Oleh: Ummu Darrel *)Pegiat Literasi Islam dan Pemerhati Kebijakan Publik

Mereka adalah anak-anak umat (abna’ul ummah) yang rasul banggakan karena jumlah dan kontribusinya bagi Islam.

Baru- baru ini diluncurkan sebuah program dari bidang pendidikan. Yuk Daftar, merupakan Salah satu tajuk media online Tempo pada 5 Januari lalu. Estafet berlanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perombakan kurikulum SMK melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi). Perombakan dimaksud untuk mendukung link dan match dalam kolaborasi satuan pendidikan vokasi dengan DUDI (Dunia Industri, Usaha dan Kerja) baik swasta maupun BUMN (news.detik.com, 9/1).

Tak ingin membantah perlunya dunia kerja pasca lepas dari bangku sekolah kejuruan atau pendidikan tinggi bagi anak-anak bangsa! Namun melihat fakta bahwa Indonesia bukanlah negara industri dan tidak pula memiliki kemandirian dalam industri digital, maka penyaluran talenta digital para sarjana juga link dan match pasca usai pendidikan kejuruan bagi peserta didik adalah menjadi pertanyaan tujuan pendidikan oleh sebagian orang tua.
Bila kesiapan dan kemandirian keterampilan dan keahlian yang menjadi tujuan pendidikan, apa bedanya dengan lembaga pelatihan kerja? Bagaimana dengan jenjang strata pendidikan bila konsep mencerdaskan berubah menjadi konsep talenta?

Pendistribusian anak-anak bangsa ke dunia kerja yang melibatkan korporasi dunia usaha konvensional juga digital, baik swasta nasional dan internasional adalah kepastian yang diperlihatkan Kemendikbud. Bahwa anak-anak bangsa ini hanya diperuntukan sebagai tenaga siap kerja untuk kepentingan usaha dan industri berbasis ekonomi kapitalisme, melalui korporasi. Begitu tipis perbedaan mereka dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di bidang industri yang mengadu nasib di negeri Korea, Jepang, dll.

Mungkinkah Indonesia melalui Kemendikbud ingin meniru negara China, menarik para investor Industri berbasis kapitalisme dengan menyediakan tenaga kerja terlatih dan terampil dengan gaji yang rendah. Mengingat kurs rupiah kita melemah terhadap nilai tukar mata uang mereka, para negeri yang berbasis ekonomi industri modern dan digital. Bukan rahasia umum bahwa terdapat perbedaan besaran gaji/insentif/bonus, yaitu antara pekerja lokal dengan pekerja asing di banyak bidang usaha yang melibatkan investor asing di bumi Indonesia tercinta ini.

Indonesia belum menyediakan dan mempersiapkan diri sebagai negara industri. Banyak usaha dan industri BUMN yang tidak memiliki skema hilir hingga ke hulu. Usaha perkebunan PTPN contohnya, tidak memiliki industri olah minyak sawit untuk keperluan berbagai bidang industri yang berbahan baku sawit. Begitupun CPO sebagai hasil olah buah sawit, hanya bergantung dari nilai ekspor dan konflik harga CPO -dianggap hasil dari pengrusakan hutan, diklaim oleh beberapa negara tertentu- semakin menekan harga sawit di tingkat petani/rakyat.

Pun hal yang sama diperlihatkan oleh industri obat-obatan dimana Kimia Farma dan juga Bio Farma sebagai bagian usaha BUMN penghasil obat-obatan, bergantung kepada bahan baku dari negara importir. Maka untuk apa anak-anak bangsa ini dilelang kepada korporasi swasta, bahkan luar negeri (internasional)? Indonesia tidak akan mencapai jenjang yang tinggi jika tidak mulai menapak dari anak tangga pertama.

Peradaban Indonesia akan terus stagnan pada level ‘tertinggal’, bila SDM dari anak-anak bangsa yang unggul ini hanya dijadikan pekerja pada industri korporasi. Aset SDM Indonesia tidak dikonfrontasi juga tidak dikontribusi sebagai aset untuk perbaikan peradaban bangsa, padahal banyak industri dan bidang usaha BUMN membutuhkan SDM tersebut. Pertamina; PTPN; Bio Farma dan Kimia Farma; Telkom; dll adalah beberapa BUMN yang belum berdaya optimal untuk manfaat dan kontribusinya terhadap rakyat juga negara Indonesia.

Industri skala besar dengan alat dan mesin canggih juga modern, begitupun dengan industri digital meliputi teknologi hardware dan software canggih juga modern merupakan lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang Islam mendorong umatnya agar dapat mempelajari dan menguasainya. Misi pencapaian iptek, agar penunjukan manusia sebagai khalifah Allah Swt dapat berjalan dengan baik di muka bumi ini. Sejarah peradaban Islam menggambarkan bagaimana goyahnya dan tertinggalnya umat Islam ketika Barat melakukan revolusi Industrinya, sehingga akhirnya peradaban Islam yang jaya tersebut berbalik arah.

Mengutip dari Yusanto, dkk (2014) dalam Menggagas Pendidikan Islami, menyebutkan Islam menetapkan penguasaan ilmu kehidupan sebagai fardu kifayah. Mengacu kepada keinginan akal yang dapat memacu kehendak ingin maju menguasai iptek, sebagai buah dari keimanan seorang muslim. Hal ini didapati dari penjelasan kitab Fathul Kabir (jilid III), bahwa diketahui Rasulullah Saw mengutus dua orang sahabatnya ke negeri Yaman. Bertujuan untuk mempelajari teknik pembuatan senjata yang mutakhir pada masa itu. Senjata tersebut adalah Dabbabah, sejenis tank yang terdiri atas kayu tebal berlapis kulit dan tersusun dari roda-roda yang dapat menerjang benteng lawan.

Demikianlah generasi pembelajar adalah generasi penerus bangsa dan Islam mewajibkan negara menjamin terwujudnya generasi pembangun peradaban Islam. Al-Badri (1990) mengutip Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ahkaam, dalam Yusanto, dkk (2014) menyebutkan seorang imam atau kepala negara berkewajiban memenuhi sarana-sarana pendidikan. Ungkapan jelasnya: “Diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu (ilmu-ilmu yang tidak boleh ditinggalkan) dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat.
Wallahu a’lam bish shawab