Oleh: Maman El Hakiem

Kunci utama dari pemanfaatan harta, sesungguhnya ada pada izin syari atas kepemilikan harta itu sendiri. Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan pribadi, umum dan negara. Masing-masing kepemilikan tersebut memiliki konsekuensi atas penggunaannya. Dalam tulisan ini kita hanya mengambil poin harta yang menjadi sumber pemasukan kas negara.

Semua harta yang masuk kas negara disimpan atau diatur secara administratif dan sentralistik melalui Baitul Mal. Ada dua bagian pos dalam Baitul Mal, yaitu pos pemasukan dan pos pengeluaran keuangan negara. Adanya sentralistik pengaturan keuangan negara memudahkan kontrol kepala negara (khalifah) terhadap kebijakannya dalam pemanfaatan keuangan negara.

Adanya Baitul Mal atau penyimpanan harta ini merupakan cermin bahwa Islam memiliki konsep pengelolaan finansial dan moneter, bahkan memperjelas atas kewajiban dan penggunaan hartanya. Pada pos pendapatan misalnya, harta akan dikelompokan pada jenis-jenis harta, seperti bagian fai dan kharaj, meliputi sub pos ghanimah yang mendata semua hal yang berhubungan dengan harta ghanimah, anfal, fai dan khumus.

Pada sub pos kharaj, meliputi semua data yang berkaitan harta yang masuk dari bagian kharaj, seperti tanah-tanah as shawafi, yaitu tanah kharajiyah yang ditaklukan secara paksa (unwah), tanah usyriyah (tanah yang ditaklukan, namun tidak secara paksa dan penduduk sebelumnya telah muslim), juga tanah-tanah lainnya seperti tanah lindung (hima) yang secara syari menjadi milik negara.

Pundi kas negara juga dibolehkan didapat dari sub pos dharibah (pajak), namun ini sifatnya insidental ketika Baitul Mal benar-benar kosong, dan dipungut hanya kepada orang muslim kaya. Bagi mereka yang non muslim hanya memiliki kewajiban bayar jiziyah sesuai dengan haulnya dan klasifikasi tingkat kekayaannya. Pada masa Umar bin Khattab, orang kafir yang kaya diwajibkan membayar jiziyah empat Dinar per tahun, sedangkan golongan menengah dua dinar, golongan miskin yang berpenghasilan , hanya membayar satu dinar. (Abdul Qadim Zallum, Kitab al Amwal).

Yang paling mempesona, terlebih negeri-negeri kaum muslim kekayaan alamnya sangat subur dan makmur, adalah kas negara dari harta kepemilikan umum, seperti harta dari hasil barang tambang, kekayaan laut, hutan dan lainnya kekayaan alam yang sumber dan sifat pembentukannya menghalangi dimiliki secara perorangan, yang haram diprivatisasi. Namun, negara dalam hal menggunakan pos kekayaan milik umum sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Wujudnya bisa pembangunan berbagai sarana fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolahan, jalan tol yang digratiskan.

Adapun pos dari pendapatan zakat, infak dan shadaqah, secara syari penggunaanya telah ditentukan secara mutlak sesuai firman Allah SWT: “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang perjalanan(ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At Taubah: 60). Inilah yang membuat institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah memiliki kas yang bertahan tanpa utang, dan tidak harus mengemis kepada rakyatnya, minta dana wakaf…hellow! Wallahu’alam bis Shawwab.