Oleh : Shafna Aulia Yardha

Ditengah prediksi adanya krisis serius yang menimpa Indonesia di tahun 2021, pada senin 25 Januari lalu Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. Pemerintah menilai potensi wakaf di Indonesia masih cukup besar.

Tercatat potensi wakaf secara nasional senilai Rp 217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Tampaknya hal ini membuat Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengajak seluruh masyarakat untuk memulai melakukan gerakan wakaf. Sementara Wakil Presiden, Maruf Amin menambahkan bahwa selama ini penggunaan dana wakaf hanya untuk masjid, madrasah, atau pemakaman saja.

Sehingga melalui gerakan ini pemerintah bisa mencoba untuk mengembangkan wakaf agar menjadi dana besar yang bisa diinvestasikan dan dikembangkan secara jangka panjang, sehingga dapat memperkuat sistem keuangan nasional, pihaknya mendorong penguatannya melalui Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) untuk memperluas partisipasi seluruh masyarakat.Memang pada nyatanya keadaan ekonomi negara sedang bertambah parah dengan adanya covid yang belum kunjung usai, sehingga pemerintah membutuhkan dana lebih untuk menangani hal ini dengan memberi solusi berupa wakaf.

Namun jika menoleh ke belakang, sebelum adanya gerakan wakaf, pemerintah kerapkali menyudutkan Islam dengan berbagai cara, seperti kriminalisasi tokoh Islam yang dinilai tidak sejalan dengan pemerintah, penistaan terhadap Islam yang tak kunjung diproses hukum, atau mengaitkan Islam dengan kelompok radikal.

Hal ini membuat umat merasa heran, sebab seolah lupa dengan perlakuan tak baiknya terhadap Islam dan umat muslim. Tiba-tiba mereka mengatakan bahwa sedekah adalah syariat lslam, dan menyinggung potensi wakaf yang dimiliki umat muslim.
Padahal berkaca pada kasus korupsi pejabat negara terkait bansos kemarin menunjukkan bahwa pemerintah tidak piawai dalam mengelola harta untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Ketika ekonomi Islam hanya dipahami secara parsial, maka dampaknya umat muslim hanya akan dilihat di saat ada manfaat yang bisa diambil oleh negara. Syariat Islam rupanya dikapitalisasi melalui pemanfaatan wakaf demi keuntungan negara.

Padahal motivasi seorang muslim untuk berwakaf adalah didasarkan pada imannya kepada Allah, bukan untuk kemaslahatan semata, terlebih jika tak tahu akan digunakan untuk apa wakaf itu nantinya.

Sementara pengelolaan kekayaan negeri berupa sumber daya alam tidak benar-benar dikelola dengan baik, bahkan asing dan swasta yang dibiarkan untuk mengelola.

Dari sini dapat dicermati bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis tidak bisa dijadikan sebagai solusi. Jika saja syariat Islam diterapkan, umat Islam tidak melulu disudutkan dan tokoh Islam dihormati maka rakyat akan dengan sukarela memberikan wakaf, sebab hal itu adalah bagian dari ibadah.