Oleh : Indri NR


Dana Wakaf sedang ramai diperbincangkan, karena digadang-gadang dapat menyelamatkan ekonomi negara. Pemerintah menilai potensi wakaf di Indonesia masih cukup besar. Tercatat potensi wakaf secara nasional senilai Rp 217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.(republika.co.id, 24/10/2020)

Presiden Joko Widodo pada Senin (25/1/2021) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. Kala itu, Jokowi mengungkapkan pemanfaatan wakaf uang tak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan demikian, harapannya bisa memberikan dampak pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat. “Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden. (Kompas.com, 30/01/2021)

Pakar Ekonomi Syariah Syakir Sula mengatakan dana wakaf punya potensi cukup besar untuk menopang ekonomi Indonesia. Khususnya membantu negara dalam menghadapi tekanan ekonomi di tengah pandemi. Hal itu terlihat dari instrumen sukuk wakaf ritel yang baru diterbitkan pemerintah. (cnnindonesia.com, 31/1/2020)

Ekonomi Indonesia yang mulai kelimpungan dengan besarnya utang sedikit dapat bernafas dengan lega menggunakan dana wakaf. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sudah sangat membengkak. Data pada akhir Agustus 2020, ULN Indonesia tercatat di angka 413,4 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 203,0 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,4 miliar dolar AS (pikiran-rakyat.com, 15/10/2020).

Potensi besar yang dimiliki kaum muslim harusnya dikelola kesemuanya oleh negara, tidak hanya terbatas pada dananya saja. Dari aspek pendanaan saja kita jumpai besarnya dana umat jika dikelola berdasarkan syariat. Belum lagi potensi didalam peraturan Islam yang komprehensif dan dapat menjadi problem solver bagi manusia.

Jangan sampai Islam hanya dimanfaatkan dananya namun ditolak dan dikriminalisasi syariatnya. Islam hadir sebagai sistem yang dapat mengatasi problematika umat. Sistem Islam yakni khilafah mendasarkan dirinya pada tauhid, yakni keimanan pada Allah Swt. Syariat Islam menjadi pilar-pilarnya. Undang-undang dibuat berdasarkan wahyu yakni Alquran dan hadis. Kedua sumber hukum tersebut terjamin kebenarannya, karena berasal dari al-Khaliq.

Proses lahirnya Undang-undang adalah melalui ijtihad syar’i yang dilakukan oleh mujtahid. Hasil ijtihad ini diadopsi oleh kepala negara yakni khalifah. Hasilnya adalah keadilan dan kemakmuran luar biasa di setiap jengkal wilayah khilafah. Begitu sejahteranya hingga pengurus kas negara harus keliling kampung menawarkan bantuan ini itu pada rakyat karena saking melimpahnya harta di baitulmal.

Khilafah terbukti berhasil mengurusi rakyatnya hingga menjadi peradaban termaju di masanya. Hal ini diakui cendekiawan barat yakni Will Durant dalam buku Story of Civilization yang dia tulis bersama Istrinya, Ariel Durant.

Will mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”.

Maka untuk mengakhiri penderitaan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan, caranya adalah menerapkan sistem khilafah Islamiyah. Niscaya umat Islam akan dapat hidup lebih baik karena hidup dalam habitat aslinya yaitu dalam naungan Islam.