Oleh: Dwi Darmayati, S.Pd

Persoalan guru honorer sampai saat ini belum terselesaikan. Padahal menjadi seorang pendidik bukanlah hal yang mudah. Tugasnya sangat berat. Tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi berperan menggantikan orang tua selama berada di sekolah. Di tangan para guru lah sebenarnya kualitas generasi mendatang dipertaruhkan. Keseriusan proses mendidik yang diberikan seorang guru tidak bisa dipandang remeh. Maka, sudah sepantasnya jika para guru mendapatkan penghargaan yang begitu besar.
Penghargaan itu baik berupa moral maupun material untuk menjamin kesejahteraan para guru. Namun sangat memprihatinkan jika menengok bagaimana nasib para guru honorer di negeri ini. Program pemerintah yang digulirkan untuk menuntaskan masalah ini yakni PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Namun sampai saat ini masih menyisakan masalah.
Rekrutmen satu juta guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) rencananya digelar April 2021 mendatang. Namun, sampai hari ini usulan formasi PPPK dari daerah yang masuk masih minim. Plt Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan, hingga saat ini baru 436 instansi yang memasukkan usulan. Total formasi yang diusulkan ke KemenPAN-RB sebanyak 515 ribuan. Dia menambahkan, ada kekhawatiran dari pemerintah daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi guru PPPK meski gaji ditanggung oleh APBN. Sebab, selain gaji pokok, mereka harus memberikan berbagai tunjangan yang harus dianggarkan di APBD. Jadi daerah-daerah merasa berat karena anggaran PPPK tidak semuanya ditanggung APBN.  (www.jpnn.com, 27 /01/ 2021)

Selain itu, fakta di lapangan, PPPK dari Honorer K2 yang sudah dilantik ternyata belum bisa menerima gaji. Salah satunya, seperti yang terjadi di daerah Bone, Luwu, Toraja, Pandeglang, dan Kuningan. Lima daerah ini yang paling pertama mengangkat secara resmi PPPK hasil rekrutmen Februari 2019. Namun, harapan para PPPK ini bisa menikmati gaji perdana pada Januari 2021 belum bisa. Malah, mereka harus menunggu Maret mendatang untuk mendapatkan gaji PPPK serta tunjangan layaknya PNS. Menurut Miftahol Arifin koordinator PPPK Kabupaten Pamekasan mengungkapkan, banyak rekannya yang sudah diangkat secara resmi belum bisa digaji karena harus menunggu Permendagri yang mengatur tentang tunjangan-tunjangan.  (www.jpnn.com, 30 /01/ 2021)

Sungguh sangat memprihatinkan. Masalah demi masalah yang menimpa guru honorer menandakan bahwa pemerintah kurang serius untuk menuntaskan masalah tersebut. Sepertinya, pemerintah tidak siap dengan kebijakan yang diputuskan sendiri. Lagi-lagi terkendala dengan masalah anggaran. Padahal, Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Terbentang pulau-pulaunya dari Sabang sampai Merauke. Di sana banyak sekali ditemukan mineral-mineral dan bahan tambang yang memiliki nilai yang mahal. Negara ini punya pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik, punya cadangan gas alam terbesar dan hutan tropis terbesar di dunia. Selain itu, dikelilingi dua samudra, yaitu Pasific dan Hindia. Sehingga tidak heran memiliki jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki negara lain. Negara ini juga memiliki tanah yang sangat subur, karena memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Bisa dibayangkan, dengan SDA yang melimpah ruah ini jika dikelola dengan baik oleh negara, maka pasti sejahteralah rakyat Indonesia, termasuk para guru sang pahlawan bangsa.
Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah tetapi ternyata tidak berkorelasi dengan kesejahteraan guru kita. Ini disebabkan karena kekayaan yang melimpah ternyata tidak dikelola secara mandiri oleh negara. Sehingga hasilnya tidak dapat dirasakan oleh rakyat termasuk para guru honorer. Sebaliknya, kekayaan itu sebagian besar justru dikuasai asing dan segelintir konglomerat Indonenesi. Rakyat hanya bisa gigit jari. Inilah nasib negeri yang berpijak kepada kapitalisme. Akibatnya, negeri ini miskin. Masih bingung untuk menggaji guru honorer yang telah lama mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Bahkan untuk membiayai kebutuhan negara harus berutang dan mengambil pajak dari rakyat.

Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan dalam sistem Islam, sistem yang berasal dari Allah. Pendidikan mendapatkan perhatian yang sangat besar sejalan dengan pandangan syariat Islam dimana pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban. Secara teori, Islam menempatkan ilmu, orang yang berilmu dan mempelajari ilmu ada dalam posisi yang mulia. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan negara dalam sistem Islam (Khilafah) memfasilitasi agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dg baik. Sehingga, perhatian Khilafah maksimal dalam mewujudkan sistem pendidikan terbaik bagi rakyat dan semua yang terlibat dalam mewujudkannya, termasuk para guru. Tidak pernah terdengar kasus-kasus kekisruhan akibat diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk soal jaminan kesejahteraan para guru.
Sejarah telah mencatat bahwa guru dalam naungan Khilafah mendapatkan penghargaan yang tinggi termaksuk pemberian gaji yang melampaui kebutuhannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad-Dimasyqi, dar al- Wadl-iah bin Atha, bahwasanya ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji 15 dinar (1 dinar setara dengan 4,25 gram emas, berarti 15 dinar = 63,75 gram emas. Bila saat ini 1 gram emas seharga Rp. 900 ribu, berarti gaji guru pada saat ini setiap bulannya sebesar 57.375.000). Selain itu, sejarah juga mencatat Syaikh Najamuddin Al-Habusyani yang diangkat oleh Sultan Shalahuddin Al-Ayubi untuk mengajar di Sekolah Ash-Shalahiyah diberi gaji 40 dinar tiap bulannya. Gaji tersebut diambil dari kas Baitul maal.
Dalam naungan Khilafah para guru akan terjamin kesejahteraannya dan dapat memberi perhatian penuh dalam mendidik anak-anak muridnya dan tidak dipusingkan untuk mencari tambahan pendapatan. Selain itu, negara juga menyediakan semua sarana dan prasarana dalam menunjang profesionalitas guru secara gratis. Sehingga selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga mendapatkan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas mengajarnya.
Dengan demikian, kesejahteraan guru hanya akan didapatkan jika Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai Khilafah. Karena hanya sistem Islam yang datang dari Allah SWT, zat yang Maha Sempurna. Sudah saatnya untuk kembali kepada aturan Allah yang akan membawa keberkahan dan kemuliaan bagi semua baik muslim maupun nonmuslim. Wallahu A’lam Bishawab.