Oleh: Ummu Afra
(Pemerhati masalah Politik, Sosial dan Ekonomi)

Tahu dan tempe merupakan jenis makanan favorit bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sayangnya sejak awal tahun 2021, tahu dan tempe mulai menghilang dari peredaran. Tahu dan tempe sangat sulit ditemukan di pasar tradisional atau penjual keliling. Bahkan, di beberapa pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten dan Jakarta tahu dan tempe tidak lagi dijual. (Merdeka.com, 4/1/2021).
Hal ini tentu berdampak besar bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang menjalankan bisnis gorengan, tempe dan tahu merupakan sumber pendapatan. Sedang bagi para emak-emak, tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati bagi keluarganya. Sehingga dengan ketiadaan tahu dan tempe maka kebutuhan akan makanan bergizi bisa tidak terpenuhi.

Penyebab tahu dan tempe menghilang

Tahu dan tempe menghilang karena stok kedelai yang menipis dan harga kedelai yang tinggi. Kelangkaan kedelai karena pasokan dari para importir mengalami kendala distribusi dari luar negeri di masa pandemik. Dan menurut Sekjen Kementrian Perdagangan, kendala distribusi kedelai dunia diakibatkan melonjaknya permintaan China kepada AS selaku eksportir kedelai terbesar di dunia. Kenaikan sebesar dua kali lipat, dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton, menyebabkan eskpor AS ke negara lain terganggu, termasuk ke Indonesia.

Selain itu harga kedelai di dunia mengalami kenaikan. Menurut informasi dari FAO (Food and Agriculture Organisation), kenaikan harga kedelai pada Desember 2020 sebesar US $ 461 per ton atau naik 6 % dibanding bulan sebelumnya. Indonesia tak mampu menghindari kenaikan ini, karena terlanjur tergantung pada produk impor. Sehingga kenaikan harga kedelai dunia menimbulkan keguncangan harga kedelai dalam negeri. Produksi dalam negeri yang hanya 10 % tidak bisa mencukupi konsumsi masyarakat, sementara 90 % diperoleh dari impor.
Mahalnya harga kedelai menyebabkan pengrajin tahu dan tempe seluruh Indonesia melakukan mogok produksi massal. Sekretaris Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Handoko Mulyo mengatakan ketiadaan tempe dan tahu di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram.
Sementara itu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan petani Indonesia tidak berminat menanam kedelai karena harga kedelai tak menarik bagi petani. Padahal menurut data BPJS, kebutuhan kedelai di pasar dalam negeri sebesar 2,6 juta ton setiap tahunnya. Namun mahalnya sarana untuk produksi pangan seperti benih, pupuk, pestisida, dsb berakibat pada tingginya biaya produksi dan harga jual tidak bersaing. Sehingga produksi dalam negeri tak pernah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Upaya Pemerintah Hadapi Masalah Pangan
Saat produksi kedelai lokal tidak mampu mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri, pemerintah bukannya menggenjot produktifitas petani kedelai tetapi malah melakukan impor kedelai. Padahal ada beberapa terobosan yang bisa dilakukan, seperti pemberdayaan bagi petani kedelai, riset pengembangan produk kedelai dan penyaluran modal bagi petani kedelai. Sehingga produk kedelai mampu menjadi raja di negeri sendiri dan tidak lagi tergantung pada kedelai impor.
Sebetulnya Indonesia dengan lahan subur yang luas, memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan kedelai dan bahan pangan lainnya. Ditambah faktor agroklimatologi yang mendukung dan tersedianya tenaga ahli. Namun sayang karena menerapkan sistem kapitalisme liberal, pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan pangan dan malah menyuburkan liberalisasi pangan.
Pasalnya Indonesia telah meratifikasi seluruh perjanjian dalam WTO yang mengharuskan penerapan liberalisasi perdagangan. Alhasil Indonesia terikat untuk mengimplementasikan agreement on agriculture yang berisi pengurangan subsidi ekspor, subsidi dalam negeri dan membuka akses pasar. Sebagai bentuk implementasinya, pemerintah melakukan penghapusan bea masuk impor. Hal ini yang menyebabkan Indonesia diserbu berbagai produk impor termasuk bahan pangan, seperti kedelai, bawang, jagung, dsb.
Sejak itulah bahan pangan lokal terus menurun, sementara importir swasta bertambah leluasa mendatangkan bahan pangan dari luar negeri. Distribusi pangan justru semrawut sebab maraknya spekulasi dan kartel oleh korporasi. Bahkan tak jarang korporasi ikut menentukan impor pangan, sehingga kebutuhan pangan sangat bergantung pada impor. Produsen hingga distribusi bahan pangan sangat dikendalikan oleh mafia impor, yakni para pemilik modal atau para kapitalis, baik asing maupun aseng. Ketergantungan pemenuhan pangan kepada impor ini menunjukkan Indonesia masih jauh dari kemandirian pangan.
Di sisi lain kehadiran pemerintah hanya sebatas regulator dan fasilitator untuk membuat regulasi yang semakin memudahkan swasta/asing menguasai rantai pasok bahan pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Inilah pengaturan kapitalisme yang berorientasi profit, bukan kemaslahatan rakyat. Maka harapan mandiri pangan tak akan terealisasi.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan pelonggaran impor pangan tampak jelas di dalam Revisi UU 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. UU Cipta Kerja menghapus frasa pasal 30 ayat 1 yang berbunyi kecukupan kebutuhan konsumen dan atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan petani. Frasa mengutamakan produk pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dalam pasal 15 juga ikut dihapus. Sangsi bagi orang yang mengimpor saat kebutuhan dalam negeri tercukupi juga ditiadakan. (Tirto.id, 26/10/2020).
Disahkannya UU Cipta Kerja membuat impor produk pertanian makin mudah. Jika kebijakan impor malah dipermudah, bagaimana mungkin kita terbebas dari ketergantungan kebutuhan pangan. Karena itu sudah waktunya dicari solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pangan agar terwujud kemandirian pangan. Sistem Islam akan wujudkan kemandirian pangan

