga kedelai lokal kalah saing dengan kedelai impor yang tentu harganya lebih murah bahkan tidak mampu memenuhi pasar karena biaya produksi mahal.

Sistem ini memudahkan jalan asing untuk menguasai bidang pangan Indonesia mulai dari produksi hingga konsumsi. Sistem ini mementingkan kepentingan asing daripada kemaslahatan rakyat. Maka, harapan mandiri pangan tak akan terealisasi.

Pemerintah lebih mementingkan kepentingan asing dan Aseng dibandingkan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini tampak dari ketidakseriusan meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri. Menurut data yang ada, selama kurun dua dekade lebih tidak ada penambahan luas tanam kedelai bahkan terus berkurang. Upaya pengembangan bibit varietas unggul juga makin melemah, serta tidak ada perlindungan harga di tingkat petani.

Islam Punya Solusi

Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan. Visi mewujudkan kemandirian pangan dan pasokan pangan, Islam memandang bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara.
Maka, dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya yaitu, Peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. Hal ini dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati. Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw “ Siapa saja yang menghidupkan tanah-tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya” ( HR. Tirmidzi dan Abu Daud). Jika tanah ditelantarkan selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih oleh negara untuk di distribusikan kepada rakyat untuk mengelolanya.

Ar Rahman Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul “As siyasatu Al iqtisodiyatul Al Mustla (Politik Ekonomi Islam) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian maka harus dilakukan kebijakan intensifikasi pertanian, yaitu optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian bisa dengan peningkatan kualitas benih, penggunaan obat-obatan pertanian, pemanfaatan teknologi menyebarkan teknik-teknik modern pertanian. Negara juga memberikan modal bagi petani yang tidak mampu sebagi hibah bukan hutang. Supaya rakyat dapat membeli segala kebutuhan pertanian. Negara juga menjamin pasokan pangan, maka Islam menetapkan mekanisme pasar sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktek ribawi, monopoli.

Dalam hal ekspor impor negara akan melihat sejauh mana kebutuhan pangan negara. Ekspor dilakukan bila kebutuhan pangan negara terpenuhi dan berlebih (surplus).

Impor berkaitan dengan perdagangan luar negeri, perdagangan luar negeri tidak dipandang dari barang yang diperdagangkan, tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan. Negara kafir harbi, boleh melakukan perdagangan dengan mereka menggunakan visa khusus baik harta maupun dengan diri mereka.

Kafir harbi fi’lan maka tidak boleh sama sekali melakukan hubungan dagang dengan mereka seperti Israel, AS, Inggris, Rusia dll. Warga negara mua’had boleh tidaknya melakukan dagang dalam negara Islam dikembalikan lagi pada perjanjian antar negara mereka dengan negara Islam.

Warga negara Islam baik muslim maupun non muslim (kafir dzimmi), bebas melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Hanya saja mereka tidak boleh melakukan ekspor komoditas strategis yang dibutuhkan negara, karena hal ini akan membahayakan negara Islam, melemahkan negara Islam dan menguatkan negara musuh.

Demikianlah Islam memberikan seperangkat sistem sempurna dalam pengelolaan pangan. Dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam negara, maka kemandirian pangan bukan sesuatu hal utopi di wujudkan.

Wallahu ‘alam bishawab