Oleh : Sera Alfi Hayunda (Aktivis Muslimah Millenial Ponorogo)

Kasus Covid-19 di Kabupaten Ponorogo terus meningkat. Saat ini, tercatat 2.061 kasus positif Covid-19. Rinciannya, 1.576 pasien sembuh, 111 orang meninggal, dan 374 kasus aktif. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengatakan, wilayah itu kembali memecahkan rekor penambahan kasus positif Covid-19 pada Senin 2 February adalah sebanyak 80 orang. (Kompas.com, 1/2/2021).

Ipong tak cuma menyoroti penambahan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Menurutnya, kasus kematian pasien Covid-19 juga terus terjadi. Ipong pun mengajak masyarakat bekerja sama menanangi Covid-19. Masyarakat pun diminta semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Ia juga meminta warganya membantu pemerintah menekan penularan dengan cara tetap di rumah dan tidak bepergian jika tidak mendesak.

Tapi apakah itu solusi tuntasnya? Sebab sebagaimana kita ketahui bagaimana bisa masyarakat diam di rumah saja sementara tidak ada penanggungan nafkah dari pemerintah. Memang ini bukan sepenuhnya salah pemerintah daerah, karena kebanyakan pemerintah daerah hanya ikuti aturan pusat. Tapi, mari sama-sama kita urai bersama. Sebenarnya, sejak awal, pandemi Covid-19 seharusnya dipandang sebagai wabah yang membutuhkan keseriusan dalam penanganannya.

Artinya, setiap kebijakan mengenai wabah ini mestinya mengutamakan pendapat para pakar dan ahli. Sejak awal, penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah terutama pemerintah pusat sudah sangat salah kaprah. Kebijakan untuk mengendalikan kasus positif Covid-19 terkesan setengah hati. Menghindari istilah lockdown, mereka menggantinya dengan PSBB. Padahal para ahli kala itu mendesak untuk diterapkan karantina wilayah. Namun, desakan itu seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri.

Dibayang-bayangi resesi, PSBB ditarik, pemerintah ganti dengan narasi new normal. Dari sinilah tragedi lonjakan kasus itu dimulai. Masyarakat mulai abai dengan pandemi. Pelonggaran kegiatan masyarakat dijalankan agar ekonomi tetap berjalan. Saat itu isi kepala pemerintah hanya fokus pada pemulihan ekonomi. Meski para ahli sudah mewanti-wanti bahwa sistem kesehatan bisa saja ambruk. Apa mau dikata, pemerintah tetap memilih ngeyel.

Mestinya, pemerintah menyibukkan diri mengendalikan kasus positif yang terus melaju. Bukan malah klaim sana sini hanya untuk memberi kesan baik bahwa  pemerintah berhasil atasi pandemi. Pemerintah terus saja membangga-banggakan angka kesembuhan. Namun, menutup mata dari fakta kematian. Dan kita juga bisa melihat dari PSBB, new normal, PPKM hingga vaksinasi. Dan benar saja, semakin kesini tidak ada kejelasan sikap tegas dari pemerintah. Rakyat diminta patuhi protokol kesehatan, tapi nafkah mereka tidak dijamin negara. Bantuan sosial yang mestinya menjadi hak mereka malah dikorupsi berjamaah oleh elite partai dan pejabat negara.

Coba kita lihat kebelakang bersama-sama, disaat gembar-gembor new normal masyarakat menyambut dengan suka cita. Tapi kita bisa lihat juga edukasi ke masyarakat tak maksimal. Akibatnya, disinformasi beredar di masyarakat hingga ada kelompok masyarakat yang menganggap Covid-19 hanyalah konspirasi dan akal-akalan pemerintah. Lalu dari PSBB berganti istilah ke PPKM. Bagaimana hasilnya? Lonjakan kasus positif Covid-19 tetap terjadi secara signifikan. Inilah akibat kebijakan tidak tegas dan plinplan. Sistem dan layanan kesehatan sebagai garda terdepan menangani pandemi seperti dianaktirikan. Pemerintah lebih memilih pemulihan ekonomi dibanding kesehatan. Apa artinya ekonomi pulih sementara manusianya berguguran tiada henti?

Tentu sangat berbeda dengan solusi yang Islam tawarkan. Sebenarnya sudah banyak ulasan mengenai bagaimana Islam mengatasi wabah. Cara itu sudah pernah dicontohkan Rasulullah dan para Sahabat, yaitu karantina wilayah. Dengan memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Bagi wilayah yang terdampak berat, diberlakukan karantina. Negara akan menjamin dan memenuhi kebutuhan bagi rakyat yang dikarantina.

Bagi wilayah terdampak sedang/ringan, karantina hanya diberlakukan ke tempat yang menjadi pusat sebaran infeksi. Bagi wilayah yang tidak terdampak wabah, kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Bagi Islam, satu kematian manusia itu kerugian besar. Oleh karena itu, dalam mengatasi wabah atau pandemi, negara Khilafah akan mengutamakan pendapat para ahli. Sebab, dengan pendapat merekalah, khalifah akan memberlakukan kebijakan dengan sudut pandang kesehatan demi menyelamatkan nyawa rakyat.

Negara juga akan melakukan testing secara masif untuk mempermudah pemisahan kelompok yang tertular, rentan tertular, dan mereka yang sehat. Dengan begitu, isolasi dan karantina akan berjalan efektif. Khilafah akan mendukung segala daya dan fasilitas untuk menunjang sistem dan layanan kesehatan menghadapi pandemi. Negara Khilafah juga akan memperhatikan kebutuhan para tenaga kesehatan dan keluarga yang mereka tinggalkan.

Semua fasilitas itu dibiayai penuh oleh negara. Dari mana pembiayaannya? Dari pendapatan Baitulmal berupa hasil pengelolaan kekayaan alam, fai’, kharaj, jizyah, ghanimah, dan ‘usyur. Negara juga memberikan penguatan nafsiyah terhadap ujian berupa wabah penyakit, yaitu kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani prosesnya. Negara pun akan berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan pemahaman utuh agar mereka menyadari bahaya dan pencegahan terhadap penyakit.

Inilah perbedaan sikap dan kebijakan dari pemimpin yang mengutamakan visi keselamatan rakyat dengan pemimpin yang hanya mementingkan keselamatan ekonomi. Pemimpin dengan sistem Islam akan memandang suatu persoalan dengan teliti dan seksama. Kebijakannya bertumpu pada perintah Allah dalam Al-Qur’an dan Sunah. Sementara pemimpin didikan kapitalis sekuler hanya memandang suatu permasalahan sebatas untung ruginya bagi dia dan golongannya. Jadi jelas dari sini, jika ingin terselesaikan dengan tuntas jalan satu-satunya hanya melalui penerapan hukum Islam secara totalitas.