Oleh: Sonia Padilah Riski
(Aktivis Dakwah Muslimah, Pegiat Komunitas Alfath Line)

Di awal Januari 2021 ini, duka meliputi rakyat Indonesia. Merapi dalam kategori waspada, Semeru mengeluarkan laharnya, Gempa Bumi di Mamuju.

Dilansir dari cnbcindonesia.com (16/01/2021), Kabupaten Banjar adalah wilayah yang paling terkena dampak akibat bencana ini, yakni dalam jumlah yang paling besar. Selain itu, Kota Tanah Laut juga terdampak besar dengan jumlah 27.024 terdampak dan mengungsi serta 8.249 rumah terendam.

Borneo dikenal dengan wilayah yang paling sedikit bencana alamnya kecuali memang ulah tangan-tangan jahil manusia yang tamak dengan kepentingan. Beberapa kelompok lingkungan hidup bahkan anggota DPR menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi ini bisa saja disebabkan faktor selain alam.

Wakil Ketua IV DPR Daniel Johan menyetujui pernyataan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), bahwa bencana di Kalimantan Selatan bukan sebatas karena curah hujan. Banjir di Kalimantan Selatan disebabkan karena kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Selain itu Daniel memandang, kerusakan akibat tambang dan alih fungsi hutan itu yang kemudian membuat lingkungan tidak lagi dapat bertahan menghadapi cuaca sehingga berakibat bencana. (Suara.com, 18/01/2021)

Perihal tambang dan alih fungsi lahan seakan sudah menjadi kegiatan rutinitas yang terjadi di pulau Borneo. Hampir di semua provinsi terdapat pertambangan dan daerah perkebunan kelapa sawit. Bahkan pertambangan dan perkebunan itu ada yang dimiliki oleh pejabat negara. Seperti dalam film dokumenter Sexy Killer yang menampilkan berbagai kerusakan akibat dari pertambangan dan pembangunan PLTA yang ada di seluruh daerah Indonesia. Mengejutkannya, dalam film tersebut menampilkan beberapa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan beberapa capres dan cawapres pada waktu itu.

Beberapa aktivitas pasca pertambangan dibiarkan terbengkalai tak terurus. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja suda terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono dalam Suara.com (18/01/2021) menyatakan bahwa daya tampung, daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Banjir di Kalimantan sendiri sudah sempat diperingatkan melalui studi milik Center for International Forestry Research (CIFOR) bertajuk ”Rising Floodwaters: Mapping Impacts and Perceptions of Flooding in Indonesia Borneo” sejak 2016 lalu. Studi tersebut mengungkapkan bahwa terdapat potensi peningkatan bahaya banjir di Kalimantan selama abad ini karena perubahan iklim yang berdampak pada siklus air, curah hujan, kenaikan permukaan laut, modifikasi ekosistem pesisir dan drainase gambut dataran rendah. 60 persen warga dari 364 desa di Kalimantan mengaku mengalami banjir setidaknya lebih dari sekali dalam setahun. Juga frekuensi banjir kian meningkat dalam kurun waktu 30 tahun ke belakang. (CNNIndonesia.com 19/01/2021).

Beberapa masyarakat menganggap bahwa bencana banjir karena curah hujan yang cukup tinggi. Padahal Kalimantan adalah salah satu pulau yang dianggap sebagai paru-paru dunia dan memiliki daya serap yang cukup baik.
Pemerintah menjadi penjaga tertinggi masyarakat bagi negara, tapi apakah dengan adanya permasalahan banjir yang cukup menjadi polemik di tengah masyarakat pemerintah tetap mengutamakan perlindungan pada rakyat?

/Obral Izin Tambang/

Perpanjangan izin usaha tambang semakin menguntungkan berbagai pihak yang tentunya memiliki kepentingan tersendiri. Berbagai kampanye mencegah kerusakan lingkungan seakan tak berguna bahkan tak mempan jika harus dihadapkan pada kepentingan pemerintah dan kelompok-kelompok swasta maupun asing.

Selama tahun 2020 saja, sudah banyak terciptanya berbagai Undang-Undang yang lebih memprioritaskan perusahaan asing agar bisa menancapkan berbagai usahanya di Indonesia. Penjarahan sumber daya alam sudah lama dilakukan dengan dalih menjalin kerja sama dengan negara lain, tapi mengesampingkan kesejahteraan masyarakat.

