Oleh: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd

Miris! Di tengah masa pandemi dan bencana yang menimpa negeri, isu radikalisme dan terorisme nampaknya masih menjadi isu seksi di tahun ini. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Id-Times 15/1/2021).

Perpres ini bertujuan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Urgensikah perpres ini disahkan?

Dari berbagai program Perpres RAN-PE terdapat salah satu program yang bertujuan meningkatkan efektivitas mempolisikan masyarakat, sebagai upaya mencegah kekerasan yang mengarah pada aksi terorisme. Program tersebut akan diterapkan untuk kalangan sipil dan kepolisian, dibawah tanggung jawab Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal ini pastinya akan memunculkan pertanyaan publik, karena jika menelaah lebih dalam tentang Perpres RAN-PE, justru akan berpotensi memunculkan rasa saling curiga di tengah masyarakat hingga rawan politik adu domba.

Disatu sisi definisi ekstrimisme pun sangat rawan disalahgunakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menjerat pihak yang tak sejalan atau kritis terhadap rezim. Narasi negatif ekstremisme dan terorisme selama ini sering disematkan kepada umat dan ajaran Islam.

RAN-PE pun sangat berpotensi menjadikan rakyat salah pemahaman terhadap istilah-istilah ajaran Islam yang selama ini telah sukses terlabeli negatif oleh media. Misalnya istilah Khilafah, Syariat Islam, Jihad, dan sebagainya karena telah dianggap sumber radikalisme. Sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan makna hakiki ajaran tersebut yang mengakibatkan penyimpangan terhadap pemahaman yang sebenarnya.

Adanya Perpres RAN-PE akan memunculkan kegaduhan di masyarakat. Masyarakat akan tersibukkan untuk saling lapor masalah ekstrimisme, saling memata-matai, mencurigai, sehingga menghilangkan rasa saling percaya antar warga masyarakat. Padahal selayaknya negara mampu menciptakan kedamaian di tengah masyarakat.

Islam jelas melarang perbuatan memata-matai. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” (QS Al-Hujurat: 12).

Islam pun mengajarkan tentang tabayun atau mencari tahu kebenaran ketika mendapat suatu informasi atau berita. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan suatu musibah atas suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu.” (QS Al-Hujurat: 6). Sehingga ketika mendapati sebuah berita, seorang muslim wajib melakukan tabayun sebelum menghakimi.

Kaum muslim harus memahami bahwa sistem sekuler saat ini berupaya memusnahkan akidah Islam dengan cara memberi citra buruk pada ajaran Islam. Ajaran Islam diidentikkan dengan ekstrimisme dan terorisme demi mereduksi Islam sebagai ideologi dan melanggengkan sekulerisme di negeri ini.