Islam memiliki konsep yang jelas dalam pengelolaan pangan, yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan.
Dalam Islam pangan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Maka negara akan berupaya untuk menyediakan pangan yang cukup untuk rakyat dan memberi kesejahteraan pada petani. Negara melakukan berbagai macam cara untuk merealisasikannya, seperti peningkatan produktifitas lahan dan produksi pertanian yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

Program ekstensifikasi dilaksanakan melalui hukum-hukum yang terkait dengan pertanahan yaitu;
(1) Negara mendorong rakyat untuk menghidupkan tanah mati. “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah hak miliknya.” (HR. Imam Bukhari),
(2) Negara memberikan tanah secara cuma-cuma kepada orang yang mampu dan mau bertani tetapi tidak memiliki lahan,
(3) Negara memaksa orang yang memiliki lahan untuk mengolahnya kalau selama 3 tahun ditelantarkan maka akan diberikan kepada orang yang mau mengolahnya (Rasulullah saw. bersabda:
“Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil” (HR. Imam Bukhari).
“Umar mengatakan: ‘Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun, yang tidak dia kelola, lalu ada orang lain mengelolanya, maka tanah tersebut adalah miliknya.”
(4) Larangan menyewakan lahan pertanian. “Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: ‘Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit’. Beliau menjawab: ‘Jangan’. Bertanya (sahabat): ‘Kami akan menyewakannya dengan jerami’. Beliau menjawab: ‘Jangan.’ Bertanya (sahabat): ‘Jika kami menyewakannya dengan imbalan hasil tanaman yang ditanam di sungai kecil’. Beliau menjawab: “Jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu.” (HR. Imam Nasa’i).

Sedang untuk intensifikasi pertanian menurut Abd Rahman al Maliki dengan optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan hasil petanian. Bisa melalui peningkatan kualitas benih, penggunaan obat-obatan, pemanfaatan teknologi, menyebarkan teknik-teknik modern di kalangan petani, membantu pengadaan benih serta bidudayanya. Negara memberi modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu sebagai hibah bukan sebagai hutang, supaya bisa dibelikan untuk apa saja yang dibutuhkan seperti peralatan, benih dan obat untuk peningkatan produksi.

Dalam menjamin pasokan pangan, Islam menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawi dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand, bukan kebijakan pematokan harga.

Dalam hal ekspor impor, Islam melihat dan memperhatikan sejauhmana kebutuhan pangan negara. Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan surplus. Sedang impor berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri, yang tidak dilihat factor barang yang didagangkan tapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan.

Bila negara kafir harbi boleh melakukan perdagangan dengan negara Islam dengan visa khusus, tapI negara kafir fi’lan tidak boleh ada hubungan dagang dengan negara Islam sama sekali, seperti Israel, AS, Inggris, Rusia, dll. Warganegara Islam, baik muslim maupun non muslim bebas melakukan perdagangan baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri sehingga bisa melemahkan kekuatan negara Islam dan menguatkan musuh.

Demikianlah Islam memberikan seperangkat sistem komprehensif dalam mengatasi pangan. Dengan sistem Islam kaffah yang terwujud dalam sebuah negara, kemandirian pangan bukanlah mustahil untuk diwujudkan. Sehingga terbebas dari dominasi negara lain yang mengancam kemandirian dan kedaulatan. Allah SWT berfirman, yang artinya “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS an-Nisaa: 141).
Wallahu a’lam bishawab.