Dilansir dari CNNIndonesia.com (19/01/2021), Manajer kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika menyatakan bahwa regulasi seperti UU Mineral dan Batu Bara dan UU Cipta Kerja, berpotensi mendukung kelanggengan usaha tambang di Kalimantan Selatan. Termasuk di antaranya perusahaan milik saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Garilbaldi Thohir, dan Bakrie Group.

Adanya UU Minerba dan UU Cipta Kerja menjadi kesempatan emas bagi sebagian besar perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit untuk memperkuat keberadaan mereka yang terus menerus mengeruk sumber daya alam negara ini.

Pemerintah semakin mendukung keberadaan perusahaan tambang dan kebun kelapa sawit itu, dengan dalih atas kesejahteraan rakyat. Pada kenyataannya, kesejahteraan rakyatlah yang dijual demi kepentingan individu tertentu.

/Pengelolaan Daerah Ala Kapitalisme/

Pulau Kalimantan termasuk pulau yang memiliki hutan terluas didunia, salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Laju deforestasi di Kalimantan Selatan semakin cepat dari tahun ke tahun. Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh industri kayu yang semakin mempersempit hutan alami. Pengalihan fungsi (konversi) hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap semakin derasnya laju deforestasi.

Bukan hanya pengalihan fungsi lahan yang saat ini lebih banyak digunakan untuk tambang dan sawit saja, tapi juga tata kelola ruang daerah yang carut marut dan disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masing-masing daerah.

Pembangunan daerah terus dilakukan, hutan diubah fungsinya, bekas tambang yang tidak direklamasi, maka tak heran bisa terjadi banjir di Kalimantan Selatan. Pembangunan yang terus dilakukan dan peningkatan luas kebun kelapa sawit tak ubahnya demi kepentingan beberapa individu yang haus akan materi.

Pengelolaan daerah bahkan negara dilakukan atas nama peningkatan ekonomi tiap daerah bahkan negara, dengan pengatasnamaan peningkatan ekonomi apapun akan dilakukan asal ada peningkatan tiap tahunnya. Bahkan jika harus merusak lingkungan. Materi menjadi suatu hal yang diagung-agungkan dalam kapitalisme, tidak peduli dengan urusan orang lain atau rakyat.

Pengelolaan daerah ala kapitalisme semakin menunjukkan bahwa peraturan daerah digunakan jika ada kepentingan tertentu, yang mana kepentingan itu harus menguntungkan. Selain itu, penguasa selalu didikte oleh korporasi yang telah mematikan prinsip tata kelola lingkungan termasuk menyia-nyiakan hasil kajian ilmiah dan diskusi para intelektual untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.

Kapitalisme menjadikan orang-orang di dalamnya tamak dan rakus dengan kekuasaan serta segala sesuatu yang berbentuk materi. Hutan seharusnya dikelola oleh negara dan yang seharusnya menikmati hasilnya adalah rakyat sendiri bukan perusahaan swasta apalagi individu. Karena pada dasarnya hutan adalah salah satu kepemilikan umum.

/Kebijakan khilafah Dalam Mengelola Sumber Daya Alam/

Jika kapitalisme mengelola sumber daya alam sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok, maka berbeda dengan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Khilafah. Dalam Islam, sumber daya alam yang jumlahnya banyak, maka termasuk kepemilikan umum atau milik rakyat yang wajib dikelola oleh Negara dan tidak berdasarkan kepentingan individu atau kelompok. Seperti sabda Rasulullah saw yang telah menjelaskan sifat kebutuhan umum:

اَلنَّاسُ شُرَكًاءٌ فِي ثَلاَثٍ : اَلْكَلَاءُ وَالْمَاءُ وَالنَّارُ

Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud)
Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut; semuanya telah ditetapkan oleh Syariah sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat.

Secara administrasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) termasuk kategori milik umum, dalam sistem ekonomi Islam menggunakan sistem sentralisasi. Artinya, SDA yang ada di sebuah negeri bukan hanya milik negeri tersebut, melainkan milik seluruh kaum muslim. Jika negeri tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, maka SDA tersebut akan dialokasikan ke ngeri-negeri lain yang membutuhkan sehingga akan terjadi pemerataan pemanfaatan SDA.

Secara teknis, pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dapat dilakukan dengan du acara, yakni:
Pertama, pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, Samudra, sungai besar adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Dalam konteks ini negara tetap mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Kedua, pemanfaatan dibawah pengelolaan negara. Kekayaan milik umu yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi serta biaya yang besar -seperti minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya- langsung dikelola oleh Negara. Hanya negara yang berhak mengelola dan mengeksploirasi bahan tersebut. Hasilnya dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal. Khalifah adalah pihak pertama yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemaslahatan umat.