Oleh : Ustadzah Fadkhuli Jannati (Mubalighoh kab. Magetan)

Belum lama ini telah diterbitkan SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri Mendikbud, Menag dan Mendagri), terkait pakaian seragam di sekolah negri yang berkekhususan agama. Inti dari SKB 3 menteri tersebut antara lain : poin 1 adalah pakaian seragam berkekhususan agama adalah hak individu. Poin 2 adalah sekolah dan PEMDA tidak boleh melarang dan tidak boleh memaksa atribut atau seragam berkekhususan agama.

SKB 3 menteri ini dilatarbelakangi oleh peristiwa yang sempat viral beberapa waktu lalu yaitu “isu jilbab” di SMKN 2 padang.

Intoleransi dan Liberalisasi Agama, Keinginan Untuk Bebas dari Syariat Islam

Mencermati hal ini pemerhati pendidikan dan masalah generasi, Ustazah Yusriana, menilai viralnya pemberitaan protes orang tua murid di SMKN 2 Padang yang merasa anaknya dipaksa untuk memakai kerudung telah menegaskan adanya pihak tertentu yang sengaja menggiring opini ini pada satu hal, yaitu intoleransi.

Padahal pada realitasnya, di SMKN 2 Padang sendiri banyak siswi nonmuslim yang tidak pernah mempermasalahkan aturan berseragam di sekolah tersebut. Pihak-pihak pembenci islam bagai mendapatkan moment untuk kembali memperjuangkan islamophobia, dengan menyatakan bahwa fenomena yang terjadi di SMKN 2 Padang tersebut merupakan bentuk intoleransi.

Ustadzah Yusriana juga melihat bahwa peristiwa ini seolah menjadi momen tepat bagi para pembela HAM yang selalu lantang meneriakkan kebebasan, sebagaimana dinyatakan oleh Mendikbud (Nadim Makarim) bahwa peristiwa itu merupakan bentuk pelanggaran undang-undang dan Pancasila (cnnindonesia. com)

Sejatinya bentuk kebebasan beragama itu adalah kebebasan dari aturan syariat Islam. “Sikap mereka berbeda ketika ada siswi muslimah di daerah minoritas muslim yang dipaksa melepaskan jilbab, atau karyawati muslimah yang dipaksa mengenakan baju Santa Claus di hari Natal,” kritiknya.

Syariat Islam Membawa Maslahat

Bagi seorang muslim, wajib hukumnya untuk terikat dengan syariat islam dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam hal berpakaian. Islam telah mewajibkan bagi muslimah yang telah baligh untuk menutup aurat dengan memakai khimar dan jilbab, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur:31 dan QS Al Ahzab:59.

Selain itu, setiap perintah Allah (syariat islam) pasti mengandung maslahat bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS Al Anfal : 24. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.”

Jilbab Merupakan Bentuk Penghormatan Islam Terhadap Non Muslim

Dalam rentang sejarah peradaban Islam, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan nonmuslim (ahlu dzimmah) dan mereka dianggap sebagai warga negara Daulah. Perempuan nonmuslim juga menggunakan pakaian yang sama dengan muslimah, yaitu kerudung dan jilbab. Hal ini tidak dibedakan, mengingat sebagai warga negara punya hak yang sama.

Negara mengurus kemaslahatan seluruh warga negaranya, baik laki-laki dan perempuan, muslim dan nonmuslim. Karena itu, seharusnya semua memahami hal ini sebagai perlindungan Islam terhadap seluruh manusia dan umat.

Islam mengetahui bahwa kehidupan perempuan di tengah publik akan terjaga dan mulia, salah satunya dengan pakaian yang ditetapkannya. Tujuannya untuk melindungi mereka dari gangguan laki-laki yang jalang.

Pakaian tersebut untuk menjaga kehormatan perempuan. Libaas Haasyim, pakaian kewibawaan. Sewaktu ayat ini turun, tujuannya untuk menjaga perempuan merdeka dari gangguan orang munafik.

Sesuai firman Allah dalam QS al-Ahzab: 59,

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾

“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”

Coba saja lihat dalam kehidupan sekuler hari ini, ketika perempuan dibebaskan menggunakan pakaian yang membuka aurat mereka, maka kasus-kasus pelecehan hingga pemerkosaan kerap terjadi.

Negara Seharusnya Mendukung Tercapainya Tujuan Pendidikan

Inti penting pada poin ke 2 dari SKB 3 menteri bahwa sekolah dan pemerintah tidak boleh melarang dan memaksa seragam dan atribut berkekhususan agama, hal ini sangat disayangkan. Bukankah salah satu tujuan pendidikan adalah terciptanya insan yang beriman dan bertakwa. Maka seharusnya negara mendukung dan memfasilitasi segala hal yang menghantarkan pada terwujudnya generasi cemerlang yang beriman dan bertaqwa serta menguasai sain dan teknologi.

Demikian juga tuduhan kepada pihak sekolah dan pemerintah daerah yang menerapkan syariat Islam sebagai pihak yang melanggar dan bertentangan dengan Pancasila, sungguh argumen yang dibuat-buat dan berlebihan, bukankah setiap warga negara yang menjalankan perintah Agama-Nya itu justru merupakan pelaksanaan sila 1 dari Pancasila?
Nampak sekali bahwa aturan di negeri ini bersifat tendensius.

Wallahu A’lam bishowab