Oleh : Nadhifah Zahra (Pengamat Masalah Sosial)

Bencana banjir memang serasa tak pernah absen terjadi di negeri tercinta ini. Bukan rahasia lagi, jika beberapa daerah di negeri tercinta ini selalu terlanda banjir. Terbaru Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo (Suara.com, 15/1/21).

Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

Mongabay menyatakan 8 perusahaan sawit di Kabupaten Tapin mengembangkan lahan seluas 83.126 hektar, 4 perusahaan di Kabupaten Barito Kuala mengembangkan sawit di lahan rawa seluas 37.733 hektar, 3 perusahaan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luasan 44.271 hektar, 2 perusahaan di Kabupaten Banjar dengan lahan sawit seluas 20.684 hektar, kemudian, di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada satu perusahaan dengan luas 10.000 hektar dan di Kabupaten Tanah Laut mencapai 5.999 hektar (KOMPAS.com, 15/1/21).

Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Tidak kurang penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, kehutanan, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah. Yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan. Jika tidak, meniscayakan terjadinya bahaya banjir.

Namun apa yang kita saksikan hari ini, pembangunan kapitalistik yang berlandaskan paradigma batil sekularisme liberalisme justru menegaskan itu semua. Hal ini sebagai konsekuensi logis ketika dunia berada di bawah peradaban sekuler yang dibangun di atas ideologi sekularisme. Sementara ideologi sekularisme sendiri berdiri pada asas kompromi bukan kebenaran.

Bahkan cukup mudah diindra, sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang lahir dari rahim sistem kehidupan sekularisme, tidak memberikan ruang sama sekali bagi kebenaran ilmu pengetahuan, apalagi wahyu.

Dominasi korporasi yang begitu kuat dalam keputusan politik pemerintah, berujung pada lahirnya peraturan perundang-undangan yang justru melegalkan pelanggaran. Hingga terus berlangsung saat ini wilayah Indonesia.

Solusi Tuntas Persoalan Banjir

Dalam pandangan Islam, air, hutan dan lahan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta’ala, diciptakan-Nya untuk kesejahteraan manusia, bukan komoditas. “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk mu” (TQS Al Baqarah [2]: 29).

Khalifah sebagai pelaksana syariat kafah secara praktis akan menerapkan sejumlah paradigma sahih Islam, di antaranya adalah: Pertama, hutan merupakan harta milik umum. Sebab, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang. “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api”(HR Abu Dawud ).

Sehingga apa pun alasannya, negara tidak dibenarkan memberikan hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan lainnya. Baik untuk pembukaan tambang, perkebunan sawit dan pembangunan infrastruktur.

Kedua, negara adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung lagi sepenuhnya dalam pengelolaan hutan. Rasulullah saw. menegaskan yang artinya, “Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).” (HR Muslim).

Negara benar-benar harus memperhatikan pandangan para ahli sehingga terhindar dari perbuatan yang merusakan kelestarian hutan. “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Ketiga, anggaran berbasis baitul mal dan bersifat mutlak. Baitul mal adalah institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya.

Khusus untuk program penanggulangan bencana banjir, reboisasi, yang naturalisasi sungai dan pengembalian fungsi lahan, pembangunan kembali situ dan waduk, riset, serta penggunaan teknologi terkini untuk mempercepat pencapaian maksimal berbagai program tersebut.

Pelaksanaan prinsip sahih ini beserta keseluruhan ketentuan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah, meniscayakan terjaganya kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan ketika pembangunan berlangsung.

Ditambah dengan berbagai kemajuan teknologi terkini, fungsi-fungsi hutan dan lahan yang semestinya akan kembali normal. Sehingga, banjir sistemik akibat kerusakan lingkungan dapat segera diakhiri. Wallahu a’lam bishowwab