Oleh : Indri NR

Bencana alam terjadi silih berganti di bumi pertiwi. Belum usai duka dari Sulawesi dan Kalimantan, sudah disusul bencana di Semarang dan kota-kota lain di Indonesia. Bencana tanah longsor dan banjir menjadi langganan di negeri ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab bencana, terutama hilangnya daerah resapan air yang dapat menahan laju air hujan sehingga meminimalisir tanah longsor dan banjir. Persoalan penyebab bencana tidak sesederhana akibat curah hujan tinggi ataupun administrasi, seperti yang diklaim oleh pejabat terkait penyebab banjir Semarang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan banjir di Kota Semarang, terjadi akibat luapan Kali Beringin Mangkang dan Kali Plumbon Kaligawe, yang merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan.(ekbis.sindonews.com, 07/02/2021)

Dilain tempat Gubernur Jateng menyampaikan bahwa banjir ini adalah problem administrasi. Sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir.

Ganjar pun langsung menanyakan ke petugas alasan dua pompa lainnya tidak difungsikan. “Itu belum dinyalakan karena masalah administratif Pak. Pekerjaannya belum diserahkan,” jawab petugas di Rumah Pompa Mberok, seperti dikutip Antara, Minggu (7/2).

Problem Banjir Bukan Hanya Perkara Administrasi

Berbicara masalah bencana alam termasuk banjir adalah qadharullah, namun meskipun demikian kita sebagai manusia bisa berikhtiar berbuat baik agar tidak mengundang datangnya sebuah bencana. Seperti sampaikan oleh Prof Fahmi Amhar (mediaumat.com, 21/2/2013), dalam mengurai masalah banjir yang terus berulang ini,  beliau nyatakan jika banjir itu hanya insidental, maka itu persoalan teknis atau administrasi belaka. Tetapi jika banjir itu selalu terjadi, berulang, dan makin lama makin parah, maka itu pasti persoalan sistemik.

Kita jumpai banjir yang terjadi tidak hanya perkara administrasi melainkan sistemik. Banjir sistemik akibat nihilnya proyek bendungan baru, pompa baru, kanal baru dll, ini berkaitan sistem-teknis. Namun,kita dapati juga masalah banjir menyangkut tata ruang yang tidak dipatuhi, kemiskinan yang mendorong orang menempati sempadan sungai, keserakahan investor yang membuat daerah hulu digunduli, sistem anggaran pemerintah yang tidak sesuai mengatasi bencana, pejabat yang tidak kompeten dan abai mengawasi semua infrastruktur, dsb, maka itu sudah terkait dengan sistem-non teknis.

Perlu Solusi Fundamental Mengatasi Banjir

Solusi akan permasalahan banjir bukan hanya dalam ranah faktor domain individu dan kelompok masyarakat semata. Namun harus ditilik dengan perspektif komprehensif dalam lingkup kebijakan negara. Mari kita perhatikan dengan seksama sejarah penanggulangan banjir yang dicontohkan oleh negara Islam dan menuai keberhasilan selama berabad-abad.

Untuk mengatasi banjir yang melanda sebuah negeri. Negara dalam Islam memiliki kebijakan mutakhir dan efisien, yang meliputi pra dan pasca banjir. Kebijakan dalam mencegah terjadinya banjir tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kasus banjir yang disebabkan keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dll, maka negara dalam Islam atau Khilafah akan menempuh beberapa upaya berikut:

(1) Membangun berbagai bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dll. Di masa keemasan Islam, bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun demi mencegah banjir maupun keperluan irigasi. Misalnya, di dekat Kota Madinah Munawarah, terdapat bendungan Qusaybah, yang memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter, yang dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah.

Di masa kekhilafahan ‘Abbasiyyah, dibangun beberapa bendungan di Kota Baghdad-Irak, yang terletak di sungai Tigris. Di Spanyol, kaum Muslim berhasil membangun bendungan di sungai Turia, kehebatan konstruksinya membuat bendungan ini bertahan hingga sekarang. Bendungan tersebut mampu memenuhi kebutuhan irigasi di Valencia, Spanyol tanpa memerlukan penambahan sistem;

(2) Memetakan berbagai daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dll), dan selanjutnya mengeluarkan kebijakan melarang membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut; atau jika ada pendanaan yang cukup, negara akan membangun kanal-kanal baru atau resapan agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialihkan alirannya, atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal.

Dengan cara ini, maka berbagai wilayah dataran rendah bisa terhindar dari banjir atau genangan. Sedangkan daerah pemukiman yang awalnya aman dari banjir dan genangan, namun karena berbagai sebab terjadi penurunan tanah, sehingga terkena genangan atau banjir, maka negara Islam akan berusaha semaksimal mungkin menangani genangan itu, dan jika tidak mungkin negara akan mengevakuasi penduduk di daerah itu dan dipindahkan ke daerah lain dengan memberikan kompensasi.

(3) Membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase, atau yang lain untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air; atau untuk mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman. Secara berkala, dilakukan pengerukan lumpur- lumpur di sungai, atau daerah aliran air, agar tidak terjadi pendangkalan. Tidak hanya itu saja, Khilafah juga akan melakukan penjagaan yang sangat ketat bagi kebersihan sungai, danau, dan kanal, dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengotori atau mencemari sungai, kanal, atau danau.                      

(4) Membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu. Sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan sebagai tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama musim kemarau atau paceklik air.

Kemudian dalam aspek undang-undang dan kebijakan, negara akan menggariskan beberapa hal penting berikut:
(1) Membuat kebijakan tentang master plan, yang di dalamnya ditetapkan kebijakan sebagai berikut; pertama, pembukaan pemukiman atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase; kedua, penyediaan daerah serapan air; ketiga, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya.

(2) Mengatur syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Jika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, baik rumah, toko, dll, maka ia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut. Kebijakan tersebut tidak untuk menyulitkan rakyat yang hendak membangun sebuah bangunan. Bahkan negara akan menyederhanakan birokrasi, dan menggratiskan surat izin pendirian bangunan bagi warganya.

Hanya saja, ketika pendirian bangunan di lahan pribadi atau lahan umum, diduga bisa mengantarkan bahaya, maka negara diberi hak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan. Hal ini sesuai kaidah ushul fikih ad-dhararyuzalu (bahaya itu harus dihilangkan) dan akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan tersebut tanpa pandang bulu.

(3) Membentuk badan khusus yang menangani berbagai bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana. Selain dilengkapi peralatan canggih, petugas lapangan juga dilengkapi pengetahuan yang cukup tentang SAR (search dan rescue), serta ketrampilan yang dibutuhkan untuk penanganan korban bencana alam. Mereka diharuskan siap sedia setiap saat, dan bergerak cepat ketika ada bencana atau musibah.

(4) Menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam yang harus dilindungi. Juga menetapkan kawasan hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin. Termasuk memberi sanksi berat bagi yang merusak lingkungan hidup.

(5) Menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan. Ini sesuai ketetapan syariat mengenai dorongan berlaku hidup bersih dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Negara pun mendorong kaum Muslim menghidupkan tanah-tanah mati atau lahan kurang produktif, sehingga bisa menjadi buffer lingkungan yang kokoh.

Selanjutnya, dalam menangani korban bencana alam, negara Islam akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan lokasi bencana. Lalu menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak, agar korban bencana alam tidak menderita wabah penyakit, kekurangan makanan atau terlantar.

Selain itu, negara mengerahkan para alim ulama memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT.

Demikian gambaran penanganan banjir yang dilakukan dalam sistem Islam yang keberhasilannya masih bisa dirasakan sampai sekarang di negeri muslim bekas wilayahnya.