Oleh: Dewi Purnasari,
Aktivis dakwah politik.

Sebuah pusat kuliner akan dibangun di lahan Fasilitas Sosial (Fasos) di Kelurahan Sukatani, Kota Depok. Pusat Kuliner Sukatani ini rencananya dibangun untuk mewadahi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Depok. Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pembangunan tahap pertama sudah dilakukan untuk 34 kios dagang. Foodcourt ini diperkirakan akan bisa mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2021 ini.

Pembangunan Pusat Kuliner Sukatani ini dilakukan sejalan dengan kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT UMKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Program BLT UMKM senilai Rp. 2,4 juta ini disinyalir diminati oleh sekitar 28 juta pendaftar. Karena itu program ini rencanakan akan diperpanjang sampai tahun 2021 ini.

Keanehan pertama, program BLT UMKM ini sosialisasikan di tengah masa pandemi yang mengharuskan kerumunan diminimalisir, termasuk kerumunan di pusat-pusat kuliner. Keanehan kedua, program ini digelontorkan dananya di tengah maraknya kebangkrutan yang dialami oleh warung-warung Tegal (Warteg) di Jabodetabek. Apakah pusat kuliner ini dibangun dengan maksud untuk menggantikan warteg-warteg yang gulung tikar?

Keanehan ketiga adalah, program BLT UMKM ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan modal kepada para pengusaha kecil dan mikro di tengah rendahnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya pendapatan keluarga selama masa pandemi. Sedangkan warteg yang selama ini menjadi tempat makan tumpuan rakyat kecil saja telah ditinggalkan, akibat rendahnya daya beli masyarakat kelas bawah.

Keanehan berikutnya adalah, BLT UMKM yang banyak diminati oleh pengusaha kuliner kecil dan mikro untuk mendapatkan modal usaha, dicanangkan di tengah membumbungnya harga-harga bahan baku pangan. Sebut saja yang masih berada di peringkat tertinggi dan belum turun juga adalah harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting.

Di Depok tercatat dari pasar-pasar tradisional, harga cabai rawit merah mencapai 80.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting juga mengalami kenaikan hingga 62.000 per kilogram. Sementara kuliner Indonesia bisa dipastikan tak bisa lepas dari penggunaan cabai sebagai bumbu utama ataupun pelengkap.

Dari tinjauan sekilas di atas, dapat dibaca dengan jelas bahwa pencanangan Program BLT UMKM tidak selaras dengan kondisi riil yang terjadi. Bukan hanya tidak selaras, bahkan bisa dibilang bertentangan. Seharusnya pemerintah ketika mencanakan suatu program haruslah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya kondisi secara riil yang ada di masyarakat. Jadi program yang dibuat tidak kontradiktif dan kontra produktif bagi masyarakat.

Pemerintah seharusnya memprioritaskan program apa saja yang urgent untuk dicanangkan terlebih dahulu. Jadi harus mempertimbangkan skala prioritas, tidak ‘kebanyakan maunya’ tetapi mengesampingkan mana yang lebih diperlukan oleh masyarakat. Di tengah merajalelanya pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penangan pandemi ini.

Penanganan yang lamban dan tidak tepat akan berakibat semakin terpuruknya ekonomi rakyat. Keterpurukan ekonomi sebagian besar rakyat di negeri ini tentu tidak bisa diatasi oleh bantuan BLT UMKM yang hanya Rp. 2,4 juta, dengan realiasasi yang belum ada kejelasannya pula. Seharusnya kebutuhan makan rakyat yang terdampak pandemi menjadi tanggungan negara selama terjadinya pandemi. Hal ini seperti penanganan pandemi dalam peraturan Islam. Rakyat harus tercukupi kebutuhan makan dan obat-obatan untuk bisa melewati masa pandemi dengan cepat. Pandemi harus segera berakhir agar rakyat bisa beraktifitas dan berekonomi kembali, tidak berlama-lama dan berlarut-larut tanpa kepastian seperti saat ini. []