Oleh : Indri NR

Pro kontra Perda Syariah sudah berlangsung sejak lama. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada 2009-2016 ada 421 kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kebijakan diskriminatif itu di antaranya kewajiban perempuan mengenakan jilbab, larangan keluar malam, dan juga pembatasan terhadap minoritas agama seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Nong Darol Mahmada mengingatkan bahwa agama dan moralitas adalah ranah privat. Karena itu, negara tidak boleh mengaturnya. (voaindonesia.com, 24/11/2018)

Perda Syariah mulai ramai lagi diperbincangkan saat terjadi kasus “pemaksaan” berjilbab bagi siswi non muslim di Padang. Beberapa kalangan melihat bahwa sumber dari masalah di Padang adalah penerapan dari Perda yang intoleran.

Kabid P2G Iman Zanatul Haeri menyampaikan bahwa aturan daerah dan atau sekolah umum yang mewajibkan siswa nonmuslim memakai jilbab dan aturan larangan siswi muslim mengenakan jilbab adalah sama-sama melanggar Pancasila, UUD, dan UU. Menyalahi prinsip toleransi dan Bhineka Tungga Ika. (antaranews.com, 26/01/2021)

Benarkah Perda Syariah Sumber Masalah ?

Sebelum kita membahas lebih jauh terkait Perda Syariah yang dianggap menimbulkan masalah, mari bersama melihat secara obyektif permasalahan di negeri ini serta akar masalahnya. Sehingga kita bisa tepat dalam melayangkan tuduhan pada Perda yang dianggap bermasalah.

Apakah syariah yang menyebabkan tingginya kasus korupsi ?

Korupsi yang tinggi adalah problem negara yang tak kunjung usai, meskipun sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koruptor masih saja terus ada, dan mirisnya sebagian besar adalah anggota dari partai yang berkuasa. Korupsi marak karena sistem tidak bisa mengatasinya. Justru dengan adanya syariah yang diterapkan dalam peraturan angka korupsi akan dapat ditekan. Penjagaan dimulai dari individu, masyarakat dan negara. Syariah menjadikan individu beriman dan takut melakukan maksiat, masyarakat akan terkondisikan dengan standart halal dan haram dan negara bertugas menjaga supaya masyarakat patuh terhadap aturan yang ada.

Apakah Syariah menyebabkan lahirnya UU yang bermasalah ?

Sistem demokrasi kapitalis yang saat ini diterapkan banyak memproduksi UU dan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Sebut saja UU Penanaman Modal Asing yang membuka kran investasi asing secara besar-besaran. Perlu diketahui bahwa investasi asing sama dengan penjajahan ekonomi bagi pribumi. Kebijakan yang ada sebagian besar akan sesuai dengan kepentingan investor sebagai pemilik modal, dan pribumi akan tersisihkan. Contoh jelasnya adalah di Lombok, dimana sebagian besar tanah disana bukan miliki pribumi namun dikuasai asing. Masyarakat asli terpinggirkan dan menderita secara ekonomi.

Ditambah lagi dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang banyak digugat. Namun apakah hasil dari gugatan tersebut ? Apakah UU tersebut dibatalkan ? Lalu suara siapa yang diwakili oleh para anggota dewan dalam membuat UU, jika penolakan terjadi terhadap produk UU namun UU tersebut masih terus saja melenggang tanpa halangan. Apakah ini produk dari syariah?

Syariah Islam justru memiliki pandangan yang khas dalam melahirkan peraturan. Dalam Islam, kedaulatan adalah milik As Syari’, yaitu Allah Ta’ala. Maka, manusia hanya menjalankan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan Allah dalam syariat-Nya. Penguasa hanya melaksanakan dan menjalankan syariat Allah sebagai hukum yang berlaku atas manusia.

Dalam Islam, standar yang dipakai tergantung pembahasan materinya, di antaranya (1) jika materinya menyangkut status hukum syariah, standarnya adalah dalil syariah terkuat, bukan suara mayoritas; (2) jika materinya menyangkut aspek-aspek teknis dari suatu aktivitas, standarnya suara mayoritas; (3) jika materinya menyangkut aspek-aspek yang memerlukan keahlian, standarnya adalah pendapat yang paling tepat, bukan suara mayoritas.

Dalam syariah Islam, Alquran dan Sunah menjadi rujukan hukum yang bersifat tetap. Hal itu memberikan kepastian hukum jangka pendek maupun panjang. Hukum Islam tidak akan berubah dari masa ke masa. Hal ini akan menghapus adanya UU yang merugikan rakyat.

Apakah Syariah merugikan bagi perempuan?

Kasus pemaksaan jilbab di Padang yang akhirnya berbuntut panjang hingga pembahasan pada pelanggaran HAM perlu kita tinjau lebih lanjut. Perda ini sebenarnya bermaksud untuk melindungi perempuan dari pelecehan dan menjaga kehormatannya. Dalam kasus ini kaum muslim harus peka, ada aroma liberalisasi terkait viralnya kasus ini.

Siapa pun yang cermat memahami, paham liberal sejatinya adalah paham antiagama. Sejak awal, paham ini dibuat untuk menentang ajaran Islam. Ada tiga prinsip yang diusung paham liberal, yakni kebebasan, individualisme, dan rasionalisme.

Siapa pun yang mengadopsi paham ini secara pelan tapi pasti akan menjerumuskan ia pada perkara kekafiran. Karena kaum liberalis selalu menampakkan sikap antipati terhadap ajaran Islam. Bahkan terhadap hukum yang sudah diketahui dengan jelas dalilnya, mereka akan menggugatnya.

Kaum liberalis akan senantiasa mengobok-obok dalil Alquran dan Sunah demi memuaskan nalar liarnya. Apa yang diharamkan menurut Allah, mereka perselisihkan. Apa yang dihalalkan menurut Allah, mereka perdebatkan. Apa yang boleh dan tidak boleh menurut syariat, mereka mencoba menafsirkan berdasarkan nafsunya.

Bagi mereka, tidak ada kebenaran mutlak. Alhasil, mereka adalah kelompok paling sombong menerima kebenaran. Merasa paling benar dan merasa paling rasional. Padahal sejatinya mereka lebih mirip iblis yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Seolah lebih pintar dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dalam menghadapi pemikiran yang menyesatkan semacam ini, maka kaum muslim mau tidak mau harus memurnikan pemikirannya dengan Islam. Meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan banyak mengkaji ilmu Islam. Dan tidak lupa bergurulah pada orang yang tepat. Guru yang mampu mengajak kita taat dan tunduk pada aturan Allah. Serta bangga akan identitas muslimnya dengan mengenakan jilbab sebagai salah satu kewajiban.

Selain itu, peran negara haruslah benar-benar berfungsi. Merebaknya pemikiran sekuler dan liberal saat ini tidak terlepas dari abainya negara menjaga kemurnian berpikir kaum muslim. Kaum muslim bahkan ‘dipaksa’ menerima pemikiran ini.

Betapa dahsyatnya orang-orang kafir merusak pemahaman umat. Dengan paham liberal, mereka berupaya menyesatkan umat dari jalan kebenaran. Di sinilah pentingnya negara menerapkan syariat Islam agar umat tak lagi teracuni dengan pemikiran asing yang sesat menyesatkan. Semua akan terwujud dengan hadirnya perisai hakiki umat, yaitu Khilafah Islamiyah yang tak lama lagi hadir di tengah-tengah kita. Akankah kita masih menuduh syariah sebagai sumber masalah ?