Oleh. Rini Heliyani
(Pegiat Literasi Aceh)

Saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk menarik dana wakaf dari individu dengan tujuan untuk pendanaan sosial yang dapat digunakan bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Hal ini dikemukakan oleh presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo pada Senin (25/1/2021) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. Kala itu, Jokowi mengungkapkan pemanfaatan wakaf uang tak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan demikian, harapannya bisa memberikan dampak pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

“Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden. (Kompas.com, 30/1/2021).

Selain itu pemerintah menilai potensi wakaf di Indonesia masih cukup besar. Tercatat potensi wakaf secara nasional senilai Rp 217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensi tersebut berasal dari 74 juta penduduk kelas menengah saja. “Potensi yang besar ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memulai melakukan gerakan wakaf, salah satunya melalui instrumen surat berharga negara syariah (SBSN) atau sukuk,” ujarnya saat konferensi pers virtual ‘Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia’ Sabtu (24/10).

“Kalau bisa kita melakukan mobilisasi ini kita bisa dapat langkah besar untuk mengumpulkan pendanaan sosial, saat yang sama instrumen yang bisa dikembangkan. Kami gunakan sama seperti ritel kelompok milenial luar biasa banyak, meski uangnya sedikit tapi kesadaran mereka untuk investasi meningkat,” ucapnya.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin menambahkan pemerintah berencana membuat gerakan nasional untuk pengumpulan wakaf tunai. Sebab selama ini penggunaan dana wakaf hanya untuk masjid, madrasah, atau pemakaman.

“Wakaf cash uang selama ini kan untuk masjid, madrasah, pemakaman. Nah kita coba ini kembangkan supaya menjadi dana besar yang bisa diinvestasikan dan dikembangkan jangka panjang, ini bisa memperkuat sistem keuangan nasional kita,” ucapnya. Melalui gerakan ini saya yakin akan terkumpul suatu dana yang besar untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (Republika.co.id, 24/10/2020).

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dilakukan oleh pemerintah menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat merasa kecewa dengan tindakan pemerintah dalam memberantas korupsi, sehingga masyarakat menyangsikan pemerintah mampu atau tidak mengelola dana wakaf. Karena pemerintah akan menggunakan dana wakaf untuk memperkuat sistem keuangan nasional. Padahal selama ini dana wakaf yang dikumpulkan masyarakat untuk kepentingan keagamaan yaitu pembangunan mesjid, pemakaman, pesantren.

Disaat umat Islam di Indonesia meminta agar diterapkan Islam secara kaffah oleh pemerintah, justru pemerintah melakukan kedzaliman bagi mereka dalam bentuk membuat framing buruk seperti radikalisme, terorisme, fundamentalisme, dan sederet cap negatif lainnya. Jika terdapat umat Islam yang berjuang untuk penerapan syariat Islam maka cap negatif tersebut akan dialamatkan kepadanya. Bahkan sampai kepada pembubaran kelompok dakwah, bahkan anggota kelompok dakwah ada yang dipenjara.

Berbagai bentuk kedzaliman yang dilakukan pemerintah terhadap umat Islam berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah terhadap dana wakaf umat Islam. Syariat Islam yang seharusnya diterapkan justru ditolak. Banyak syariat Islam yang dikebiri misal, pelarangan menggunakan seragam hijab bagi pelajar, saat ini juga menuai pro dan kontra, juga terhadap penangkapan pendiri pasar muamalah di Depok karena menerapkan transaksi Dinar dirham. Padahal dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, Indonesia menjadi negara yang aman, adil, sejahtera.

Dana wakaf yang digadang-gadangkan dapat memulihkan ekonomi Indonesia, sebenarnya tidaklah cukup banyak jika dibandingkan dengan banyaknya SDA Indonesia. Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri dalam orasi ilmiah di acara Peringatan Hari Maritim Nasional ke-56 tahun 2020. Rokhmin mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat tinggi. Potensi tersebut sebesar USD 1,4 triliun per tahun. Artinya, potensi laut Indonesia setara dengan 5 kali APBN negara kita saat ini (liputan6.com, 23/09/2020).

Potensi wakaf sebesar Rp 2.000 triliun per tahun sangatlah kecil dibandingkan dengan potensi laut USD 1,4 triliun setara dengan Rp 19.690 triliun. Ini baru potensi laut, belum potensi SDA lainnya, seperti tambang, gas alam, dll.

Tebang pilihnya penguasa terhadap syariat adalah bukti mereka tak menjadikan syariat sebagai fondasi. Syariat hanya dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, dalam hal ini adalah penarikan dana umat. Hal demikian wajar terjadi di negeri sekuler, yang membuang agama dalam aturan bernegara. Agama hanya dijadikan polesan, agar perasaan kaum muslim sebagai mayoritas, merasa nyaman.

Syariat yang menguntungkan kas negara akan terus dipelihara. Namun, ajaran Islam lain yang dapat merugikan negara disingkirkan sebisa mungkin. Apalagi ajaran Islam politik, semua itu akan mengganggu kenyamanan penguasa dan korporasi yang menghegemoni negeri. Jika Islam diterapkan maka akan mengembalikan identitas kaum muslimin, hal ini akan menyadarkan masyarakat bahwa Islam tidak hanya mengurusi hal ibadah semata, tetapi segala hal dengan berpedoman pada Al-Qur’an.

Maka seharusnya umat harus menyadari bahwa kebobrokan tatanan negara saat ini karena diterapkan sistem sekuler-kapitalisme dan mencampakkan Islam, sebagai umat Islam seharusnya menjadikan Islam sebagai sistem bernegara.

Wallahu alam bishawab