Oleh: Endah Husna 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevitalisasi program pendidikan vokasi berbasis industri 4.0. Program 2021 ini dilakukan di 900 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Ini semua adalah target besar yang perlu kita dukung bersama. Karena filosofi pendidikan bukan sekadar muatan yang mengisi pikiran siswa dengan teori, tetapi untuk menuntun anak-anak bangsa dalam semangat belajar yang menyenangkan, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri di dunia dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat menghadiri webinar “Anak Vokasi Zaman Now – Mengenal Vokasi Lebih Dekat”, Minggu (24/01/2021) (rri.co.id, 25/01/2021).
Selain itu, tambah Nadiem, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, nantinya juga akan melakukan dukungan dan percepatan link and match dan kemitraan dengan 5.690 orang dan 250 dunia usaha dan industri. Kemendikbud, lanjut Nadiem, juga akan memperkuat pendidikan tinggi vokasi di 200 program studi, sertifikasi kompetensi kepada 300 dosen, penguatan pendidikan PNBP dan BLU pada 75 PTN dan penguatan sarana dan prasarana di 8 perguruan tinggi.
 Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi, menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni juga harus dilakukan. Sebab, saat ini ada profesi-profesi baru yang dalam 5-10 terakhir belum pernah ada sebelumnya seperti youtuber, influencer, content creator, big data analyst, media social spesialist hingga artificial intelligence specialist. “Oleh karena itu, adaptasi perkembangan teknologi dan literasi digital sudah jadi suatu keharusan yang harus dikuasai zaman now,” ujarnya. 
Menurut Nadiem, di masa pandemi Covid-19, perubahan tren tersebut terjadi dengan sangat cepat. Ia pun berpesan agar pelajar, mahasiswa yang belajar di pendidikan vokasi dapat belajar sesuai dengan passion agar bisa berkembang secara optimal. “Perubahan terjadi begitu cepat, ada profesi baru yang tumbuh, yang tidak dibutuhkan, diperkuat dengan krisis, perubahan itu yang pasti,” tandas Nadiem. “Ini merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di tengah upaya perguruan tinggi vokasi yang bersinergi bersama dunia industri dan dunia kerja agar ke depannya dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya serap tinggi di industri,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) Wikan Sakarinto Sakarinto. (menara62tv, 15 Januari 2021).
 Ditjen Vokasi Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kurikulum SMK dalam rangka mendukung program link and match. Menurut Wikan, pada Sabtu (9/1/2021), ada lima aspek perubahan yang dibuat untuk memajukan pendidikan vokasi tersebut.
Pertama, mata pelajaran yang bersifat akademik dan teori akan dikontekstualisasikan menjadi vokasional.
Kedua, magang atau praktik kerja industri (prakerin) minimal satu semester atau lebih.

Ketiga, terdapat mata pelajaran project base learning dan ide kreatif kewirausahaan selama tiga semester.

Keempat, SMK akan menyediakan mata pelajaran pilihan selama tiga semester, misalnya siswa jurusan teknik mesin dapat mengambil mata pelajaran pilihan marketing.
 Terakhir, kelima, terdapat co-curricular wajib di tiap semester, misalnya membangun desa dan pengabdian masyarakat. 
Jika kita amati, target utama pendidikan vokasi adalah menyiapkan siswa masuk dunia kerja dan dunia industri. Tampak manis dan menjadi harapan besar bagi permasalahan output pendidikan di negeri ini, yakni mengurangi angka pengangguran. Namun tak terpikir bahwa pendidikan vokasi ini akan menjadikan anak negeri ini menjadi “buruh” di negeri sendiri, kenapa? 
Berkaitan dengan mengurangi angka pengangguran, faktanya ternyata pengangguran SMK penyumbang terbesar angka pengangguran. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Kabarenbang) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 8,49%. TPT-nya paling tinggi adalah pada level SMK (8,49%). Ini juga suatu permasalahan khusus di mana TPT SMK ternyata malah menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. 
(Webinar YouTube Kementerian Ketenagakerjaan, detikfinance, 14 Juli 2020) Berkaitan dengan mencetak tenaga “buruh”, menjadi wajar karena target lulusannya adalah memenuhi kepentingan dunia usaha dan industri. Untuk lulusan vokasi, ketika lulus, kebanyakan—walaupun tidak semuanya—pilihan kerjanya adalah pegawai. 
Misalnya, siswa jurusan mesin, maka pilihan kerja adalah mekanik dan reparasi, jurusan DKV sebagai desain grafis, dan lain-lain. Kalau untuk vokasi PT, bidang kerjanya juga sesuai dengan jurusannya. Misalnya ada yang menjadi penyiar radio, reporter, event organizer, staf administrasi, atau yang lainya. Intinya, mereka diharap memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, dunia usaha, dan industri yang lebih banyak dimainkan korporasi (pengusaha). 
Kurikulum pendidikan vokasi yang disusun juga mengikuti kepentingan pasar tenaga kerja, dunia usaha, dan industri yang lebih banyak dimainkan korporasi. Sungguh kejam, hingga tak peduli dengan masa depan generasi muda bangsa. Alhasil, standardisasi pun mengikuti sudut pandang pelaku usaha dan industri dalam sistem sekuler.

Pendidikan ala kapitalis sekuler ini juga rawan disalahgunakan pihak-pihak yang menginginkan keuntungan sendiri. Yang menuai untung tentunya para korporasi. Sedangkan masyarakat luas tidak banyak mendapatkan manfaat dari mereka. Maka butuh untuk menyusun kurikulum yang bisa menciptakan generasi yang berkepribadian mulia dan ahli/pakar di berbagai bidang kehidupan, menguasai sains dan teknologi. Dan kemampuan yang dimiliki adalah untuk kepentingan umat manusia, bukan hanya untuk para konglomerat. 

Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan mendasar untuk menyusun kurikulum pendidikan, jika ingin negeri ini maju dan sejahtera. Yakni merombak dari asasnya, dari asas sekuler (memisahkan urusan kehidupan, yakni kurikulum pendidikan dengan Agama Islam ) menjadi kurikulum yang berasaskan kepada Islam. 
Kurikulum pendidikan vokasi dalam Islam disusun untuk membekali lulusannya dengan keterampilan dan teknik yang dibutuhkan masyarakat. Perkembangan teknologi akan disikapi sebagai sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar kemajuan yang bernilai materi. Oleh karenanya, kurikulum akan menyesuaikan terhadap kebutuhan manusia, bukan keinginan dan kehendak pihak korporasi yang selama ini menciptakan pasar bagi produksi-produksinya. Semua itu tentu dapat terwujud jika sistem ekonomi dan politik dalam negara juga diselenggarakan sesuai Islam.
 Negara tidak akan membiarkan sekelompok orang menarik keuntungan sepihak. Politik Islam juga tidak akan membiarkan negara dalam keadaan lemah. Penguasaan teknologi yang diaplikasikan dalam pendidikan vokasi akan menghasilkan lulusan terampil bagi kepentingan negara, bukan korporasi. Maka kurikulum pendidikan vokasi yang pemerintah canangkan ini, jika ingin sukses,harus dibingkai dalam sebuah instansi Negara yang menerapkan Islam dalam seluruh Undang-Undangnya.
Wallahu a’lam bi ashwab