Oleh: Dewi Meiliyan Ningrum

Belum lama ini Presiden Republik Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021 di Istana Negara. Beliau mengatakan, pemanfaatan wakaf tidak hanya bertujuan ibadah namun juga di bidang ekonomi dan sosial. Dengan demikian, dapat menjadi solusi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Pemerintah menilai, wakaf Indonesia berpotensi besar yakni senilai 217 triliun rupiah atau setara dengan 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ada dua pendapat mengenai kebolehan berwakaf dalam bentuk uang/tunai. Pendapat yang membolehkan berasal dari pendapat ulama Malikiyyah dan juga riwayat Imam Ahmad yang dipilih Ibnu Taimiyah dan juga satu pendapat (qaul) di kalangan fuqoha Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan berasal dari pendapat madzhab Syafi’i, mayoritas fuqoha Hanafiyah, dan pendapat sahih di kalangan fuqoha Hanabilah dan Zaidiyyah.

Pendapat yang tidak membolehkan dinilai lebih kuat (rajih) karena uang akan segera lenyap sehingga tidak memenuhi syarat harta yang boleh diwakafkan. Jika saja Indonesia ini sebagian masyarakatnya bermadzhab syafi’i maka seharusnya wakaf uang hukumnya haram.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya pemerintah tidak memperhatikan kuat lemahnya dalil yang digunakan yang menjadi dasar kebijakan. Namun, kebijakan saat ini hanya didasarkan pada keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengambil harta umat Islam yang berjumlah besar.