Oleh: Surfida, S.Pd.I
(Pemerhati Sosial)

Islam dan ajarannya selalu saja diusik, baik dari umat Islam maupun non muslim. Saat sebagian umat Islam ingin menerapkan ajaran agamanya secara kaffah, banyak yang menuduh bahwa penerapan syariat merupakan sumber masalah. Terlebih aturan tersebut diterapkan di daerah yang masyarakatnya heterogen, label intoleransi akan keluar. Seperti yang terjadi baru-baru ini, sebuah vidio viral dimedia masa terutama di Facebook.

Vidio tersebut berisi percakapan salah satu orang tua siswi dengan perwakilan SMKN 2 Padang. Orang tua siswi tersebut ke SMKN 2 Padang karena dipanggil pihak sekolah terkait dengan anaknya yang tidak mau mengikuti aturan sekolah. Dimana SMKN 2 padang mewajibkan siswa muslim untuk memakai jilbab, sedangkan untuk siswi non muslim hanya bersifat himbauan saja. Diantara siswi non Muslim hanya Jeni Cahyani Hia yang tidak mau menggunakan jilbab, maka dari itu pihak sekolah memanggil orang tua Jeni. Karena orang tua Jeni juga tidak memberikan surat pernyataan tentang anaknya yang tidak mau berseragam muslim.

Dari kesalahpahaman inilah sehingga vidio yang dibuat orang tua Jeni viral. Akhirnya vidio tersebut sampai juga ke Mendikbud Nadim Makarim, dan Mendikbud berkomentar terkait perda yang diterapkan di Padang khususnya SMKN 2 Padang. Padahal perda tersebut diterapkan sudah 15 tahun.

Mendikbud menyampaikan bahwa perda tersebut bertentangan dengan UU, nilai-nilai pancasila dan nilai kebhinekaan. Sebagaimana dikutip dari Suara.com, 24/01/2021. “Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga melanggar nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan,” .

Masih menurut Mendikbud, hal tersebut bertentangan dengan kebebasan beragama berdasarkan pasal 55 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu melanggar Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin pendidikan yang demokratis, adil, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM. Kemudian, Pasal 3 Ayat 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana pakaian seragam khas diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

Karena adanya vidio viral tersebut, sehingga terbitlah SKB 3 menteri yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) dan Menteri Agama (Menag). Dalam SKB tersebut ada enam poin yang harus ditaati oleh sekolah maupun pemda salah satunya pemerintah daerah atau kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut kekhususan agama paling lambat 30 hari. Dari keputusan ini, sudah pasti daerah-daerah yang menerapkan syariah Islam akan dicabut, terkecuali Aceh.

Perda Syariah Musuh Sekularisme

Negara ini adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Akan tetapi aturan yang diterapkan bukan lah bersumber dari Islam. Saat ini negara dengan kode +62 ini menerapkan peraturan dari barat yaitu Kapitalisme. Tetapi sayang, hal ini kurang disadari oleh sebagian masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui bahwa yang diterapkan adalah ideologi pancasila, sehingga menganggap bahwa saudaranya yang berjuang agar Islam diterapkan secara kaffah dianggap radikal, pemecah belah bangsa dan sebutan lainnya. Karena negara ini menerapkan sistem Kapitalisme, yang mana agama dipisahkan dari negara / kehidupan, sehingga ada beberapa daerah yang membuat perda syariah untuk melindungi akidah warganya dari gempuran sekularisme.

Akan tetapi, perda syariah tersebut banyak yang menentang, bahkan menganggap bahwa perda syariah merupakan sumber masalah. Walaupun yang menentang tersebut ditujukan kepada semua perda yang bersumber dari agama yang ada di Indonesia. Namun, para penentang maupun penguasa negeri ini akan bersuara ketika perda dari Islam diterapkan dalam masyarakat heterogen, seperti yang terjadi di Padang.

Penguasa melalui menterinya langsung mengeluarkan SKB 3 menteri. Dengan adanya SKB 3 menteri ini, perda-perda syariah digugat dan diharapkan untuk dicabut. Dengan tercabutnya perda syariah terutama umat Islam, akidah remajanya akan terkikis. Ketika orang tua atau sekolah mewajibkan siswi muslim untuk menutup aurat, bisa saja ada siswi yang tidak terima. Anak tersebut mengaggap bahwa ia dipaksa berkerudung sehingga akan melayangman gugatan, karena SKB 3 menteri ini dibuat juga dengan layanan aduan bagi yang dipaksa untuk berseragam keagamaan. Dalam SKB tersebut diberikan juga pilihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memilih apakah mengambil opsi seragam dengan atribut agama atau seragam tanpa atribut agama. Karena sifatnya bukan anjuran/diwajibkan, sudah pasti remaja muslim yang tidak mau diatur dengan aturan Islam akan protes. Sehingga ada yang berkelakar bahwa, saat ini yang harus diutamakan Mendikbud adalah bagaimana caranya supaya siswa bisa belajar tatap muka, bukan masalah jilbab yang diurus. Memang betul, saat ini banyak siswa dan guru mengeluh akibat PJJ, karena terkendala dikuota juga ada efek samping dari belajar online di Handphone. Apalagi aturan yang dipadang tersebut sudah 15 tahun dibuat. Selama ini siswi non muslim yang menuntut ilmu diSMKN 2 Padang tidak mempermasalahkannya.

Perda syariah dicabut bukan hanya berdampak pada lingkungan sekolah, tetapi dalam kehidupan masyarakat juga akan merasakan dampaknya. Misalnya saat ada perda syariah, kemaksiatan yang ada mampu diminimalisir.

Jika dilihat lebih jauh lagi isi SKB ini sejalan dengan rencana penguasa untuk menerapkan ajaran agama yang moderat. Ajaran agama yang moderat ini sangat merugikan Islam, karena generasi muslim akan menganggap bahwa Islam ini sama dengan agama-agama lain yang hanya mengajarkan ibadah ritual. Ajaran Islam semakin kerdil dimata umat Islam. Jika umat Islam rajin mempelajari ajaran Islam, mereka akan mampu memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual semata, tetapi Islam mampu mengatur semua lini kehidupan.

Namun, umat Islam saat ini berbeda dengan umat Islam pada masa khilafah tegak. Jika dulu umat islam rajin menuntut ilmu Islam, sedangkan saat ini sebagian enggan belajar Islam. Remajanya senang belajar budaya dari luar seperti tiktok. Ditambah lagi budaya dari luar tersebut didukung oleh negara dan penguasa.

Dengan banyaknya yang menolak atau menentang perda syariah, membuktikan bahwa sistem demokrasi ini tidak pernah memberikan ruang bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, apalagi aturan tersebut berkaitan dengan kehidupan umum. Negara menganggap bahwa agama itu ranah privat, sehingga negara tidak berhak mengatur. Dengan adanya prinsip seperti ini, umat islam akan semakin asing dengan ajaran agamanya. Hanya umat Islam yang rajin belajar Islam saja yang mampu memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah mahdho tetapi islam juga mengatur ibadah ghairoh mahdho.

Ajara Islam ini akan bisa diterapkan secara kaffah jika negara ini bukan dalam naungan kapitalisme, tetapi dalam naungan khilafah. Saat negara dalam naungan khilafah, ajaran Islam ini tidak akan ada yang mengutak-atik. Ajaran Islam dan umatnya terlindungi dari musuh-musuh Islam. Maka dari itu marilah kita perjuangkan agar sistem Islam ini dapat diterapkan diseluruh lini kehidupan dalam bingkai Ideologi Islam.

“wallahu’alam bishowab”