Oleh : Nirwna Sadili
(Aktivis Muslimah Magetan)

Kampus menjadi wilayah dimana kekerasan seksual masih sering terjadi, dalam berbagai bentuk. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di kampus, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, terus bermunculan. Menyikapi banyaknya pelecehan dan kekerasab seksual dikampus, Pemerintah sedang mempersiapkan peraturan menteri (permen) untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam mengatakan, pemerintah berkomitmen tinggi menciptakan kondisi kampus yang aman, nyaman dan juga sehat. Oleh karena itu pihaknya akan segera menerbitkan peraturan menteri (permen) guna mencegah dan mengatasi pelecehan serta kekerasan seksual di lingkungan kampus. (VoaIndonesia.com, 22/8/2020)

Menindaklanjuti hal itu, Universitas Brawijaya Menerbitkan Peraturan Rektor untuk melindungi seluruh sivitas kampus. Universitas Brawijaya menerbitkan Peraturan Rektor nomor 70 tahun 2020. Penerbitan itu demi melindungi seluruh sivitas akademika dari tindak kekerasan seksual dan perundungan. (kompascom,15/1/2021)

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah

Dengan maraknya pelecehan dan kekerasan seksual ini, menjadi kesempatan yang tidak disia-siakan bagi kalangan pegiat perempuan dan aktivis fenimisme untuk mendesak pengesahan RUU P-KS dan mengopinikan penyelesaian kekerasan seksual dengan disahkan Undang-Undang tersebut.

Sebagaiman diberitakan Detik.news, Komnas Perempuan menyambut baik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Sebab, RUU PKS tersebut sudah diusulkan sejak 2012, artinya pengesahannya sudah 8 tahun ditunda,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Theresi, dan menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan RUU PKS itu di DPR. (detik.com,15/1/2021)

Sebenarnya untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dengan membuat dan merevisi berbagai hukum untuk melindungi perempuan. Sepert. Siaran Pers Nomor: B-089/Set/Rokum/MP 01/05/2019, tentang rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menempatkan kesetaraan gender menjadi isu strategis yang harus mainstreaming (Kemenpppa.go.id,16/05/2019). Dan juga PERPRES no 18/2014 mengenai perlindungan dan Perbendayaan Perempuan.

Namun kenyataanya sampai hari ini pelecehan dan kekerasan seksual masih tetap terjadi bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pertanyaannya mengapa kekerasan seksual masih juga terjadi, meski sudah berbagai upaya yang dilakukan. Dan apakah Rancangan Undang ini mampu menghapus Pelecehan dan Kekerasan Seksual?

Rancangan ini mendapat penolakan, diantaranya adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Euis Sunarti, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain, hingga Fraksi P-KS.

“Jadi inilah yang kemudian kita meminta untuk diperbaiki namanya. Jadi istilahnya itu ada teman-teman menyarankan (RUU PKS diubah menjadi) RUU tentang Penghapusan Kejahatan Seksual,” kata Euis. Pertama, judulnya yang bermasalah. Kedua, seolah melegalkan pelacuran karena tidak mengatur larangan perzinaan dalam RUU P-KS itu. Ketiga, mengandung pelegalan aborsi. Keempat, dinilai mengandung sikap pro-LGBT (detiknews, 14/2/2019).

Akar Masalah Pelecehan dan Kekerasan pada Perempuan adalah sekulerisme

Kaum feminis memandang semua permasalahan perempuan termasuk pelecehan dan kekerasan seksual adalah akibat dari pandangan, bahwa laki-laki-laki lebih berkuasa dari perempuam atau laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari perempuan. Akhirnya solusi yang mereka tawarkan adalah menuntut kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi merekapun akan menuntut pemerintah melibatkan pertimbangan gender dalam setiap kebijakan.

Sebenarnya kalau diteliti akar masalah pelecehan dan kekerasan pada perempuan adalah kehidupan yang serba bebas yang berdasarkan sekulerisme, yaitu memisahkan aturan agama dari kehidupan. Kehidupan liberal sekuler adalah turunan dari sistem kapitalisme ini membuat setiap orang bebas melakukan apapun sesuai dengan hawa nafsunya.

