Oleh: Endah Husna

Kebijakan demi kebijakan kontroversi di tengah pandemi terus lahir, yang sejatinya bukan kebijakan darurat dibutuhkan masyarakat di tengah ekonomi makin mencekik, sungguh tak menyentuh akar masalah yang masyarakat hadapi.

Mengutip laman CNN Indonesia Tanggal 03/02/2021. Tentang SKB Tiga Menteri, Pemerintah daerah dan sekolah negeri dilarang mengatur seragam maupun atribut siswa yang berkaitan dengan kekhususan agama. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diumumkan, Rabu (3/2). Nadiem menegaskan surat tersebut bertujuan agar murid maupun tenaga pendidikan di sekolah bebas memilih seragam dengan atau tanpa kekhususan agama. “Kuncinya hak dalam sekolah negeri untuk pakai atribut kekhususan agama itu adanya di individu guru, murid, orang tua, bukan keputusan sekolah di sekolah negeri,” kata Nadiem. Dalam surat tersebut terdapat enam ketentuan yang diatur soal seragam. Pertama, SKB tersebut menyasar sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah. Kedua, peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan memiliki hak memilih memakai seragam dan atribut tanpa kekhususan keagamaan atau seragam dan atribut dengan kekhususan keagamaan. Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Keempat, peraturan ini mewajibkan kepala daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan. Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap SKB ini, maka akan diberikan sanksi. Adapun sanksi akan dilakukan secara hierarkis.

Menurut SKB ini, pemerintah daerah memiliki wewenang memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga pendidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya, Kemendagri, bisa memberikan sanksi kepada gubernur.

Sementara, Kemendikbud dapat memberikan sanksi kepada sekolah dengan menunda pemberian biaya operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Selain itu, tindak lanjut terhadap pelaku pelanggaran akan dilakukan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, Kemenag juga akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan pemberian atau penghentian sanksi. Keenam, aturan ini mengecualikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh, sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dua hari kemudian muncul tanggapan dari Ketua MUI , yang kami ambil dari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, 05/02/2021– Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis meminta kepada pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penggunaan Seragam Sekolah yang telah diterbitkan. Karena, menurut dia, jika lembaga pendidikan tak boleh melarang dan mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan, maka tidak lagi mencerminkan pendidikan. “Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar. Jadi SKB Tiga Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut,” ujar Kiai Cholil kepada Republika Jumat (5/2).

SKB ini adalah buntut Viralnya Video Jilbab Padang beberapa waktu lalu. Sungguh kebijakan yang aneh di tengah pandemi, dimana para pelajar mayoritas sedang belajar daring dari rumah, yang tidak darurat membutuhkan kebijakan tentang seragam, tapi darurat membutuhkan bagaimana bisa lancar sekolah daring, terkait sinyal dipelosok, terkait beban pulsa yang makin mencekik, terkait pelajar yang semakin bosan dengan tugas-tugas daring, dan seabrek permasalahan mendasar dari sekolah daring di tengah pandemi.

SKB ini juga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 29 UUD 1945 adalah ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini mengandung makna bahwa kehendak bangsa ini menjadi bangsa yang religius, bukan bangsa yang sekuler.

Sekuler adalah memisahkan urusan kehidupan sehari-hari dengan Agama. Pun dengan SKB ini, bukan mendukung adanya penerapan atas ajaran masing-masing agama, tapi malah melarang untuk taat menjalankan perintah Agama, utamanya adalah siswi Muslim. Sebagai Musllimah, wajib atasnya mengenakan jilbab dan kerudung jika berada diluar rumah, termasuk saat dia keluar untuk sekolah.

Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran yang dipaksa di sekolah karena perintah dari Allah SWT dan pembiasaan yang baik bagi Siswi Muslim, bagi Non Muslim pakaian tertutup sebenarnya adalah untuk menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak baik. Maka sejatinya SKB ini adalah salah satu bentuk pengokohan Sekuler dalam aspek pendidikan, ini dampaknya akan sangat luar biasa buruk. Pelajar akan semakin bebas menentukan pakaian yang hendak dia pakai ke sekolah, sesuka hati, bahkan mungkin akan jauh dari etika berpakaian di negeri mayoritas muslim ini, karena kalau melihat diluar sana, berbagai model pakaian generasi muda sudah banyak berkiblat ke barat, dimana cara berpakaian mereka bebas tanpa batas.

Ambillah Islam secara menyeluruh termasuk aturan dalam pakaianmu, karena itu kebijakan yang lahir dari penguasa Tiga Menteri, yakni Allah SWT. Yakinlah amar makruf nahi mungkarmu, kelak menjadi saksi bertemu Allah SWT di hari tak ada yang bisa menolong. Akankah membiarkan SKB ini terus berlaku? Wallahu a’lam bi ashwab