Oleh: Barozah alfajri (Pemerhati Politik)

Sudah menjadi hal umum kasus korupsi di Indonesia tak pernah usai penanganannya, banyak kasus menguap tatkala menyangkut pejabat kelas kakap. Baru-baru ini sosmed rame dengan perbincangan kasus korupsi bansos. Tagar Madam Bansos menjadi salah satu trending topic Twitter pada Kamis (21/1/2021) malam.

Madam Bansos disebut-sebut sebagai petinggi PDI Perjuangan yang diduga menerima bagian terkait kasus suap bansos. Warganet juga penasaran siapa yang dimaksud Madam Bansos itu. Menanggapi kabar tersebut, Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya bakal mendalami siapa yang disebut Madam Bansos itu.

“Segala informasi berkembang yang kami terima termasuk dari media yang ada hubungan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini, pada prinsipnya tentu akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengkonfirmasi kepada para saksi,” kata Ali kepada IDN Times, Kamis (21/1/2021).

Itulah potret negeri kita tercinta yang tak kunjung usai dari berbagai masalah, apalagi masalah korupsi, sudahlah rakyat menderita karena covid-19, bantuan yang diberikan pun tidak luput dari mata para koruptor yang doyan uang haram. Maka tak heran para koruptor diberi julukan para tikus yang berdasi, semua bisa jadi santapan nikmat bagi para tikus berdasi, tak ketinggalan dana bansos COVID-19, lumayan buat tambahan mengembalikan modal.

Sebenarnya korupsi telah terjadi dari tahun ke tahun, tapi tetap saja kasus korupsi tak kunjung tertangani, hal ini karena korupsi dilakukan bukan hanya oknum atau perorangan semata, adanya kesempatan serta rapuhnya aturan yang ada, menjadikan korupsi berjamaah terjadi di mana-mana. Dan tak ayal kasus korupsi selalu menguap begitu saja.

Di sistem kapitalis Demokrasi dengan asasnya yang memisahkan agama dari kehidupan, menjadikan siapa pun yang berkesempatan akan melakukan apa pun untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekaligus mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan semasa mereka mencalonkan diri, karena sudah menjadi rahasia umum, mencalonkan diri di sistem Demokrasi berbiaya mahal.

Mereka harus mengumpulkan modal yang besar dengan menggandeng para pemilik modal yang pastinya tak ada makan siang gratis, sehingga ketika menjabat mereka harus mengembalikan modal yang didapatkan. Salah satu jalan agar modal mereka kembali yakni dengan korupsi, mereka tak lagi memikirkan halal haram, bahkan ada sebagian yang berpendapat bahwa korupsi adalah jalan lain mencari Riski.

Begitulah yang terjadi di negeri ini, jika sistem yang memisahkan agama dari kehidupan mengatur satu-satunya jalan adalah dengan menerapkan aturan islam. Karena islam memiliki seperangkat aturan yang menyeluruh yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada, terlebih masalah korupsi.

Pertama, penanaman mental individu. Sistem yang baik akan melahirkan individu yang baik. Islam akan membina setiap individu dengan ketakwaan hakiki. Ketika masyarakat dibekali dengan iman tinggi, ia akan terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Tentu saja juga didukung sistem negara yang menerapkan syariat Islam di tengah masyarakat yang menjadikan individu mudah untuk bertakwa..

Kedua, lingkungan kondusif. Sebagaimana kita ketahui, sistem sekuler hari ini hanya menciptakan manusia-manusia minim empati, apatis, dan bengis. Maka dalam Islam, pembiasaan amar makruf nahi mungkar akan diberlakukan. Masyarakat bisa menjadi penjaga sekaligus pengawas terterapkannya syariat.

Dengan begitu, jika ada anggota masyarakat yang terindikasi berbuat kriminal atau korupsi, mereka dengan mudah bisa melaporkannya pada pihak berwenang. Tradisi saling menasihati dan berbuat amal saleh akan tercipta seiring ditegakkannya hukum Islam di tengah mereka.

Individu bertakwa dan masyarakat yang saling peduli akan menjadi habits yang mampu menyokong negara dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana hukum Islam.

Ketiga, sistem kerja lembaga yang tidak rentan korupsi. Di sistem demokrasi, korupsi hampir merata di tiga lembaga andalannya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum bisa diperjualbelikan sesuai besaran suap yang diterima.

Pengawasan terhadap lembaga negara dalam pemerintahan demokrasi juga cenderung lemah. Dalam sistem pemerintahan Islam, ada lembaga yang bertugas memeriksa dan mengawasi kekayaan para pejabat, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan.

Hal itu pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab ra. Beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengawas keuangan. Tugasnya adalah mengawasi kekayaan para pejabat negara.

Dalam Islam, tidak akan ada jual beli hukum. Seluruh lembaga dan perangkat hukumnya hanya menggunakan hukum Islam sebagai perundang-undangan negara.

Ketika hukum yang dipakai adalah aturan Allah, tidak ada manusia pembuat hukum. Tidak ada pula kompromi terhadap hukum sebagaimana yang diterapkan dalam sistem demokrasi.

Sebagai contoh, pasal pembuktian terbalik jika diterapkan dengan Islam sebenarnya sederhana. Tinggal hitung kekayaan pejabat sebelum menjabat dan setelah menjabat. Jika terdapat kelebihan harta yang tidak wajar, si pejabat harus membuktikan dari mana harta itu didapat. Jika tidak bisa membuktikan, itulah korupsi.

Pasal itu pernah diusulkan di DPR, namun ditolak. Inilah yang dimaksud kompromi terhadap hukum di mana manusia diberi kuasa mengutak-atik hukum sesuai kepentingan mereka.

Keempat, penegakan sanksi hukum yang menjerakan. Sistem sanksi yang tegas memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penebus dosa dan efek jera. Dengan sanksi yang berefek jera, para pelaku dan masyarakat yang punya niatan untuk korupsi akan berpikir seribu kali untuk mengulangi perbuatan yang sama. Untuk kasus korupsi, dikenai sanksi ta’zir, di mana khalifah berwenang menetapkannya.

Demikianlah strategi Islam memangkas dan memberantas korupsi. Dengan penegakan syariat Islam secara menyeluruh, korupsi dan kriminalitas lainnya dapat dibasmi hingga tuntas. Penegakan hukum ini dapat berlaku jika negara benar-benar menerapkan Islam sebagai dasar hukum bermasyarakat dan bernegara. Negara yang dimaksud ialah Khilafah.

Wallahu a’lam bishowab.