Oleh: Dewi Purnasari,
Aktivis dakwah politik.

Pandemi Covid-19 yang memapar Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu, menimbulkan banyak ekses di dalam masyarakat. Dampak buruk paling banyak menghantam rakyat kelas bawah. Diantara yang terdampak adalah keberlangsungan Warung Tegal (warteg) yang banyak tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).

Sekitar 20.000 warteg di wilayah Jabodetabek berpotensi akan gulung tikar. Hal ini pertama, karena minimnya pembeli, yang berdampak signifikan pada turunnya pendapatan warung. Sejak awal Maret 2020 lalu ketika diberlakukan pembatasan aktivitas sosial, masyarakat dan kelompok pekerja mengurangi aktivitas makan di warteg. Pada hal kelompok pekerja, termasuk buruh kasar dan pekerja serabutan merupakan pelanggan setia warteg.

Banyaknya kantor yang mempekerjakan karyawan di rumah (WFH), dan pabrik-pabrik membatasi jam operasionalnya, secara langsung mengakibatkan pelanggan wakteg jadi jauh berkurang. Bahkan dalam rangka berhemat, para pekerja lebih sering membawa bekal makan siang dari rumah, jika harus ke kantor.

Faktor kedua yang menyebabkan warteg terpaksa tutup adalah, terjadinya gagal bayar dari pelaku usaha warteg untuk memperpanjang sewa tempat. Warteg memang biasanya menyewa tempat untuk membuka warung di pinggir jalan atau di dekat pusat keramaian. Karena berkurangnya pemasukan, maka para pelaku usaha warteg tidak sanggup membayar sewa tempat untuk warungnya. Pada hal sewa tempat di wilayah Jakarta berkisar antara Rp. 80 juta sampai Rp. 100 juta setahun.

Sekitar Oktober 2020 lalu, para pelaku warteg yang berjualan di wilayah ibu kota telah hengkang ke wilayah pinggiran Jakarta (Bodetabek). Hal ini karena, harga sewa tempat di Bodetabek lebih murah. Terhitung sejak Jakarta menerapkan PSBB jilid I, sudah 10.000 warteg yang meninggalkan ibu kota. Migrasi warteg ini diperkirakan akan semakin masiv dilakukan, demi menyelamatkan keberlangsungan usaha.

Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, menyatakan harapannya agar Pemprov DKI memberi bantuan modal dan keringanan bayar sewa tempat, listrik, air, dan pajak bagi para pelaku warteg. Ini karena Kowantara selalu mendukung kebijakan Pemprov terkait pemberlakuan PSBB jilid I dan II, walaupun terkena dampaknya secara langsung.

Faktor ketiga yang menyebabkan warteg berpotensi tutup adalah harga-harga bahan baku masakan yang semakin membumbung. Selain beras yang naik harganya, bahan baku lain seperti cabai rawit merah, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan minyak goreng juga mengalami kenaikan harga. Pada hal bahan-bahan itulah yang paling diperlukan untuk dimasak setiap hari.

Warteg adalah tempat makan rakyat kecil. Sehingga warteg dianggap sebagai representasi kondisi ekonomi rakyat kecil. Jika rakyat kecil saja sudah tak mampu makan di warteg, maka dengan mudah dapat dibaca betapa sulitnya kondisi ekonomi mereka. Tingginya angka pengangguran akibat PHK, dan berkurangnya pendapatan dari gaji karyawan, mengindikasikan makin kerasnya rakyat harus berhemat.

Kestabilan ekonomi memang menjadi faktor penting kedua setelah faktor kestabilan politik dalam suatu negara. Pemerintah adalah pemeran utama dalam mengurus ini. Dalam Sistem Ekonomi Islam, pengerahan subsidi terhadap bahan kebutuhan pokok (kebutuhan primer) dilakukan dengan se-optimal mungkin. Ini karena kebutuhan primer per-individu rakyat harus terpenuhi setiap hari.

Harga sembako yang sangat murah dan bahkan dibagikan secara gratis akan dapat mengentaskan kemiskinan struktural. Dalam pengaturan di Sistem Ekonomi Islam hal ini tidak mustahil dilakukan. Ini karena, negara memiliki kekayaan yang cukup untuk menjamin kebutuhan primer setiap warga negaranya.

Dalam satu ayat Allah berfirman, yang artinya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri.” (Quran Surah Al-A’raf ayat 96).

Dalam ayat di atas, Allah menyatakan akan menjamin seluruh kebutuhan penduduk negeri, tetapi dengan syarat mereka beriman kepada Allah. Beriman di sini dalam arti menerapkan Islam dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bukan menerapkan Islam sekadar mengambil substansinya saja.

Jika Islam diterapkan secara menyeluruh dan pemimpin negaranya adalah seorang ulil amri (pengurus rakyat) yang sesungguhnya, maka janji Allah di Surah Al-A’raf ayat 96 tersebut pasti akan Allah tunaikan. Di sini letak kunci solusinya. Pemimpin dan rakyatnya harus paham hal ini, jika ingin kehidupan berubah menjadi sejahtera. []