Oleh Dwi Indah Lestari, S.TP (Penulis dan Pemerhati Persoalan Publik)

Islam kembali jadi sorotan. Kasus dugaan pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi SMKN 2 Padang, telah membuat aturan Islam lagi-lagi dipersoalkan. “Tak boleh dipaksa!”, begitu kira-kira pandangan sebagian besar netizen negeri ini. Benarkah Islam itu memaksa?

Meski masih diliputi pro dan kontra, kasus “pemaksaan” jilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang ini telah terlanjur membuat Islam kembali menjadi tertuduh. Tudingan intoleransi mencuat di tengah persoalan tersebut. Meskipun sudah ada klarifikasi dari pihak sekolah bahwa siswi yang bersangkutan tak pernah dipaksa untuk mengenakannya. Bahkan seperti dilansir dari news.detik.com (23/1), terdapat 46 siswi nonmuslim yang dengan kemauan sendiri tetap mengenakan jilbab saat bersekolah.

Aturan seragam sekolah akhirnya diingatkan kembali. Bahwa sesuai dengan pasal 34 Permendikbud no 45 tahun 2014 tentang Pakaian Sekolah Bagi peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak diperkenankan untuk mewajibkan model pakaian khusus keagamaan tertentu sebagai seragam sekolah. Sehingga apa yang ditetapkan oleh pihak sekolah SMKN 2 terkait dengan penggunaan jilbab bagi siswi non muslim dianggap melanggar hak asasi manusia dan patut mendapat sanksi.

Di sinilah seringkali masyarakat dihadapkan pada ambiguitas persoalan. HAM seakan dijadikan tameng untuk menuduh bahwa Islam telah berbuat intoleran. Namun saat obyek penderitanya adalah umat Islam, HAM disembunyikan entah dimana. Sebagai contoh, saat terjadi pelarangan hijab bagi siswi muslim oleh 40 sekolah di Bali pada tahun 2014, reaksi netizen tak seheboh saat ini. Bahkan pemangku kebijakan pun tampak adem ayem saja.

Ironisnya, alasan menghormati kearifan lokal terus dilontarkan. Seakan umat Islam dinilai harus tahu diri dimana buminya dipijak. Namun saat itu terjadi di tengah wilayah yang nuansa keIslamannya kental seperti di Padang, hal serupa tak lagi berlaku. Hak Asasi Manusia sekali lagi menjadi senjata untuk menggerus penerapan sebagian kecil aturan Islam, dan menganggapnya merusak kebhinekaan.

Memang kenyataan ini sulit untuk dihindari. Di tengah kehidupan sekuler saat ini, wajar bila agama (Islam) tak diperkenankan mengatur 5 keseharian masyarakat. Agama hanya diperbolehkan hadir dalam lingkaran spiritual semata, mengatur iman dan ibadah. Namun dalam interaksi manusia, jangan coba-coba melibatkannya.

Padahal dengan sistem hidup yang aturannya bertumpu hanya pada akal manusia saat ini, banyak sekali ditemui kecacatan dalam pengaturan dan penerapannya. Sehingga tak ayal, bukannya menyelesaikan persoalan, malah yang terjadi adalah masalah-masalah baru terus bermunculan seakan tak ada habisnya.

Dalam sistem sekuler, kebebasan menjadi salah satu pandangan yang harus dianut oleh manusia. Pandangan liberal ini menjadikan interaksi masyarakat akhirnya sering diwarnai oleh hawa nafsu. Itulah yang terjadi pada potret kehidupan remaja sekarang yang sangat mengenaskan. Dikungkung dengan berbagai masalah seperti seks bebas, narkoba, tawuran, kejahatan seksual dan masih banyak lagi. Masa depan generasi bangsa nyaris berada di ujung kehancuran.

Semua berawal dari pemikiran liberal yang meracuni umat. Sayangnya, saat ada sebagian dari masyarakat yang menyadarinya dan ingin menghadirkan agama (Islam) sebagai solusi, malah dituduh intoleran, memaksa dan mengebiri hak asasi manusia. Padahal, banyak yang sadar bahwa hanya aturan Islam yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan dan menjaga kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya.

Terkait toleransi, toleransi tak akan pernah ditemukan dalam sistem hidup selain Islam, yang mampu memberikan hak-hak seutuhnya pada golongan atau kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Dalam sejarahnya, saat sistem Islam pernah diterapkan dalam bentuk kekhilafahan, masyarakat yang hidup di dalamnya berasal dari berbagai agama, suku, etnis dan warna kulit yang berbeda-beda.

Namun kondisi keberagaman semacam ini tidak menghalangi keharmonisan yang tercipta di tengah-tengah masyarakatnya yang diatur oleh sistem Islam. Gambaran seperti ini pun akan dijumpai dalam masyarakat Madinah, saat rasulullah berhijrah dan menegakkan Daulah Islam di atasnya. Madinah yang heterogen dengan banyaknya suku arab dan golongan dari Yahudi hidup damai bahkan mampu bangkit menjadi cikal bakal peradaban Islam yang maju dan agung.

Semua itu terwujud, sebab Islam adalah agama yang “syamil” dan “kamil”. Aturan Islam tidak hanya mengatur akidah dan ibadah saja, tapi juga mengatur masalah pakaian, makanan, akhlak, muamalah dan uqubat (sanksi). Dalam masalah aqidah, jelas bahwa tak ada paksaan untuk mengimani Islam. Seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256,

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.”

Dalam Islam, orang-orang kafir diberikan kebebasan untuk tetap berada dalam keyakinannya dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Berkaitan dengan pakaian, wanita-wanita non muslim tidak diwajibkan untuk mengenakan hijab saat berada di kehidupan umum sebagaimana hal itu diwajibkan kepada kaum muslimah.

Hak-hak non muslim dalam naungan khilafah akan dilindungi selama mereka tunduk untuk diatur oleh aturan Islam. Darah dan harta mereka dijaga tanpa kecuali. Allah pun memerintahkan untuk berbuat adil kepada mereka, seperti dalam QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 8,

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Begitu pula dalam hadis, Nabi saw.,

“Ingatlah, siapa yang menzalimi seorang kafir mu’ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’)

Dengan demikian jelaslah, betapa aturan Islam begitu sempurna dan manusiawi dalam menjaga hak-hak manusia, baik muslim maupun non muslim. Toleransi dalam sistem Islam bukan omong kosong. Hal ini pernah dibuktikan oleh para khalifah, pemimpin umat Islam selama 13 abad lebih saat kekhilafahan masih tegak berdiri.

Wallahu a’lam bishawwab.