Oleh: Ummu Athifa
(Ibu Rumah Tangga dan Penulis)

Hampir satu tahun pandemi menyelimuti negeri tercinta. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan korban kasus Covid-19. Dimulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga mendatangkan vaksin dari luar negeri. Selebihnya, pemerintah terus menggalakkan program 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) kepada seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, pemerintah saat ini sedang berupaya menghadirkan alat canggih untuk mendeteksi virus Covid-19 dengan cepat. Ini dikarenakan, sebagian orang sudah sering keluar rumah untuk beraktivitas, seperti ke kantor, bepergian jarak jauh melalui transportasi kereta api atau bus, bahkan ada yang ke mall. Alat ini dinamakan ‘GeNose’.

GeNose adalah alat pendeteksi Covid-19 hanya dengan waktu 50 detik. Akurasi alat ini mencapai 90%. Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi alat GeNose akan diterapkan di stasiun sebagai pengecekan penumpang yang akan menaiki kereta api. Adapun di halte bus dilakukan secara acak. Penerapan ini diberlakukan mulai 5 Februari 2021 mendatang (www.cnbcindonesia.com, 25/01/2021).

Memang perlu diapresiasi usaha pemerintah dalam menekan angka korban Covid-19. Tak tanggung-tanggung pemerintah akan memesan 3.000 unit. Tahap pertama sudah dipesan 100 unit dan segera didistribusikan. Cara menggunakannya dengan hembusan nafas yang disimpan di dalam kantung udara (www.liputan6.com, 24/01/2021).

Harapannya semakin mempermudah masyarakat mengetahui positif atau negatif dari Covid-19 ketika hendak berpergian. Namun, untuk menggunakan alat ini setiap masyarakat membayar sekitar Rp. 20.000. Padahal alatnya dibeli dengan harga Rp. 62 juta dari Tim GeNose Universitas Gajah Mada (UGM).

Jika ditelaah, alat yang dibuat oleh anak bangsa memang perlu diapresiasi. Karyanya akan sangat membantu pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. Namun, apakah perlu menghadirkan alat GeNose? Padahal sudah ada tes PCR dan SWAB antigen? Tentu ini membuang-buang biaya pemerintah.

Seyogianya, pemerintah fokus menangani penyeberan virus Covid-19 dengan menghentikannya. Mengunci wilayah yang berzona merah dengan aturan tegas. Tidak ada masyarakat yang keluar masuk ke wilayah tersebut selama pemulihan. Sehingga, penyebaran tidak semakin meluas dan menjalar ke berbagai tempat.

Selain itu, sepatutnya pemerintah memberikan biaya tes kepada masyarakat dilakukan dengan gratis. Artinya masyarakat tidak perlu memikirkan biaya yang begitu mahal untuk tes Covid-19. Sebenarnya ada program pemerintah yang memberikan secara gratis biaya tes, namun hasilnya terbilang lama (kurang lebih 14 hari).

Inilah yang membuat masyarakat enggan menggunakan fasilitas tersebut. Akhirnya, bagi masyarakat yang mampu tentu mengambil jalur umum dengan biaya relatif mahal dan hasilnya pun lebih cepat.

Dari sini, akan nampak peran pemerintah dalam memimpin warganya. Negeri ini masih menjadikan peran negara hanya sebatas regulator saja. Artinya, negara hanya menjalankan kebijakannya saja, tanpa memperhatikan dengan cermat kebutuhan dasar warganya. Negara ini masih berpikir untung rugi dengan warganya sendiri.

Padahal, sudah seharusnya negara melayani dengan penuh kasih sayang kepada warganya. Tidak ada pikiran materi ataupun balas budi di dalamnya. Meskipun amat sulit itu terjadi di negara yang menerapkan asas demokrasi. Adanya asas manfaatlah yang selalu digunakan dalam setiap kebijakannya.

Bukan hal tak diragukan lagi, jika masalah kesehatan merupakan kebutuhan pokok setiap individu. Sehingga, negara harus menjauhkan diri dari asas manfaat yang berhubungan dengan kebutuhan warganya.

Berbeda dengan aturan Islam. Islam sangat mengatur secara jelas aturan pemerintahan dan kehidupan lainnya. Salah satunya dalam hal kesehatan.

Setiap orang pasti menginginkan sehat. Sembuh dari suatu penyakit adalah anugerah terindah dari Allah Swt. yang patut disyukuri. Rasulullah Saw. bersabda, “Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang.”  (HR. Bukhari)

Maka, pelayanan kesehatan dalam Islam merupakan pelayan terbaik sepanjang masa. Hal ini dikarenakan hadirnya negara sebagai pelayam umat. Artinya bertanggung jawab secara penuh terhadap pemenuhan kebutuhan warganya. Tentu pelayanan diberikan secara gratis untuk seluruh warganya.

Kehadiran Negara sebagai pelaksana syariah Islam secara sempurna menjadikan negara dapat mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warganya. Adanya rumah sakit, dokter dan para medis tersedia secara memadai dengan sebaran yang merata. Fasilitas yang diberikan pun standar terbaik, baik dari sisi ketersediaan obat hingga ilmu pengetahuan dan keahlian terkini.

Hasilnya, tidak ada seorang pun yang datang ke rumah sakit kecuali pulang dengan rasa hormat dan perasaan bahagia. Tak terkecuali, jika pasien rawat jalan, maka dipenuhi obat dan alat medis yang memadai disertai para dokter yang ahli di bidangnya. Dalam hal ini negara harus menerapkan konsep anggaran mutlak, berapapun biaya yang dibutuhkan harus dipenuhi. Karena negara adalah pihak yang berada di garda terdepan dalam pencegahan dan peniadaan penderitaan publik. Demikianlah tuntunan ajaran Islam yang mulia.

Wallahu’alam bi shawab.