Oleh : Indri NR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menaikkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Alokasi yang semula senilai Rp 619 triliun kini menjadi Rp 627,9 triliun.

Bendahara negara mengatakan, penambahan alokasi PEN 2021 sementara ini sudah termasuk usulan tambahan dari sisa pagu PEN 2020 yang belum terpakai. Namun, tidak termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA), (cnnindonesia.com, 07/02/2021).

Akankah Penambahan Anggaran Menjadi Solusi ?

Solusi masalah pandemi tidak hanya berhenti pada pendanaan, yang terpenting juga terkait paradigma kebijakan dan termasuk didalamnya pengelolaan dana. Akademisi Universitas Tadulako Nur Alamsyah melihat penanganan pandemi Covid-19 ini dalam analisis politik dan kebijakan publik memiliki problem di Indonesia. Problem tersebut disebabkan oleh kurangnya sensibilitas pengelola negara dalam hal ini pemerintah. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung menjadi paradoks.

Pilihan kebijakan Indonesia cenderung neoliberal yang banyak diterapkan sekarang ini turut menyeret kebijakan itu ke arah yang tidak begitu jelas. Salah satu persoalan pokok yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini karena kebijakan-kebijakan pemerintah terlalu berorientasi untuk menjaga kestabilan investasi. Ketika negara terlalu berpegang kepada investasi maka hitungannya adalah untung rugi.
Negara nampaknya bersikukuh untuk mempertahankan iklim investasi, sikap pemerintah yang seperti ini adalah hal yang biasa di sistem kapitalisme. Tapi tugas utama negara adalah memastikan adanya keamanan, keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya. Sebab ini yang menjadi tujuan tertinggi dari adanya negara.

Hal inilah yang menjadi paradoks sehingga sensibilitas pemerintahan terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat berkurang. Saat arah kebijakan masih liberal-kapitalistik maka penambahan pendanaan tidak akan menjadi solusi.

Solusi Problem Pandemi

Titik kritis dari penangan pandemi yang tidak kunjung usai adalah ruh kapitalisme yang menjasad di setiap kebijakan negara. Oleh karenanya kita perlu untuk mencari alternative solusi yang tepat.

Bisa kita lihat dalam mekanisme penanganan wabah di sistem Islam. Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat.

Pertama,  universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon ataupun kemampuan finansial pasien.

Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya termasuk kebutuhan akan alat tes kesehatan dan vaksin merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. 

Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashalih wa al-marafiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :
“Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil. 

Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah dan dikelola dengan amanah.  Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya.  Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. 

Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas. Kuncinya adalah dengan menerapkan Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi SAW, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan imamah selanjutnya.