Oleh: Ashima Adzifa (Mahasiswa Malang Raya)

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang menyatakan bahwa pemerintah daerah maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

SKB yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berisikan enam poin sebagai berikut:

Pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda).

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, ataupun memilih Seragam dan atribut dengan kekhususan agama. “Hak untuk memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut,” ujar Mendikbud Nadiem.

Poin ketiga, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar.

Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Dalam poin kelima SKB 3 Menteri ini, disebutkan sejumlah sanksi secara lengkap bagi pemda dan sekolah yang melanggar. Sanksi bagi pihak yang melanggar tersebut adalah:

Pemda memberikan sanksi disiplin bagi sekolah, pendidik dan atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kementerian dalam negeri: Memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS dan bantuan pemerintah lain yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan peundang-undangan

Kementerian Agama melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemda dan atau sekolah yang bersangkutan Dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, hingga d (kompas.com, 05/02/2021).

Sekularisme Konsep Dasar “SKB Larangan Jilbab”

Dikeluarkannya “SKB Larangan Jilbab” telah menggantang asap sila pertama Pancasila yang digagas founding fathers bangsa sebagai naskah religious pengayom umat beragama.

Lebih prinsip lagi, SKB seragam keagamaan telah menyerang syariat Islam terang-terangan dengan cara membangun ambiguitas. Seragam busana muslim tidak dilarang namun tidak boleh diwajibkan, dan pemerintah daerah dan sekolah yang tetap mewajibkan busana muslim kepada peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan layak dikenakan sanksi. Narasinya hampir sama dengan penggantian draft RUU Anti Pornografi-Pornoaksi menjadi UU Pornografi yang telah disahkan. Pornografi-pornoaksi tidak boleh dilarang, namun diatur oleh UU. Narasi-narasi islamophobia yang sejalan dengan konsep sekularisme. Tuhan tidak masalah diakui atau tidak diakui, yang pasti Tuhan tidak boleh mengatur kehidupan manusia dalam politik dan pemerintahan.

Analisa ini sebagaimana pendapat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas yang menilai SKB karya Mendagri Tito, Mendikbud Nadiem, dan Menag Yaqut akan mengarahkan Indonesia menjadi negara sekuler (4/2/2021).

Menurut Abbas, UU dan peraturan serta kebijakan yang dibuat pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, semestinya didasari pada nilai-nilai dari ajaran agama.

Abbas juga menegaskan terkait pakaian anak-anak sekolah, negara justru seharusnya mewajibkan anak didiknya berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.

Bahaya Moderasi Agama: Sekularisme Bertopeng Toleransi

Kaum sekuler radikal telah mengisi berbagai ruang kekuasaan negeri Seribu Wali. Islamofobia telah mencocok akal sehat penguasa. Menag Yakut menilai SKB 3 Menteri ini bertujuan untuk memberikan masyarakat pemahaman keagamaan yang substantif, bukan sekadar simbolik. Menurutnya, Indonesia harus mengadopsi konsep moderasi beragama dan salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama adalah toleransi.

Benarlah sabda Rasulullah Saw. tentang bahaya sekularisme dengan setiap cabangnya. Pemerintahan Islam yang menerapkan syariat kafah telah ditinggalkan. Sekarang syariat Islam yang cabang disingkirkan satu demi satu. Sudah sampai syariat seragam busana muslimah yang dicabut dari kultur masyarakat Indonesia.

“Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya (pemerintahan), dan yang terakhir adalah salat.” (HR Ahmad).

Di kemudian hari pasti sederet syariat akan dicampakkan dengan dalil moderasi agama dan toleransi, bila umat diam membisu memilih comfort zone membiarkan penguasa ruwaibidhah mengikuti hawa nafsunya.

Islam akan terus ditujukkan sebagai ajaran substantif bukan lagi ideologi, syariat terus dimodernisasi dianggap tak sesuai dengan nilai-nilai universal, hak asasi, dan kebebasan. Sementara ulamanya dikriminalisasi dituduh makar dan pemecah belah bangsa.

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam Kitab Al-Hilyah, dari Abur Riqaad, ia berkata, “Hendaknya kamu memerintahkan yang makruf, melarang yang mungkar, dan menyuruh kebaikan atau kamu sekalian akan disiksa bersama atau kamu diperintah oleh orang-orang jahat di antara kamu kemudian bila para tokohnya berdoa tidak lagi akan dikabulkan.”

Islam Rahmatan Lil Alaamin

Intoleransi adalah tuduhan keji pada Islam yang tak pernah terbukti dan berstandar ganda. Buktinya, pelarangan jilbab yang jelas-jelas bentuk intoleransi diabaikan. Negara sekuler liberal pun telah membuang syariat dari kehidupan umat. Semua ini akibat dari tidak diterapkannya Islam secara kafah dalam negara. Akhirnya syariat dibuang dan dianggap hina.

Padahal, Islam adalah agama yang sangat toleran. Makna toleransi dalam Islam tentu bukan dengan mencampuradukkan ajarannya. Tapi dengan saling menghormati dan tak saling memaksakan atas akidahnya.

Allah SWT berfirman,
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.” (QS Al Baqarah: 256)

Islam adalah rahmatan lil alaamin, maka penerapannya secara kaffah akan memberi maslahat bagi seluruh umat manusia dan juga seisi bumi.

Maka dari itu, Islam memberlakukan syariat Islam bagi seluruh warga, baik muslim ataupun nonmuslim. Nonmuslim (ahli dzimmah) akan dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan negara. Terkait makanan, pakaian, dan minuman, diperbolehkan sesuai agama mereka, sebatas yang dibolehkan syariat. Misalnya, pakaian agamawan mereka seperti yang dipakai rahib dan pendeta, boleh dipakai. Selain itu, dalam kehidupan umum, seluruh wanita baik muslimah ataupun bukan, wajib menutup auratnya.

Dalam Daulah Khilafah, setiap warga negara mendapatkan hak yang sama tanpa terkecuali, tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, dan lainnya. Baik dalam perkara hukum, peradilan, jaminan kebutuhan hidup, dll. Perlakuan Islam yang adil ini menjadikan seluruh warganya menaati peraturan dengan sukarela.

Fakta sejarah membuktikan, sepanjang masa Kekhilafahan, para wanita, baik muslim maupun nonmuslim, mereka menggunakan pakaian muslimah, yakni jilbab dan kerudung. Sungguh indah kehidupan beragama dalam naungan Khilafah. Hidup berdampingan tanpa harus mencampuradukkan kepercayaan.

Maka, jika kita menginginkan generasi memahami Islam secara kaffah dan terhindar dari budaya liberal yang lahir dari sistem negara yang sekuler, urgen bagi kita untuk segera menerapkan syariat agar kehidupan umat manusia menjadi berkah.

Wallahu a’lam bi ash-showab