Oleh : Nadia Fransiska Lutfiani (Aktivis Dakwah, Pegiat Literasi dan Media )

Dunia penerbangan kembali berduka, ini bukan pertama kalinya. Musibah memang tidak pandang waktu kesiapan, dari sini banyak pelajaran bahwa bergantung bukan pada teknisi terpandang namun pada pemilik alam semesta.

Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 rute
Jakarta-Pontianak di kawasan perairan Kepulauan Seribu, menuai banyak tanya sekaligus menambah deretan kecelakaan jalur udara. Pasalnya pada kasus ini belum diketahui dengan jelas penyebabnya meski sudah ditemukan blackboxnya. Direktur utama Sriwijaya Air, Jeff menjelaskan keberangkatan pesawat sempat tertunda selama 30 menit dari jadwal seharusnya karena cuaca buruk akibat hujan deras. (kompas.com, 10 / 01/ 2021)

Menilik penggunaannya, pesawat ini telah lama sejak pertama kali beroperasi pada Mei 1994. Jika dihitung maka usia pesawat kini mencapai 26 tahun.

Merujuk Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) RI No. 115/2020 tentang Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga. Praktisi Hukum, Husendro mengatakan, setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran, bahwa usia batas pesawat untuk pendaftaran pertama berubah menjadi maksimum 15 tahun, dan non pendaftaran pertama menjadi 35 tahun. Kemudian, kategori transportasi dan selain transportasi untuk khusus kargo batas usia pesawat disesuaikan dengan penggunaan pesawat udara (flight hour) dan atau flight cycle pesawat udara sesuai ketentuan pabrikan. (ekonomi.bisnis.com, 10/07/2020)

Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman menilai, aturan yang membatasi usia pesawat terbang sudah selayaknya dihapus, dengan pertimbangan kelaikan operasi pesawat itu bukan tergantung dari usianya namun dari kelaikannya. (10/7/2020. (inews.id, 10/07/2020)
Namun dengan alasan meningkatkan investasi di bidang penerbangan, PM 155/2016 dicabut melalui PM 27 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Mei 2020. (aksara.co, 10 /01/2021)

Kapitalis Menjadikan Jaminan Keamanan Sebatas Keuntungan

Pencabutan pemberlakuan batas usia pesawat laik terbang dicabut, ini semua dengan alasan mempermudahkan akses, bagi para investor agar dengan mudah melampaui jalan bisnisnya.

Konsep pengaturan dibawah aturan demokrasi dengan asas kebebasannya benar-benar telah menancap kuat bahkan dalam konsep pengaturan kebijakan negara. Kebebasan yang digadang dengan menjadikan kedaualtan ditangan rakyat telah melahirkan sikap hedonisme dalam tubuh pemerintahan, mereka menilai dengan pertimbangan dirinya (kekuasaan dan jabatannya saja )

Demokrasi lahir dari sistem kapitalis sekuler menjadikan keuntungan dan manfaat poros kehidupannya, telah nyata melegalkan keterputusasaan dan nihil penjaminan bagi rakyat.

Keselamatan nyawa bukan hal yang perlu dijaga, asal selamat dalam kekuasaanya mengikuti adikuasanya.

Akankah pengaturan kehidupan seperti ini yang diinginkan dan diharapkan ? mampukah jaminan keamanan dan kesejahteraan yang diharapkan bertuan?

Konsepsi pengaturan dibawah aturan kapitalis menjadikan negara hanya sebagai regulator bukan lagi mengurusi pemenuhan hajat hidup. Konsep untung ruginya bahkan tertuang dalam pelayanan transportasi hingga dikormesialisasi dari mulai tarif dan fasilitas transportasi yang memadai sesuai dana alokasi. Memang inilah kenyataan dunia hari ini ditangan liberalisasi.

Kapitalisme yang lebih dominan mensejahterakan dengan patokan ekonomi tidak akan berhenti hingga angka yang diharapkan melejit meski nyawa tercekik. Jauh panggang dari api, harapan penuh rakyat akan kesejahteraan, kemanan, perlindungan nyawa tidak akan pernah berpihak selama kapitalisme sekuler memikat kehidupan.

Islam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Hajat Hidup Umat

Islam memang layak dijadikan pedoman bahkan sistem kehidupan. Tidak bisa dipungkiri kegemilangannya bahkan diakui sejarawan dunia, menguasai hampir 2/3 wilayah bertahan selama kurang lebih 13 abad.

Islam memiliki sistem pengaturan tata negara yang berada dibawah naungan sistem pengaturan islam atau khilafah islamiyah. Sebagai negara yang menerapkan aturan bersumber dari pencipta maka seorang pemimpin atau peguasa tidak akan pernah setengah-setengah memenuhi tanggungjawabnya, itu didorong karena keimanan. Keberadaannya sebagai ra”in dan junnah (pelayan dan pelidung) rakyat.

Transportasi dalam islam merupakan bagian dari kebutuhan publik yang harus dipenuhi, bukan untuk kepentingan mendongkrak keuntungan, biaya operasional yang diberlakukan hanya sebatas menutup BEP saja atau titik tertentu dimana pengeluaran/ biaya-biaya yang dikeluarkan dan pendapatan berada pada posisi yang seimbang (titik impas) sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan.

Sedangkan operasional publik selanjutnya adlaah gratis, karena infastruktur adalah milik umum / publik bukan personal atau perorangan. Pembiayaan dan pengelolaannya dipenuhi oleh negara yang keuntunggannya akan masuk lagi menjadi milik negaraebagai pemasukan dan digunakana sesuai peruntukannya untuk pemenuhan hajat hidup rakyat.

Dalam sistem pemerintahan islam hajat publik diatur dalam tiga bagian.
Pertama, Infrastruktur dalam islam tanggungjawab negara. Kedua, perencanaan wilayah sebagai urusan pemenuhan negara bagi rakyatnya seperti di Baghdad saat itu dibangun masjid, sekolah, perpustakaan umum, taman dan industri kebutuhan pangan sebagai jalan agar rakyat tidak menempuh perjalanan jauh dalam memenuhi kebutuhannya.

Ketiga, standar teknologi dioptimalkan dan dimaksimakan dalam hal telekomunikasi, fisik jalan dan alat transportasi yang memadai.

Bahkan tranportasi laut untuk perjalanannya dahulu ada sebuah kapal dan dibuat berbagai macam sesuai kebutuhan seperti : perahu kecil, kapal dagang yang dibuat dengan mautan 1000 ton, dan kapal perang disiapkan dengan muatan 1500 orang. Almuqqodasi mengatakan bahwa pemenuhan dan penjaminan infastruktur serta transportasi publik masih dilakukan secara konsisten sepanjang sejarahnya hingga kekhilafahan Utsmani.

Selain jalur laut, ada juga jalur darat. Berupa kereta api yang berhasil ditemukan sebagai alat transportasi, pada masa itu Sultan Abdul Hamid II langsung membangun jalur rel kereta untuk memperlancar ibadah haji saat itu. Inilah tata kelola transportasi bukan hanya untuk kepetingan bisnis namun lebih kepada pemenuhan hajat hidup rakyat bahkan diberikan gratis tanpa pungutan.

Maka kehidupan dibawah naungan islam bukan ancaman, justru menjadi jawaban atas harapan kesejahteraan, keamanan dan pemenuhan hajat hidup rakyat. Pengaturannya atas dasar aturam pencipta mendorong pada ketaqwaan dan membawa hidup pada keberkahan. Penjagaan keselamatan nyawa umat adalah hal utama, hal yang berharga daripada dunia dan seisinya.

Wallahu’alam bishawwab ***