Oleh: Fityah Sholihah (Pengamat Sosial)

Kesetaraan gender selalu mejadi isu hangat untuk diperbincangkan. Dengan alasan agar perempuan berdaya, maka perempuan harus turut andil berperan dalam kancah ekonomi dan sosial versi pegiat gender. Maka tidak heran banyak program yang dicanangkan atas nama pemberdayaan perempuan. Alih-alih berdaya, faktanya perempuan justru dieksploitasi untuk tameng pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Baru-baru ini International Development Finance Corporation (DFC) menggelontorkan jaminan kredit sebesar US$35 juta untuk memobilisasi investasi US$100 juta bagi para pengusaha perempuan. (cnnindonesia.com, 14/1/2021). Program tersebut dalam bentuk pemberian jaminan kredit kepada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang daur ulang botol plastik. DFC bertujuan untuk memobilisasi modal dan memberi insentif kepada sektor swasta dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan.

Program ini dinamakan W-GDP 2X Asia, yang merupakan komitmen regional dari 2X Women’s Initiative DFC. Sementara DFC sendiri merupakan badan baru pemerintah Amerika Serikat yang mengkonsolidasikan dan memodernisasi Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dan Development Credit Authority (DCA) di bawah Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Rupanya mengkaitkan persoalan ekonomi dan perempuan menjadi isu seksi dalam kehidupan kapitalis yang sekuler. Kejahatan kapitalis dengan culasnya mencerabut peran wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang mulia dihadapan TuhanNya. Ekonomi dijadikan monster jahat yang mendorong para wanita habis-habisan menjadi budak ekonomi dan mengabaikan peran kewanitaannya.

PEP janjikan pertumbuhan ekonomi?

Apa yang dilakukan DFC seolah kado indah yang mempesona para perempuan untuk kian jauh terjun dalam bisnis yang tampak menguntungkan. Namun, sejatinya, jaminan kredit itu adalah jebakan agar perempuan secara sukarela mau menjadi sekrup dalam industri global dan menghasilkan dolar bagi kapitalisme. Yang lebih menyakitkan, perempuan menjadi tumbal ekonomi karena untuk menutupi kegagalan kapitalisme global dalam mewujudkan kesejahteraan.

Parahnya, kekayaan alam yang sejatinya milik rakyat, diobral oleh rezim pro kapitalisme secara murah pada perusahaan multi nasional asing. Ketika rakyat kelaparan, kaum perempuannya disuruh rezim untuk bekerja dengan iming-iming berupa bantuan kredit.

Namun nyatanya, para perempuan harus banting tulang, bekerja keras dalam rangka menyambung hidup, demi dapur keluarga tetap ngebul. Negara dan penguasa berlepas tangan, merasa cukup dengan memfasilitasi bantuan modal. Padahal cicilan dan bunganya harus ditanggung perempuan dalam jangka panjang.

Inilah nasib perempuan dalam sistem kapitalisme, dieksploitasi secara ekonomi hingga lelah fisik dan psikis. Tak aneh stres massal dialami kaum ibu. Selain anak dan keluarga menjadi korban, nyawa dan kehormatan ibu pun menjadi taruhan.

Islam solusi paripurna

Sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam tegak di atas akidah Islam dan mempraktikkan Al-Qur’an dan sunah Rasul secara kaffah. Syariat Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia, bukan dipaksa menanggung hidupnya dan keluarga. Kendati demikian perempuan boleh berperan dalam kemaslahatan umat seperti : bidan, dokter, perawat, guru, hakim, polisi perempuan, dan profesi lainnya sepanjang tidak abai terhadap perannya sebagai ibu. Dan tentunya bukan berarti wanita mewajibkan diri menjadi budak ekonomi. Karena kewajiban menafkahi keluarga tetap ada pada suaminya.

Tugas utama kaum perempuan adalah menjadi ibu dan pengatur rumah, mereka tidak dibebani kewajiban mencari nafkah. Sementara kaum lelaki diperintahkan untuk menjamin kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan tempat tinggal bagi mereka secara makruf.

Allah SWT berfirman yang artinya: “Kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik.” (QS al-Baqarah [2]: 233), “Tempatkanlah mereka (para istri) di tempat kalian tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (TQS ath-Thalaq [65]: 6).

Jika seorang perempuan tidak memiliki wali, maka dia berhak dinafkahi oleh negara dan tidak wajib bekerja. Kaum perempuan juga berperan sebagai ibu generasi. Mereka boleh bekerja dan berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, selain peran domestiknya.

Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, semua janda dicukupi kebutuhannya oleh negara dari dana kas baitulmal. Thalhah ra. menuturkan bahwa setiap hari Amirul Mukminin mendatangi para janda, memberi mereka bantuan pada malam hari, dan menjaga mereka dari hal yang berbahaya. Kaum perempuan adalah amanah yang harus dilindungi dan dimuliakan oleh penguasa, bukan untuk dieksploitasi seperti dalam sistem kapitalisme saat ini. Demikianlah kemuliaan perempuan dalam sistem Islam.