Oleh: Nurdianiwati

Dewasa ini pendidikan vokasi telah menjelma menjadi primadona baru bagi dunia pendidikan. Orientasinya adalah menyiapkan SDM yang siap memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pendidikan vokasi ini ditargetkan untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi industri 4.0 (Revolusi industri generasi keempat).

Tidak mengherankan jika negara begitu semangat mendorong tumbuhnya institusi-institusi pendidikan vokasi. Atau gencar menggagas pendidikan berbasis link and match dengan industri. Begitu pula, negara nampak begitu bersemangat memfasilitasi berbagai kerjasama penelitian antara institusi pendidikan dan korporasi.

Di awal Januari ini, Direktur Jendral Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan telah melakukan penyesuaian Kurikulum SMK dalam rangka mendukung program link and match. Ada 5 aspek perubahan yang dibuat untuk memajukan pendidikan vokasi ini. Pertama, Mata pelajaran yang bersifat akademik dan teori akan dikontekstualisasikan menjadi vokasional. Misalnya pelajaran matematika dan pelajaran bahasa Indonesia menjadi matematika terapan dan bahasa Indonesia Terapan.

Kedua, Magang atau praktik industri minimal satu semester atau lebih. Ketiga, Terdapat mata pelajaran Project Based Learning dan ide kreatif kewirausahaan selama 3 semester. Keempat, SMK akan menyediakan mata pelajaran pilihan selama 3 semester. Misalnya, siswa Jurusan Teknik Mesin bisa mengambil mata pelajaran marketing. Kelima, Ada kokurikuler wajib di setiap semester. Misalnya, membangun masyarakat desa atau pengabdian masyarakat.

Melihat program pendidikan vokasi yang telah dicanangkan pemerintah selama ini, memang terkesan menjanjikan. Karena setelah lulus SMK atau perguruan tinggi, peserta didik bisa langsung bekerja. Menjamurnya sekolah vokasi atau sekolah kejuruan yang menjanjikan lulusannya bisa langsung disalurkan ke perusahaan bonafit, meyakinkan orang tua dan peserta didik lebih tertarik memilih SMK dari pada SMA. Hal ini terjadi karena saat ini rakyat terutama orang tua tidak punya pilihan lain.

Tetapi faktanya pengangguran SMK ternyata penyumbang terbesar angka pengangguran. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Kabarenbang) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 8,49%. “TPT-nya ada yang paling tinggi adalah pada level SMK karena di situ ada 8,49%. Ini juga suatu permasalahan khusus di mana SMK ternyata malah menduduki peringkat yang paling tinggi untuk TPT-nya di Indonesia,” kata dia dalam Webinar yang disiarkan di saluran YouTube Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (14/7/2020). (detikfinance , 14 Juli 2020)

Tak hanya itu, masalah lainnya adalah biaya pendidikan yang tinggi. Memang, kurikulum SMK mengharuskan banyak praktik. Uji kompetensinya pun berbiaya tak sedikit. Tentu menjadi persoalan, jika sekolah yang berbiaya mahal tersebut ternyata lulusannya tidak siap memasuki dunia kerja.

Di sisi lain, sekolah umum mengharuskan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu universitas atau perguruan tinggi. Sayangnya, untuk mengenyam pendidikan perkuliahan, orang tua harus mengeluarkan biaya yang fantantis.
Kenyataan juga berbicara bahwa menyandang gelar sarjana tidak menjamin seseorang meraih masa depan yang lebih cerah dengan mendapat penghidupan yang mapan secara materi. Banyaknya lulusan perguruan tinggi atau universitas saat ini justru menambah jumlah angka pengangguran di usia produktif. Hal tersebut terjadi akibat sistem pembelajaran yang hanya mengejar nilai tinggi tanpa ada karya nyata.

Pendidikan yang Berorientasi Industri

Carutmarut masalah pendidikan SMK tak bisa dilepaskan dari asas yang mendasari pendidikan vokasi ini. Indonesia menerapkan sistem pendidikan vokasi sekuler. Kurikulumnya dirancang tidak berbasis pada akidah Islam. Namun, disusun mengikuti kepentingan pasar tenaga kerja, dalam dunia usaha dan industri yang lebih banyak dimainkan oleh korporat. Maka standardisasi pun mengikuti sudut pandang pelaku usaha dan industri dalam sistem sekuler.

Paradigma pendidikan yang seperti itu sangat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menginginkan keuntungan sendiri. Yang menuai untung tentunya para korporat (pengusaha). Sedangkan masyarakat luas tidak banyak mendapatkan manfaat dari mereka. Padahal, seharusnya pendidikan vokasi diselenggarakan untuk menghasilkan praktisi atau teknisi yang terampil bagi kemajuan masyarakat umum, bukan hanya kalangan tertentu.

Korporasi berkembang mengikuti prinsip kapitalisme yang tak jarang bersikap tidak manusiawi. Berbagai jasa yang membutuhkan tenaga manusia kerap dieliminasi demi keuntungan produksi. Di titik inilah, keterampilan lulusan SMK kerap tak dihargai dan dianggap tak berguna lagi. Memang, tak bisa dipungkiri teknologi terus berkembang. Namun, sejatinya hal itu bisa dikendalikan sesuai kebutuhan manusia.

Walhasil arah pendidikan dalam sistem berparadigma rusak yang diterapkan hari ini, memang tak lebih dari mesin pensuplai kebutuhan pasar tenaga kerja bagi industri raksasa milik negara-negara adidaya. Bukan sebagai pilar membangun peradaban cemerlang. Dan dampaknya akan terus membuat negeri ini terposisi sebagai objek penjajahan. Tak berdaulat dan jauh dari kemandirian.

Pendidikan Vokasi dalam Islam

Dalam Islam, pendidikan tidak sekadar berorientasi mengejar lulusan siap kerja. Namun, orientasi lulusannya haruslah memiliki akidah dan kepribadian Islam yang tinggi sekaligus menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Maka dalam konteks sistem pendidikan Islam, akidah ini mengarahkan visi pendidikan Islam sebagai washilah untuk melahirkan profil generasi terbaik yang paham tujuan penciptaan. Yakni sebagai hamba Allah yang berkepribadian Islam dan sebagai khalifah yang punya skill dan kecerdasan untuk pembangun peradaban cemerlang.
Visi inilah yang kemudian diturunkan dalam kurikulum pendidikan Islam di setiap tingkatannya, berikut metoda pembelajarannya. Yang dalam penerapannya di-support penuh oleh negara dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Termasuk para pendidik yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni.

Kurikulum pendidikan vokasi dalam Islam disusun untuk membekali lulusannya dengan keterampilan dan teknik yang dibutuhkan masyarakat. Perkembangan teknologi akan disikapi sebagai sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar kemajuan yang bernilai materi. Oleh karena itu , kurikulum akan menyesuaikan terhadap kebutuhan manusia, bukan keinginan dan kehendak pihak korporat yang selama ini menciptakan pasar bagi produksi-produksinya.

Semua itu tentu dapat terwujud jika sistem ekonomi dan politik dalam negara juga diselenggarakan sesuai Islam. Negara tidak akan membiarkan sekelompok orang menarik keuntungan sepihak. Politik Islam juga tidak akan membiarkan negara dalam keadaan lemah. Penguasaan teknologi yang diaplikasikan dalam pendidikan vokasi akan menghasilkan lulusan terampil bagi kepentingan negara.

Untuk itu, sistem pendidikan vokasi Islam harus dijalankan dalam bingkai negara yang menerapkan hukum Islam secara kafah, dalam bingkai khilafah.