Oleh : Sera Alfi Hayunda, S.Pd

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ponorogo diperpanjang. Hal ini diatur dengan Surat Edaran (SE) Bupati Ponorogo bernomor 713/373/405.01.3/2021 tertanggal 3 Februari 2021. Dalam surat tersebut PPKM di Ponorogo diperpanjang 4 hari, mulai tanggal 5 Februari sampai 8 Februari. Surat Edaran perpanjangan ini adalah tindak lanjut Instruksi Menteri nomor 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM dan SK Gubernur Jatim nomor 188/34/KPTS/013/2021 tentang perpanjangan PPKM.

“Kita juga menyesuaikan dengan provinsi (Jawa Timur). Semoga setelah tanggal 8 Februari nanti tidak diperpanjang lagi (PPKM-nya),” ungkap Bupati Ipong (Ponorogo.go.id 5/2/2021)

Sebenarnya membahas masalah PPKM baik adanya perpanjangan atau tidak, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif. Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Karena itu ia meminta, ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya. (kompas.com, 31/1/2021)

Selanjutnya ia mengatakan, Februari 2021 ini pemerintah akan semakin menggencarkan program vaksinasi Covid-19. Kegiatan ini akan dibarengi dengan kebijakan pengendalian Covid-19. Dengan kebijakan pengendalian dan program vaksinasi ini, diharapkan penyebaran Covid-19 bisa turun dan perekonomian kembali membaik. (cnbcindonesia.com, 31/1/2021)

Sebagai masyarakat awam, tentu hanya dapat geleng-geleng kepala. Berganti-ganti kebijakan serta berganti-ganti istilah memperlihatkan kebingungan yang dialami pemerintah. Sejak awal, ketika wacana karantina total mencuat, hanya ditanggapi dengan nada datar. Atas pertimbangan ekonomi, hanya diberlakukan PSBB.

Tak berlangsung lama, PSBB pun usai. Kebijakan “new normal” akhirnya dilontarkan. Kasus pun setiap hari bertambah. Bukan lagi ratusan, tapi ribuan. PPKM akhirnya menjadi pilihan utama. Hingga akhirnya kebijakan ini dikatakan tak efektif.
Bagaimana dengan pendapat para ahli? Mereka, para pakar epidemiologi, medis, atau berbagai stakeholder memang dimintai pendapat. Namun nyatanya, tidak semua pendapat para ahli diambil. Keputusan yang diambil kelihatan mementingkan masalah ekonomi. Kebijakan itu pun seakan menomorduakan keselamatan rakyatnya.

Jika dipikirkan matang-matang, semua kebijakan mengenai pandemi ini berasal dari dugaan manusia semata. Dugaan yang hanya berpangku pada akal manusia. Anggapan mengenai ekonomi lebih utama dari keselamatan rakyat. Hal itu membuat seluruh kebijakan mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Beginilah jika aturan berporos pada materi. Setiap kebijakan diambil dengan mementingkan materi (pertumbuhan ekonomi).

Inilah karakter negara pembebek demokrasi kapitalisme, di mana pergerakan ekonomi lebih diutamakan dibanding nyawa. Ayat-ayat akal pun lebih utama dari ayat Yang Mahakuasa. Hal ini sekaligus menunjukkan kegagalan kapitalisme dalam mengatasi pandemi.

Sangat jauh berbeda dengan cara pandang Islam. Di dalam konsep Islam wabah di pandang dengan cara yang komprehensif. Dirancang mulai dari pencegahan/preventif, aspek promotif, kuratif, hingga rehabilitatif. Konsep yang totalitas dan utuh ini terkait beragam aspek, baik kesehatan, ekonomi, maupun politik dalam negeri.

Preventif, konsep karantina akan langsung diberlakukan di tempat wabah pertama kali ditemukan sekaligus menutup pintu-pintu perbatasan, disertai jaminan hidup dasar bagi penduduk wilayah karantina. Negara akan melakukan testing sebanyak-banyaknya, sekaligus tracking/tracing untuk menelusuri bagaimana penularan. Hingga akhirnya jelas dan bisa dipisahkan antara rakyat yang sehat dan sakit.

Promotif, melalui departemen penerangan. Negara akan menggencarkan beragam info yang benar tentang konsep 5M yang harus dilakukan masyarakat sekaligus menyaring segala hoaks. Negara juga mendorong untuk menjaga diri dan jangan sampai menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan manusia lainnya, sehingga akan muncul kesadaran untuk saling menjaga.

Kuratif/pengobatan, melalui penelusuran dan tes massal, akan bisa terdeteksi secara cepat rakyat yang sakit sehingga dapat segera memisahkan mereka dari yang sehat. Tindakan perawatan dengan pelayanan medis terbaik dan gratis pun dilakukan.

Rehabilitatif, bagi yang terdampak, misal ada kepala keluarga yang sakit atau mungkin wafat dan meninggalkan tanggungan keluarga, maka negara tidak tinggal diam. Negara akan hadir memberikan bantuan bahkan akan menanggung nafkah keluarga tersebut secara penuh jika tidak ada keluarga besarnya yang bisa menggantikan menanggung nafkah. Wallahu a’lam.