Oleh: Rika Merda, S.E

“Bak jamur di musim hujan”, mungkin kata ini cocok disematkan untuk kasus korupsi di Indonesia hari ini. Masih segar dalam ingatan ditangkapnya Edhy Prabowo, menteri Kelautan dan Perikanan dalam operasi tangkap tangan atas tuduhan korupsi ekspor benih lobster. Edhy pun tak sendiri, ada enam tersangka lainnya yang turut andil dalam korupsi tersebut.

Korupsi seolah telah menggurita di negeri ini. Edhy Prabowo bukanlah yang pertama dan dipastikan bukan pula yang terakhir. Karena di akhir tahun 2020 lalu KPK menangkap menteri sosial, Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan empat orang tersangka, yakni Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian Iskandar Maddanatja serta Harry Sidabuke.

Selain kelima tersangka ini, diduga masih ada beberapa orang yang menerima aliran dana bansos tersebut. Setelah beberapa waktu yang lalu muncul tokoh “anak Pak Lurah”, sekarang muncul tokoh baru yang disebut “Madam” yang diduga adalah salah satu petinggi partai PDIP. Sampai dengan hari ini dua tokoh ini sama-sama masih misterius karena tidak diungkap identitasnya dengan jelas.

Bahkan sebelumnya, dua politisi partai PDIP disebut-sebut juga menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Dilansir dari laporan investigasi Koran Tempo, mereka adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus. Total kuota proyek bansos yang diduga diterima keduanya mencapai Rp3,4 triliun.

Miris memang di tengah kesulitan masyarakat akibat dihantam pandemi, bahkan sebagian masyarakat harus bertahan hidup dari bergantung dana bansos. Namun bantuan yang sedianya untuk masyarakat justru dirampas oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Seharusnya kasus dana bansos covid-19 ini cukup membuka mata kita, bahwasanya korupsi yang terjadi di negeri kita tidak hanya dilakukan oleh oknum namun sudah terjadi secara sistemik.

Jika kita telaah, akar permasalahan korupsi di lingkungan pejabat adalah akibat mahalnya biaya demokrasi. Sistem demokrasi meniscayakan para calon menggandeng korporasi untuk bisa membiayai kontestasi politik. Maka, politik transaksional terjadi dengan adanya jual beli jabatan dan jual beli kebijakan.

Sungguh, penguasa yang dilahirkan dari sistem demokrasi adalah mereka yang berorientasi pada kursi dan kuasa. Sehingga, bukannya memberikan kemaslahatan pada rakyat, yang ada malah bekerjasama untuk menggarong hartanya. Sudahlah rakyat sengsara dimasa pandemi masih harus dicurangi penguasa sendiri. Hancur sudah harapan rakyat untuk hidup sejahtera dibumi katulistiwa.

Oleh karena itu, mengandalkan lembaga untuk memberantas korupsi tidak akan membuahkan hasil. Karena korupsi adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Sehingga, jika ingin mencabut korupsi, kita harus mencabut akarnya, yaitu sistem demokrasi.

Sistem Islam Sistem Anti Korupsi

Islam merupakan agama paripurna, tidak hanya mengatur bagaimana manusia menyembah Tuhannya saja akan tetapi mempunyai seperangkat aturan untuk mengurus negara. Selain mewajibkan umatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, Islam juga akan menjaga agar sebuah negara mampu melaksanakan tugasnya mengatur kehidupan umat sesuai dengan fitrahnya.

Dalam sejarah penerapan Islam dalam bingkai negara, telah terbukti nyata melahirkan keadilan, tidak hanya bagi muslim namun juga non muslim. Dalam penerapannya tidak akan pernah ada simbiosis mutualisme antara penguasa dengan pengusaha, atau penguasa dengan etnis tertentu. Kolusi, korupsi dan nepotismepun nihil ditemukan. Praktik suap dan sejenisnya pun juga tidak ada. Karena seluruh rakyat dan aparatur negara terikat dengan hukum syariat, apapun agamanya.

Islam sebagai suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, telah memiliki mekanisme dalam upaya pencegahan korupsi baik itu preventif ataupun afektif.

Pertama, penanaman mental individu. Islam akan membina setiap individu dengan ketakwaan hakiki. Ketika masyarakat dibekali dengan iman tinggi, ia akan terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Sehingga pejabat yang terpilih pastilah memiliki karakter yang bertakwa, jujur, bertanggung jawab, dll. Dari sini saja, sudah merupakan langkah preventif terjadinya korupsi di lingkungan pejabat.

Kedua, lingkungan kondusif. Sebagaimana diketahui, sistem sekuler hari ini hanya menciptakan manusia-manusia minim empati, apatis dan bengis. Maka dalam Islam, pembiasaan amar makruf nahi mungkar akan diberlakukan. Masyarakat bisa menjadi penjaga sekaligus pengawas diterapkannya syariat.

Dengan begitu, jika ada anggota masyarakat yang terindikasi berbuat kriminal atau korupsi, mereka dengan mudah bisa melaporkan pada pihak berwenang. Tradisi saling menasehati akan tercipta seiring ditegakkannya hukum Islam di tengah mereka.

Ketiga, sistem kerja lembaga yang tidak rentan korupsi. Dalam kitabnya Al Amwal fi Daulah Khilafah Syekh Abdul Qodim Zallum menyebut, dalam sistem Islam akan ada badan pengawas atau pemeriksa keuangan untuk mengetahui apakah pejabat tersebut melakukan kecurangan atau tidak. Sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Khathab yang mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pihak yang mengawasi kekayaan para sahabat.

Keempat, penegakan sanksi yang menjerakan. Sistem sanksi di dalam Islam memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penebus dosa dan memberi efek jera. Dengan sanksi yang berefek jera, para pelaku dan masyarakat yang punya niatan untuk korupsi akan berpikir seribu kali. Untuk kasus korupsi, dikenai sanksi ta’zir dimana Khalifah berwenang menetapkannya.

Demikianlah strategi Islam memangkas dan memberantas korupsi. Jangan pernah berharap korupsi akan bisa diberantas jika kita masih menerapkan sistem demokrasi. Alih-alih hilang, justru akan tumbuh subur bak jamur dimusim hujan karena sistem demokrasilah akar dari korupsi. Maka, satu-satunya jalan memberantas korupsi hingga akarnya adalah menerapkan Islam sebagai aturan kehidupan baik skala individu, bermasyarakat maupun bernegara.