Oleh: Sri Haryati (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Masih belum hilang dalam Ingatan kita, peristiwa predator seksual 9 anak yang terjadi di mojokerto yang dilakukan oleh pria berumur 20 tahun ini. Ya, peristiwa itu membuat kita sangat miris sekaligus prihatin.

Kasus predator seksual tenyata bukan hanya ada di Mojokerto saja. Berdasarkan data PPPA pada 2020, kejahatan seksual. pada anak di masa pandemi covid 19 ini justru mengalami peningkatan kasus setidaknya ada 4833 kasus terhadap anak dan 2556 anak menjadi korban kejahatan seksual.

Pemerintah berusaha mencegah predator seksual ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. PP itu tertuang dalam Nomor 70 Tahun 2020 yang ditetapkan Jokowi per 7 Desember 2020.

Dikutip dari JDIH laman Setneg, (Minggu, 3/1/2021) PP tersebut memuat tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Namun demikian, hukuman kebiri kimia yang akan di lakukan terhadap predator seksual itu mengalami kontroversi dari pihak IDI menolak eksekusi hukuman itu, karena hal itu bertentangan dengan kode etik kedokteran dan disiplin profesi kedokteran yang bersifat universal.

Kebiri kimia mempunyai efek samping terhadap pengapuran tulang atau bisa berpengaruh pada perubahan kesehatan jantung, kadar lemak darah, tekanan darah, dan gejala yang menyerupai menopouse pada perempuan dan dimasa mendatang ketika injeksi knok down di hentikan tidak menjamin pelaku berhenti melakukan aksi biadapnya lagi. Pendapat yang lain mengatakan, hukuman kebiri bisa membuat pelaku lebih agresif karena depresi dan ketidak seimbangan hormon.

PP tersebut membuktikan bahwa pemerintah hanya fokus tehadap pelaku kejahatannya dan tidak menangani korban kejahatannya. Selain itu juga pemerintah seharusnya mengambil langkah prefentif/pencegahan bukan hanya langkah kuratif (menghukum pelakunya).

Maka langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah melihat akar masalah terjadinya predator seksual. Kehidupan serba bebas telah meracuni masyarakat di negri muslim terbesar di dunia, disebabkan oleh penerapan sekulerisme dimana agama diletakan dibelakang terpisah dengan kehidupan manusia. Sekuler kapitalis memandang wanita sebagai komoditas yang diekploitasi bentuk tubuhnya untuk menimbulkan rangsangan syahwat kepada lawan jenis. Menganggap kebutuhan seksualitasnya harus di penuhi saat itu juga, tanpa memikirkan aturan-aturan yang lain.

Sedangkan Islam memandang unsur seksualitas pada laki-laki maupun perempua adalah naluri manusia untuk melanjutkan keturunan. Maka Islam mengambil jalur pernikahan untuk memenuhi hasrat tersebut.

Islam memerintahkan wanita dan laki-laki untuk menjaga auratnya, menjaga pandangannya dan kemaluamnya. Di dalam Islam wanita diwajibkan menutup auranya dengan jilbab dan khimar. Selain itu Islam mewajibkan negara nenutup semua akses konten media yang bisa merangsang syahwat. Ini sebagai upaya prefentif sebelum kejahatan muncul.

Sistem sanksi dalam Islam, pelaku tidak di jatuhi hukuman kebiri sebab hukum kebiri di dalam Islam hukumnya Haram. Ibnu Mas’ud ra berkata dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedangkan kami tidak bersama istri istri. Lalu kami berkata kepada Nabi Muhammad saw “Bolehkah kami melakukan pengebirian?!” maka nabi melarang yang demikian. (Hadis Bukhori no 4615,muslim no 1404,Ahmad no 3650.

Apalagi metode kebiri yang di gunakan adalah metode injeksi hormonal yakni diinjeksikan hormon estrogen hukumnya pun haram. Dari sisi lain pasalnya injeksi itu akan mengakibatkan laki-laki yang di kebiri memiliki ciri – ciri fisik seperti perempuan. sesuai hadis ibnu abas ra “Rosululloh SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai Wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. ( HR Bukhori no 5546).

Adapun Rincian hukumannya sebagai berikut:

  1. Apabila yang dilakukan adalah zina, maka hukumnya adalah hukuman untuk pezina yaitu dirajam untuk yang muhson atau menikah, ( Hadist Bukhori dan Abu Dawut) dan di cambuk 100x bagi yang belum menikah. (Qs An nur, 2)
  2. Jika yang di lakukan itu liwath (homoseksual) maka, hukumannya adalah mati bukan yang lain.
  3. Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual maka hukumnya adalah takzir. Hukuman ini sangatlah efektif dan solutif sebab ciri khas dari saksi Islam sebagai Jawabir dan Zawajir.

Di katakan jawabir karena sanksi Islam menebus dosa pelakunya di dunia. Sebagaimana Sabda Nabi SAW ” Barang siapa melakukan pelanggaran batas (hukum Alloh). lalu di jatuhi sanksi maka itu merupakan kafaratnya( penebus dosa) ( HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban).

Di katakan Zawajir sebab sanksi Islam akan mencegah berulangnya tindakan kriminal tersebut oleh pelakunya dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan kriminal yang sama. Karena timbulnya rasa takut setelah menyaksikan pelaksanaan sanksi tersebut.

Maka dengan pengembalian sistem sanksi dalam kehidupan masyarakat kasus kriminal seperti kejahatan seksual akan mudah teratasi dan terselesaikan secara tuntas. Kehidupan masyarakat akan terjaga dari berbagai sisi. Semua hal tersebut akan terwujut kalau hukum Alloh di terapkan dalam sistem khilafah.
Wallohu a’lam bisawab.