Kapitalisme memandang hubungan laki-laki dan perempuan hanya sebatas hubungan seksual. Sistem ini tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia yang harus dijaga kehormatannya. Hal ini nampak dari abainya Negara dalam penjagaan hubungan antara laki dan perempuan. Pemerintah membiarkan pemicu terjadinya pelecehan perempuandengan membiarkan peredaran minumn keras, konten pornoaksi dan pornografi secara bebas tanpa aturan yang ketat.

Kalau RUU ini diloloskan, yang akan terjadi keresahan dan kehancuran keluarga bahkan generasi. Pelakunya semakin bebas Karen dilindungi hukum. RUU ini nuansa sekulerisme liberalnya sangat kental yang merupakan konsekwensi penerapan sekulerisme yag melahirkan kebebasan atau liberalisme

Islam menghilangkan kekerasan dan pelecehan Seksual

Islam dengan kesempurnaan aturannya menyelamatkan peradaban manusia dengan melindungi hak-hak manusia baik terhadap perempuan maupun laki. Islam akan melindungi perempuan dari ketertindasan, kejahatan dan kekerasan seksual .Islam memandang bahwa zina dan LGBT termasuk kejahatan seksual, baik dilakukan dengan kekerasan maupun tidak.

Sistem Islam melakukan penanganan tindak kriminal dilakukan dua sisi yakni preventif dan kuratif. Pertama, menerapkan sistem pendidika islam yang akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa dan takut pada Allah. Kedua, meluruskan pandangan masyarakat tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan pandangan Islam, bahwa mereka diciptakan agar terjadi ta,awun atau tolong menolong.

Ketiga, Islam memiliki control sosial berupa amar ma’ruf nahi mungkar saling menasehati dalam kebaikan dan.Ketiga, Islam melarang tayangan-tayangan maupun sajian-sajian yang berbau pornografi maupun pornoaksi baik berupa bacaa-bacaan, gambar-gambar , tampilan-tampilan di media.

Keempat, Islam tidak memandang dari betuk fisik dan kecantikan seseorang, tetapi kecerdasan dan ketaqwaannya, sehingga tidak sibuk mempercantik diri untuk menarik perhatian lawan jenis. Tetapi disibukkan untuk belajar dan berkarya. Kelima, Negara akan menerapkan sanksi yang tegas pada para pelaku zina maupun aktivitas seksual yang menyimpang seperti LGBT maupun inses.

Keenam, hukuman bagi pelaku LGBT pelaku seks menyimpang adalah dibunuh untuk memutus mata rantai penyimpangan ini. Rasul saw Bersabda “ Barang siapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan liwat (sodomi) sebagaimana yang dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pasangan liwath tersebut.” ( HR. Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Pelaku zina jika sudah menikah (muhsham) adalah dirajam sampai meninggal dunia,, jika belum menikah (gairu muhsham) dirajam dan diasingkan Dari Zaid bin Khalidal-Juhani, ia berkata, “Aku mendengar nabi menyuuruh pezina yang belum menikah dicambukseratus kali dan diasingkan selama setahun.” (HR. Al Bukahari)

Pelaku inses hukumannya sebagaimana haditst, Dari al-Barra’ Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku bertemu pamanku yang sedang membawa bendera. Aku pun bertanya kepadanya, hendak ke mana engkau?” ia menjawab, “Rasulullah mengutusku untuk mendatatangi seorang laki-lakiyang menikahi istri ayahnya setelah kematiannya, agar aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya,” (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud dan an_Nasa’i)

Pelaksanaan hukum akan memberi efek jera (zawajir) kepada pelaku sekaligus penggugur dosa (jawabir). .Inilah aturan Islam yang sempurna yang akan menghilangkan pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan. Dan semua ini hanya dapat terwujud ketika ada Negara yang melaksanaknnya yaitu Negara khilafah Islamiyah, bukan Negara Demokrasi sekuler. Waalaahu A’lam Bishawab