Oleh: Rinnay

Pada akhirnya Presiden Jokowi mengetuk palu mengesahkan PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Indentitas.Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Lahirnya PP tersebut bukan tanpa sebab dengan semakin naiknya angka pelecehan seksual anak dari tahun ke tahun, pemerintah mencoba untuk memberikan solusi. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari tahun ke tahun kasus bukannya surut namun semakin naik, pada 2016 ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, tertinggi ditahun 2018 sebanyak 149 korban. Pihak LPSK mengaku data tersebut hanya terlihat di puncak gunung es. Itu artinya kasus riil jauh lebih besar dan kebanyakan kasus tersebut tidak terungkap karena korban malu untuk melaporkan.

Sebagian dari masyarakat lega dengan sikap Presiden. Namun tak sedikit meragukan keefektifan PP tersebut, akankah mampu mengurangi jumlah kekerasan seksul? Menurut Pakar Psikolog Forensik, Reza Indragiri menyatakan ada 6 kelemahan di dalam PP:

Pertama, di dalam PP 70/2020 tidak memuat pasal bahwa predatir akan diberikan zat kimia secara berulang. Kedua, kebiri kimia sepenuhnya ditentukan oleh hakim atas diri predator.

Ketiga, PP 70/2020 tidak memuat dasar logis bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berbasis daring.
Reza menegaskan bahwa “dalam situasi seperti ini, kebiri kimia menjadi kehilangan relevansinya. Padahal kejahatan seksual berbasis daring sangat mungkin memakan lebih banyak korban.”

Keempat, PP 70/2020 mengatur bahwa kebirk kimia tidak dikenakan pada pelaku yang berusia kanak-kanak. Kelima, kata Reza, ada predator 15 tahun baru keluar penjara setelah lepas dari usia 18 tahun. Merujuk PP 70/2020 dia tidak akan diberikan tindakan kebiri kimia karena masih anak-anak saat dipidana.

Keenam, PP 70/2020 kebiri kimia bukan pemberatan sanksi, melainkan tindakan yang dilangsungkan bersama rehabilitasi.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh KomNas Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual tidak akan menyelesaikan akar masalah yang terletak pada pola pikir dan mental pelaku serta tidak dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, PP itu menjadi bukti lemahnya perhatian negara terhadap para korban.

Pro kontra PP tersebut muncul disebabkan ketidak jelasan pemerintah dalam memahami akar masalah kasus pelecehan seksual. Sehingga wajar jika para pakar mempertanyakan keefektifan PP tersebut. Solusi akan dibuat jika akar masalah telah ditemukan, jika akar masalah belum ditemukan solusi apapun akan selalu kurang pas.

Manusia hidup dalam sebuah sistem, sistem inilah yang akan membentuk kepribadian manusia tersebut. Pada saat ini, tak bisa kita pungkiri meskipun kita berada di negara muslim terbesar di dunia namun penerapan sekulerisme begitu kental terasa yang mengikis sendi-sendi keimanan. Sekulerisme inilah yang pada akhirnya menciptakan jurang pemisah antara agama dengan aturan hidup. Agama hanya diletakan dalam masalah ibadah tidak boleh ikut campur dalam urusan kehidupan. Alhasil ketika aturan hidup diserahkan kepada manusia maka sesuka manusia dalam membuat aturan.

Tak jarang manusia mempertuhankan hawa nafsu, alhasil kehidupan liberal menjadi tren gaya hidup masa kini. Kebebasan berperilaku menghasilkan pornografi maupun pornoaksi yang dengan sangat mudah berseliweran melalui film, sinetron, lagu, novel, cerpen dan sebagainya yang menyuburkan perilaku kebebasan seksual.

Tak cukup kebebasan berperilaku saja, susahnya ekonomi juga turut menyumbang kerusakan kebebasan seksual. Seorang istri yang seharusnya menjadi tulang rusuk menjelma menjadi tulang punggung yang harus pergi jauh bekerja ke luar negri sedangkan sang suami ada di rumah, sangat banyak kasus pelecehan seksual bermula dari sini. Selain itu rasa malu yang mendera korban karena merasa hal itu aib dan tabu untuk mengungkapkan kebiadaban pelaku kepada pihak polisi menjadikan pelaku bebas berbuat semakin brutal, ketika pelaku ditangkap hukuman yang diberikan tak membuat jera tak setimpal dengan trauma yang ditanggung oleh korban.

Kita sebagai negara mayoritas muslim sudah tidak sepantasnya sekulerisme dijadikan sistem aturan hidup. Malapetaka bermula ketika sekulerisme ini bercokol. Agama tidak bisa dipisahkan dalam aturan hidup oleh karena itu tidak ada sekulerisme di dalam Islam. Islam memberikan seperangkat aturan hidup secara kaffah.

Pertama, di dalam Islam diatur dengan begitu rincinya pergaulan di dalam Islam, pemisahan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam urusan pendidikan, kesehatan dan muamalah, diwajibkan untuk menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, mewajibkan memakai pakaian sesuai dengan syariat bagi laki-laki maupun perempuan.

Kedua, dalam Islam, negara akan memberlakukan hukuman yang tegas dan keras terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Di mana hukuman tersebut akan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah individu lain untuk melakukan hal serupa.

Ketiga, di dalam Islam, laki-laki memiliki kewajiban sebagai tulang punggung sehingga negara memiliki kewajiban untuk menciptkan lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan modal bagi yang ingin berwirausaha. Dengan ekonomi Islam seorang Ibu tidak perlu untuk bekerja apalagi bekerja keluar negri meninggalkan fitrahnya sebagai ibu dan istri.

Dengan pengaturan seperti ini maka kasus kekerasan seksual bisa teratasi mulai dari akar hingga daunnya.