Oleh: Arni Lestari
Ibu Rumah Tangga

Sudah hampir 1 tahun pandemi Covid-19 berlangsung, menyerang hampir seluruh negara di belahan dunia. Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada berbagai sendi kehidupan.

Seperti kita ketahui tidak sedikit orang yang kehilangan nyawa akibat wabah virus corona, baik dari pihak medis sebagai garda terdepan dalam upaya menanggulangi orang yang terpapar virus corona, ataupun masyarakat pada umumnya. Di Indonesia sendiri sebanyak 29.331 orang meninggal akibat covid-19 (Tribun news 28/1/2021).

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan, di tengah kesulitan perekonomian terutama warga kelas menengah ke bawah, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh penangkapan mentri sosial yaitu Juliari P. Batubara oleh KPK dalam operasi tangkap tangan pada tanggal 5 Desember 2020.

Juliari resmi ditahan pada tanggal 6 Desember 2020 atas tuduhan dugaan korupsi pengadaan penyaluran bansos penanggulangan Covid-19 senilai 17 miliar. Kasus suap ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin senilai sekitar Rp 5.9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode.

Perusahaan rekanan yang jadi vendor pengadaan bansos diduga menyuap pejabat kementrian sosial lewat skema fee Rp.10.000,- dari setiap paket sembako yang nilainya Rp. 300.000,- (kompas,7/12/2020).

Sebelum penangkapan mentri sosial, telah banyak pejabat dan aparatur negara yang tersangkut kasus korupsi. Herannya penangkapan dan hukuman yang diberikan seolah tak cukup membuat efek jera. Ibarat mati satu tumbuh seribu, setelah pejabat A tertangkap, tak selang berapa lama tertangkap pejabat B.
Maka tak heran banyak dari masyarakat yang menginginkan para koruptor diberi hukuman mati saja.

Hukuman mati untuk korupsi bansos mencuat di jagad media sosial setelah Juliari menjadi tersangka. Warganet menagih janji ketua KPK, Firli Bahari, yang saat itu sesumbar akan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana pandemi atau bencana sejenisnya.

Dilansir dari BBC Indonesia (8/12/2020), peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut hukuman mati terbukti tidak menimbulkan efek jera. Kurnia berkata negara yang menerapkan hukuman mati meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya.

Tidak mengherankan jika perkawinan antara demokrasi dan kapitalis menghasilkan individu kapitalistik. Sistem sekuler yang mengakibatkan keduanya tidak membentuk pemimpin dan pejabat bertakwa. Justru melahirkan pemimpin khianat dan zalim. Korupsi menjadi satu bukti betapa keroposnya sistem pemerintahan demokrasi.

Proyek-proyek nasional, pembangunan infrastuktur, pendanaan penanggulangan bencana adalah kesempatan bagi mereka mencicipi uang negara. Potensi korupsi dari proyek dan pendanaan itu pasti ada. Sistem demokrasi yang meminggirkan agama dalam kehidupan melahirkan manusia miskin nurani dan sering ingkar janji.

Tidak seperti demokrasi yang cacat di segala lini sistem pemerintahan Khilafah memiliki jurus jitu menangkal korupsi di antaranya:

A. Pendidikan keimanan dan ketakwaan bagi setiap Individu muslim. Khilafah akan mendidik rakyatnya agar memiliki rasa takut kepada Allah dan sikap muraqabah (selalu merasa diawasi Allah)

B. Pemberian gaji yang layak. Para pejabat akan diberi gaji yang mencukupi, tunjangan serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan begitu pemberian gaji yang cukup bisa meminimalisir angka kecurangan dan penyalahgunanan jabatan.

C. Larangan menerima suap dan hadiah. Para pejabat dilarang menerima hadiah selain dari gaji yang mereka terima. Rasulullah bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah shut (haram) dan suap yang diterima hakim adalah Kufur.” (HR.Imam Ahmad)

D. Penghitungan kekayaan. Hal ini pernah berlaku dimasa Khalifah Umar bin Khatab ra. Beliau kerap menghitung kekayaan pejabat di awal dan di akhir masa jabatan. Jika ditemukan gelembung harta yang tidak wajar, maka yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimiliki, didapatkan dengan cara halal. Cara
Ini efektif untuk mencegah korupsi.

Itulah jurus jitu negara Khilafah membatasi korupsi. Masih mau memakai demokrasi yang menjadi sarang korupsi atau mencoba cara khalifah dalam memberantas korupsi sampai akarnya? Ganti dulu sistem Demokrasi dengan sistem Islam kaffah. Barulah langkah jitu ini bisa direalisasikan.

Wallahu a’llam bishawwab