Oleh : Lutfia Annisa (Mahasiswi dan Aktivis dakwah)

Awal tahun baru 2021 dibuka dengan banyak bencana di Indonesia. Salah satu bencana yang menyita perhatian warga Indonesia adalah banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kalimantan adalah salah satu pulau yang kaya akan hayatinya dan memiliki hutan yang sangat luas. Namun ternyata, dari tahun ke tahun semakin menggundul karena adanya alih fungsi lahan. Bencana banjr yang menenggelamkan 10 wilayah kabupaten dan kota sejak tanggal 15 Januari 2021 (Tempo.co 21/1/2021) kini belum juga surut. Banyak sekali opini-opini yang bergulir di tengah masyarakat mengenai terjadinya bencana banjir ini. Mulai dari akibat curah hujan tinggi hingga hutan yang gundul. Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden yang dikeluarkan tahun 2020 tentang Rencana Induk Penganggulangan Bencana (RIPB). Peraturan Presiden ini dianggap akan mampu bertindak sebagai mitigasi bencana yang ada di Indonesia. Namun, ternyata UU 24/2007 Pasal 71 dan 79 bisa menjadi alasan untuk Presiden melanggar hukum mengenai penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan Presiden dianggap tidak mengawasi berlangsungnya evaluasi tindakan eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana (Tempo.co 20/1/2021). Meskipun banyak warga Indonesia berasumsi bahwa adanya alih fungsi lahan yang tidak tepat sehingga terjadi bencana, hingga bukti semakin luasnya hutan gundul di Kalimantan. Tetapi, asumsi itu disangkal oleh Menteri LHK. Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa 5 tahun terakhir sudah dilakukan rehabilitasi revertigasi pada areal lahan kritis. Bahkan, Menteri LHK tersebut menyebutkan adanya data penurunan luas lahan hutan alam DAS sebesar 62,8% selama 1990-2019 (Suara.com 21/1/2021). Pernyataan-pernyataan pejabat dan pemerintahan sangat disayangkan oleh penggiat lingkungan. Laporan CNBC Indonesia (20/1/2021) menyebutkan bahwa bencana banjir Kalsel diakibatkan oleh tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang carut marut. Selain itu, rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan DAS. Mengenai curah hujan, harusnya sudah bisa diprediksi melalui BMKG. Berdasarkan data Walhi Kalsel, luas hutan 3,7 juta ha sekitar 1,22 juta ha telah dikeluarkan izin tambang, 620 ribu ha untuk sawit, pemanfaatan IUPHHK-HT 567,8 ribu ha, izin usaha IUPHHK-HA 234,5 ribu ha, hutan primer 89,2 ribu ha dan hutan sekunder 581,2 ribu ha.

Islam menyikapi terjadinya bencana adalah karena adanya hasil tindakan manusia di dunia. Allah swt telah menciptakan alam dan seisinya ini dengan simbang, sesuai dalam Firman-Nya :

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?” QS. Al-Mulk : 3.

Meskipun kita diberikan kemampuan untuk menundukkan alam dan membangun konsep ilmiah, tetapi harus tetap menjadikan agama sebagai pedomannya. Jadi, adanya kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak dilandasi hati nurani dan ajaran Islam inilah yang mampu menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” QS. Al-Araf : 56.

Islam merupakan agama yang kompleks dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan. Islam sudah mengatur bagaimana manusia dalam tindakannya untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan. Keserakahan dan perilaku buruk pemangku kebijakan mampu mengorbankan banyak orang dalam kelalaiannya. Bahkan Allah swt memperbolehkan dilakukan hukum mati orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Langkah-langkah sistem Islam dalam mengatasi bencana diantaranya:

Bertaubat, hal ini untuk menjaga kesadaran dan kondisi ruhiyah masyarakat.
Tindakan mitigasi dilakukan pemimpin dalam aspek pembangunan infrastruktur maupun bangunan privat. Peraturan jaminan atas kerusakan bencana diperjelas. Serta menghindari adanya asuransi dalam prosesnya.
Pempimpin Islam bekerjasama dengan masyarakat untuk menyelamatkan nyawa, meminimalisir kerusakan, serta menigkatkan kualitas tanggap bencana.
Pemimpin Islam secara penuh mengambil kebijakan dalam tanggap darurat ini. Selain karena tanggung jawab berada di tangan pemimpin, namun juga mencegah adanya bantuan dari asing. Semua dana berasal dari baitul mal.
Pemulihan kehidupan masyarakat normal kembali.
Tidak heran, bahwa rakyat saat ini perlu diterapkannya kembali aturan berdasarkan ajaran Islam untuk keberlangsungan hidup yang jauh lebih baik. Wallahualam…[]