Oleh : Emmy Emmalya (Pengiat Literasi dan Kontributor Media)

Dilansir dari wowkeren.com, ( 23/10/20) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pernyataan yang mengejutkan. Pasalnya, ia melarang aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di Jabar untuk menabung uang mereka selama pandemi virus corona.

Ridwan Kamil justru mendorong para PNS untuk terus membelanjakan uang mereka. Cara itu dinilai dapat membantu menggerakkan perekonomian rakyat yang tengah terpuruk akibat pandemi.

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di laman liputan6.com, (26/1/2021) mendorong para PNS untuk menahan tidak menabung dahulu di masa pandemi ini untuk membantu pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka.

“Yang terberat saat ini adalah daya beli. Jadi daya beli ini kelompok menengah bawah tertekan. Maka bansos kita teruskan dengan berbagai cara,” ujar dia dalam sesi webinar, Selasa (26/1/2021).

Seperti kita rasakan bersama memang kondisi ekonomi pada saat pandemi ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis terutama pada kuartal kedua tumbuh minus 5,32 persen hingga kuartal ke tiga juga masih minus 3,49 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2019. (kompas.com, 6/11/2020)

Kegagalan sistem kapitalis dalam menghadapi pandemilah penyebab sesungguhnya dari turunnya pertumbuhan ekonomi saat ini, karena sistem kapitalisme tidak memiliki mekanisme pendanaan yang kokoh untuk menjamin stabilitas ekonomi. Oleh karena itu pemerintah menggenjot sektor riil salah satunya UMKM dengan meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengangkat ekonomi dari jurang resesi.

Resesi ekonomi tidak terjadi pada kali ini saja telah terjadi sebelumnya ekonomi porak poranda karena Flu Spanyol, rentannya resesi disebabkan kapitalis berpijak pada sektor non riil, seperti saham, investasi, bunga dan sejenisnya. Sehingga ketika datang pandemi sektor ekonomi ini menjadi anjlok.

Tak hanya itu sistem kapitalisme ini memberi jalan kepada investor asing untuk menguasai sumber daya alam di indonesia dengan nama Penanaman Modal Asing (PMA).

Akibatnya hampir 90 persen kekayaan alam di Indonesia dikelola oleh asing. Walhasil negara tidak memiliki dana pemasukkan yang stabil untuk menghadapi situasi seperti saat pandemi ini.

Kekayaan alam yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri malah diberikan pada asing dengan sukarela. Di tambah lagi sistem ini hanya menempatkan penguasa sebagai regulator saja.

Maka tak heran apabila yang dijadikan tumbal adalah rakyatnya sendiri. Sehingga untuk membantu meningkatkan perekonomian juga dari penghasilan rakyatnya.

Padahal apabila sumber daya alam dikelola secara benar maka ini akan menjadi sumber pemasukkan negara yang sangat besar daripada berharap pada perputaran di sektor ekonomi mikro seperti UMKM.

Seharusnya rakyat segera sadar untuk tidak lagi mengunakan sistem kapitalis sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegar karena telah tampak kerusakannya hingga hari ini.

Sudah saatnya rakyat memilih sistem Islam yang bisa mengelola sumber daya alam secara benar.

Dalam Islam sumber daya alam termasuk dalam kepemilikan umum, sebagaimana sabda Rasulullah Saw ;

“ Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, api dan padang rumput”.(HR. Abu dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Oleh karena itu sungai, gas, hutan, laut, padang rumput, listrik dan turunannya semua merupakan kepemilikan umum dan harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dalam Islam basis pengelolaan sumber daya alam itu ada dibawah tanggungjawab negara dan tidak boleh diserahkan pada pihak swasta, sehingga tidak akan ada tujuan profit oriented alias hanya mengejar keuntungan semata.

Dalam Islam, penguasa diposisikan sebagai pengurus urusan rakyatnya dan dimintai pertanggungjawabannya di akherat nanti.

Pengelolaan sumber daya alam ini akan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya, tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan yang akan berefek pada kerusakan sumber daya.

Adapun teknik pengelolaan sumber daya alam oleh negara di lakukan dengan dua cara, yaitu:
Pertama, untuk sumber daya berupa air, api, padang rumput, laut, jalan umum, sungai-sungai besar bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat, negara hanya mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat.

Kedua, sumber daya alam yang untuk memanfaatkannya membutuhkan keahlian, tehnologi tinggi, dan membutuhkan dana yang besar untuk mengelolanya sehingga tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Seperti, minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya.

Maka sumber daya alam yang termasuk dalam kategori kedua ini akan dikelola langsung oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Negara hanya boleh menghargai bahan hasil produksi barang tambang dengan harga yang sesuai dengan biaya produksi bahkan gratis.

Negara juga boleh menjual hasil tambang ke luar negeri dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan dana hasil penjualan itu dimasukkan ke baitul maal.

Yang nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sarana-sarana umum termasuk penanganan pandemi seperti saat ini.

Karena pelayanan umum dalam Islam dijamin oleh negara maka hasil bekerja rakyat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pangan, sandang dan papan. Sehingga tidak perlu ada aksi penahanan tabungan demi meningkatkan perekonomian.

Selain itu Islam tidak membenarkan sektor ekonomi non riil seperti bursa efek, pasar saham, pasar bebas dijadikan tumpuan ekonomi karena ekonomi sektor ini tidak nyata.

Karena hanya bermain pada spekulasi nilai tertentu sehingga rentan terhadap guncangan. Selain itu hukumnya pun haram karena mengandung riba.

Oleh karena itu, meskipun terjadi pandemi, sistem Islam mampu menjadikan sistem ekonomi dalam keadaan stabil.

Demikianlah kehebatan ekonomi Islam yang mampu menyelesaikan segala permasalahan ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Wallahu’alam bishowab.