Oleh: Herawati,S.Pd.I

Kasus jilbab SMK 2 Padang semakin hari opininya semakin berkembang, bahkan menjadi polemik dimasyarakat. Yang menuntut agar perda syariah terkait seragam sekolah tersebut dibatalkan karena aturan tersebut dianggap intoleran dan bertentangan dengan Undang – Undang yang ada di Repubilk Indonesia, bahkan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) Nadiem tegas menolak adanya aturan tersebut.

Sebagai mana dilansir dari antaranews.com “Sekolah sama sekali tidak boleh membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” terang Nadiem.

Mendikbud berpendapat bahwa apa yang terjadi di SMKN 2 Padang tersebut sebagai bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan UU, melainkan juga nilai Pancasila dan kebhinekaan.(26/1)

Benarkah perda syariah menjadi akar masalah munculnya intoleransi didalam dunia pendidikan khususnya menyangkut seragam sekolah?. Indonesia sebagai negri muslim terbesar di asia tenggara sangatlah wajar apabila setiap warganya menginginkan menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan ini bukan hanya sebagai keinginan umat Islam namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim.

Terkait syariah memakai jilbab dan khimar (kerudung) maka itu adalah seruan dari Allah SWT secara langsung, jilbab dan khimar sebuah kewajiban yang telah ditetapkan bagi wanita yang sudah baligh bukan hanya didunia pendidikan saja tapi kewajiban ini ditetapkan saat wanita masuk pada area umum (publik). Sebagai mana firman Allah SWT

يٰۤـاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزۡوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ يُدۡنِيۡنَ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ جَلَابِيۡبِهِنَّ ؕ ذٰ لِكَ اَدۡنٰٓى اَنۡ يُّعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا
Artinya: ”Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin,”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Arab : yudniina ‘alaihinna min jalaabibihinna).
(QS Al- Ahzab [33] : 59).

Merujuk pada kamus besar Al Munawwir, Jilbab berasal dari kata Jalabiyah حيتلاج yang artinya baju kurung panjang sejenis jubbah. Yang harus di fahami bahwa jilbab adalah pakaian bukan kerudung ( khimar) atau penutup kepala.

Adapun dalil seruan memakai khimar Allah SWT berfirman:

… وَلۡيَـضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوۡبِهِنَّ‌ۖ…

…Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,…
(An- Nur ayat 31)

Dari dua dalil seruan diatas, maka jelas bahwa jilbab dan khimar (kerudung) sebuah kewajiban bagi seorang muslimah yang sudah baligh dan semestinya negara menjamin agar kewajiban ini bisa tertunaikan bagi muslimah dalam setiap aktivitasnya.

Namun saat negara tidak diatur oleh syariah Islam maka kewajiban jilbab dan khimar, banyak yang dilalaikan oleh muslimah bahkan ada suatu anggapan hanya sebuah anjuran semata.

Sistem demokrasi sekuler sejatinya yang sudah intoleran dengan keberadaan syariah Islam dan ajaran-ajaran Islam. Karena tidak memberikan ruang dan kebebasan kepada setiap warganya untuk melaksanakan kewajibanya sebagai seorang muslim secara kaffah

Saat ini masih didapati banyak muslimah yang tidak bisa berjilbab dan memakai khimar karena terbentur oleh aturan berpakaian yang ada di sebuah instansi pendidikan, pemerintahan dan kesehatan.tidak hanya itu kaum
buruh yang saat ini lebih di dominasi oleh kaum perempuan, banhak dari muslimah yang tidak bisa berjilbab dan berkhimar karena terbentur aturan perusahaan.

Sistem demokrasi sekuler yang lahir dari idiologi kapitalisme telah berhasil memisahkan agama dari kehidupan dan agama dari negara, maka suatu hal yang alami apabila sistem demokrasi kapitalisme terus bertentangan dengan idiologi Islam, dan sistem demokrasi akan terus mengkerdilkan hukum-hukum Islam pada tatana ritual semata.

Berbeda dengan Daulah Khilafah Islamiyah, sistem khilafah telah terbukti 1200 tahun lamanya menjadi satu-satunya Institusi negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah. Khalifah memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk bisa menjalankan semua kewajibannya dan memberi sanksi bagi yang melangarnya.

Dalam Undang-Undang negara Islam Pasal 117 dinyatakan bahwa “Wanita bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum wanita boleh bergaul bersama kaum wanita, atau kaum laki-laki baik yang muhrim maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan
telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk
tubuhnya.

Didalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan seama kaum wanita, atau dengan dengan kaum laki-laki yang menjadi muhrimnya. Tidak dibolehkan bergaul dengan laki-laki asing (bukan mahram). Di dalam kedua macam kehidupan itu, seorang wanita harus tetap terikat dengan seluruh hukum syara’.

Syariah Islam hanya bisa sempurna penerapannya dalam institusi bernama khilafah Islamiyah yang lahir dari idiologi Islam buka pada demokrasi sekuler yang lahir dari idiologi kapitalisme.

Wallahualam bishawab…