Oleh: Husrotul Aini, S.Si
Ibu Rumah Tangga

Bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan menjadi sorotan pengamat, karena hujan di kawasan tersebut tidak pernah menimbulkan banjir sehebat itu. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. (suara.com, 15/1/2021)

Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menegaskan, banjir tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Jefri mengatakan curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung. Namun demikian, masifnya pembukaan lahan yang terus menerus juga turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini.

Bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta ini dapat dilihat dari izin konsensi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun”. Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal perkebunan mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar.

Untuk jumlah perusahaan sawit tercatat 19 perusahaan yang akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalsel dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektar. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif dan di tinggal tanpa reklamasi. Dan perkebunan kelapa sawit ini dapat mengurangi daya serapan tanah. (kompas.com, 15/1/2021)

Jelas bahwa bencana yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi, melainkan akibat alih fungsi lahan. Sebagaimana jaringan advokasi tambang mencatat, terdapat 4290 izin usaha penambangan atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia. Akibatnya ekosistem alami di daerah hulu yang berfungsi sebagai area tangkapan air, menjadi rusak. Area hilir tidak lagi sanggup membendung air hujan yang berujung terjadinya banjir.

Maha benar Allah dalam firman-Nya,
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41)

Akibat perbuatan manusia, melakukan kemaksiatan berupa eksploitasi pemanfaatan hutan mengakibatkan kerusakan ekologisnya.
Lahan yang seharusnya berfungsi sebagai lahan resapan, berubah menjadi lahan komersil perkebunan. Saat pembukaan lahan dilakukan tanpa memperhatikan AMDAL hanya akan menimbulkan kerusakan. Hal ini tidak terlepas dari paradigma kapitalis yang memberikan hak kepemilikan sebebas-bebasnya. Hutan yang yang seharusnya diperuntukkan kepentingan rakyat, pada faktanya dikuasai dan dikelola oleh para kapital dan hanya berorientasi mendapatkan profit sebesar-besarnya.

Kapitalisme membuat negara seperti perusahaan yang haus profit-oriented. Untuk bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, wajar jika mereka mengabaikan sesuatu yang fundamental dari alam, yaitu keberlanjutan lingkungannya.

Hal ini berbeda dengan pandangan islam mengenai hutan. Hutan adalah kekayan milik umum (milkiyah ‘ammah), bukan milik individu atau negara. Sebab hutan secara umum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi hidrologis yang dibutuhkan oleh jutaan orang.

Rasulullah saw. bersabda,
“Kaum Muslim bersekutu (Sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal yakni air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud dan An Najah).

Karena hutan terkategori sebagai harta milik umum, hak untuk mengelolanya berada di tangan negara. Hasil pengelolaan hutan akan dimasukkan dalam kas negara (Baitul mal) di bagian pos kepemilikan umum, lalu didistribusikan sesuai kemaslahatan rakyat menurut pandangan syariat islam.

Langkah yang dilakukan negara dalam mengelola hutan, diantaranya:

  1. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan hutan kepada individu atau korporasi baik untuk pembukaan tambang, perkebunan sawit maupun pembangunan infrastruktur.
  2. Negara tidak melarang jika individu memanfaatkan hutan secara langsung dalam skala terbatas. Seperti pengambilan ranting-tanting kayu, penebangan pohon dengan skala terbatas, pemanfaatan hutan untuk berburu hewan liar, mengambil madu, rotan buah-buahan dan air dalam hutan.
  3. Negara hanya melakukan pengawasan dalam kegiatan masyarakat di hutan. Semua ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi hak orang lain untuk memanfaatkan hutan.
  4. Negara akan menetapkan kebijakan terkait pemanfaatan hutan untuk pembukaan pemukiman atau kawasan baru, yaitu dengan cara menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah-daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Dengan kebijakan ini, negara mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir.

Bukti sejarah yang menggambarkan keberhasilan islam dalam mengatur dan memanfaatkan lahan terlihat dari bagaimana Kholifah Abd al-Rahman ad-Dakhil mengubah kota Cordoba menjadi kota terindah setelah islam datang. Jalan di wilayah pemukiman dirancang tidak terlalu lebar, hanya sekitar tiga meter. Jalan dibuat berkelok-kelok mengikuti kontur alam yang ada. Drainase ini bertujuan agar dapat berfungsi baik sewaktu hujan turun. Tata letak permukiman menggunakan sistem blok. Satu blok terdiri dari delapan atau sepuluh bangunan rumah. Aturan ini sangat penting karena akan menghasilkan kerapihan. Hasil kebijakan ini masih dapat dirasakan masyarakat Cordoba hingga sekarang.

  1. Negara juga akan menetapkan sebagian hutan sebagai kawasan hima, yaitu kawasan tertentu yang dilindungi untuk kemaslahatan rakyat baik untuk fungsi lingkungan seperti menjaga kelestarian alam. Kawasan hutan lindung dan buffer ini tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin negara. Sebagaimana sabda nabi saw., “Tidak ada hak proteksi kecuali milik Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Al Bukhori, Ahmad dan Abu Dawud).

Nabi Muhammad saw. pernah menetapkan sejumlah kawasan di sekitar Madinah sebagai hima, salah satunya hima al Naqi’ yang di dalamnya ada larangan berburu dalam radius 4 mil dan larangan merusak tanaman dalam radius 12 mil. Semua mekanisme ini akan mencegah perusakan hutan dan lingkungan sekitarnya.

  1. Negara akan melakukan pengawasan dan pengelolaan hutan.
  2. Negara akan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar peraturan terkait perhutanan.

Dan jika terjadi bencana, seperti banjir, negara akan melakukan “recovery” pada para korban bencana agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik selama berada dalam pengungsian dan memulihkan kondisi psikis mereka agar tidak mengalami depresi, stres atau dampak-dampak psikologis lainnya. Selain itu, negara akan menugaskan seksi “mashalih ad daulah” untuk memberikan bantuan atas setiap kondisi darurat atau bencana yang mendadak. Subhanallah!
Sungguh luar biasa Islam dalam melakukan pengurusan pada masyarakatnya dalam penanganan banjir.