Oleh: Puji Astuti, S.Pd.I
(Pemerhati Generasi)

Marah, miris dan kecewa adalah reaksi sebagian besar dari kita ketika mendengar berulang kali kejahatan seksual terjadi pada anak. Dan para ibu semakin mendekap dan menjaga anak-anaknya dari mangsa predator seksual anak. Miris dan kecewa karena kejahatan seksual pada anak belum dapat diatasi, malah semakin marak.

Akhirnya Presiden Jokowi resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 7 Desember 2020.

Aturan hukum kebiri kimia dalam PP 70 merupakan turunan UU Perlindungan Anak direvisi pada 2016.

Tujuan disahkannya PP Nomor 70 tahun 2021 karena agar kekerasan seksual pada anak dapat teratasi dan memberikan efek jera terhadap predator seksual anak. Namun Komnas Perempuan tidak menyetujui hukum kebiri, karena dinilai tidak mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. (detikNews, 06/01/2021)

Mengutip dari The Sun, suntik kebiri adalah menyuntikkan obat-obatan yang mengandung anafodisial yang berfungsi menurunkan hasrat seksual dan libido selama jangka waktu 2-3 tahun.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menolak menjadi eksekutor karna menganggap bahwa suntik kebiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan kode etik dan sumpah profesi kedokteran. (CNNIndonesia, 27/08/2019)

Muncul sebuah pertanyaan, apakah solusi yang diambil pemerintah sudah tepat dan akan mampu mengatasi kejahatan seksual pada anak?

Hukuman suntik kebiri adalah hukuman yang tidak manusiawi.
Para ahli kesehatan memaparkan banyak dampak negatif suntik kebiri. Efek samping membahayakan penerimanya, antara lain resiko osteoporosis, anemia, melemahnya otot dan gangguan kognitif. Sementara di satu sisi, efek suntikan hanyalah sementara, setelah itu hasrat seksual penerimanya akan kembali sebagaimana sebelumnya (suara.com/health/2016/06/09/160042).

Bahkan seorang dokter ahli menyampaikan hukuman ini dapat membuat pelaku lebih agresif karena depresi dan ketidakseimbangan hormon (nasional.tempo.co/amp/774577).

Tidak ada asap jika tidak ada api. Demikian pula maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Permasalahan ini tidaklah berdiri sendiri. Permasalahan ini bersinggungan erat dengan interaksi sosial di tengah masyarakat, pendidikan dan ekonomi.

Kita hidup dalam sebuah sistem yang memberikan kebebasan yang kebablasan, hingga lupa bahwa ada Allah Al Mudabbir, Sang Pengatur kehidupan. Yang menetapkan halal dan haram setiap perbuatan.

Jamak diketahui, bahwa di negeri yang mayoritas muslim ini, sajian pornografi dan pornoaksi begitu marak terjadi. Ini dapat memicu kejahatan seksual kepada siapapun juga terhadap anak-anak. Kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir dan bertingkah laku membuat orang rela melakukan apapun demi memenuhi nafsu syahwatnya. Pernikahan begitu dipersulit, perzinahan merajalela.

Sistem ekonomi negeri ini pun tidak berpihak kepada rakyat. Sistem kapitalisme tidak menjamin kebutuhan pokok rakyat. Sehingga rakyat berjibaku sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Liberalisasi ekonomi membuat para suami kehilangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan untuk para lelaki menjadi sulit didapatkan. Sehingga para ibu harus keluar rumah bertukar peran dengan suami mereka mencari sesuap nasi. Hingga akhirnya ada yang terpaksa keluar negeri untuk bekerja, meninggalkan suami dan anak-anak. Selanjutnya bisa kita bayangkan, dengan ketiadaan istri dirumah, bagaimana para suami memenuhi kebutuhan biologisnya.
Sanksi hukum yang diberikan pelaku kejahatan begitu ringan, sehingga tidak membuatnya jera dan kembali melakukan kejahatan serupa.

Berikutnya faktor psikologis pun menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak, misalnya pelaku dulunya adalah merupakan korban kekerasan seksual.

Meskipun UU ini sudah ada sejak tahun 2016, pada faktanya kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat. Peraturan yang ada, hanya pada tindakan kuratif yaitu menghukum pelaku, belum mengarah kepada tindakan preventif (pencegahan).

Inilah aturan yang bersumber pada
asas sekulerisme, tidak mampu menyelesaikan permasalahan, namun sebaliknya, memunculkan perdebatan dan masalah yang ada semakin bertambah rumit.
Lantas, kita berharap dengan suntikan kebiri ini dapat mengatasi kejahatan seksual terhadap anak? Sungguh jauh panggang dari api.
Solusi ini tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan hingga ke akarnya.

Jika suntik kebiri tidak bisa menjadi solusi, adakah solusi lain yang mampu menyelesaikan masalah kejahatan seksual?

Tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Tentunya solusi itu bukan berasal dari manusia yang lemah dan akalnya terbatas serta memiliki banyak kepentingan. Solusi itu semestinya lahir dari Zat yang tidak memiliki kepentingan apapun dan Dia memahami apa yang terbaik untuk manusia.
Solusi itu lahir dari Allah SWT, Tuhan-nya manusia yang tidak memiliki kepentingan apapun dan memahami apa yang terbaik untuk hambaNya. Solusi itu lahir dari Islam.

Islam memiliki seperangkat peraturan yang mencegah kejahatan seksual itu terjadi. Ada 2 tindakan yang dapat dilakukan, yaitu tindakan preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Islam memerintahkan perempuan untuk menutup auratnya dengan jilbab dan khimar serta Islam akan menutup semua akses pintu konten-konten pornografi pornoaksi yang dapat mengundang munculnya syahwat.

Bila kejahatan terjadi, maka berdasarkan sistem Islam, pelaku tidak akan dikenakan hukuman suntik kebiri, sebab haram hukumnya menjatuhkan hukuman kebiri. Rasulullah SAW bersabda:

Ibnu Mas’ud ra mengatakan,
“Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istei-istri. Lalu kami bertanya kepada Nabi SAW, ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’. Maka Nabi SAW melarangnya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Adapun solusi kejahatan seksual dalam syariat Islam diantaranya: jika pelaku kekerasan seksual dengan cara mencabuli korban melalui dubur (liwath/sodomi), pelakunya muhson (sudah menikah) atau ghoiru muhson (belum menikah), maka Qadhi menetapkan hukuman dibunuh.

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa mendapati orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang melakukan sodomi dan disodomi.” (HR. Ibnu Majah)

Jika pelaku melakukan kekerasan seksual (pemerkosaan) melalui dubur itupun mendapatkan sanksi tegas, seperti hukum zina, bila pelakunya muhson (sudah menikah) maka dirajam dan bila ghoiru muhson (belum menikah) dicambuk 100 kali.

Inilah sistem sanksi dalam Islam yang akan menjadi penebus dosa (jawabir) dan membuat pelakunya jera dan tidak mengulangi kejahatannya (zawajir). Sistem sanksi ini tidak dapat dilakukan oleh individu, dibutuhkan peran negara dalam menjalankan sanksi ini. Negara menjalankan sistem sanksi bersamaan dengan sistem ekonomi yang menjamin kebutuhan pokok rakyat, sistem pendidikan yang menjadikan individu memiliki kepribadian Islam sehingga individu memiliki ketaqwaan kepada Allah dan masyarakat yang beramar ma’ruf nahi mungkar.

Hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan individu yang bertaqwa dan masyarakat yang beradab. Tidakkah kita rindu dengan sistem yang demikian.