Oleh: Ummu Alkhalifi (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Beredarnya video siaran langsung pada akun Eliana Hua yang berisikan percakapan antara wali murid dengan perwakilan SMK Negeri 2 Padang telah menuai banyak kontroversi. Dengan alasan sebagai non muslim Jeni Cahyani Hia menolak dan merasa tidak berkewajiban mengenakan jilbab karena agama yang berbeda. Sehingga membuat Eliana Hua selaku ibunya menghampiri pihak sekolah.

Mencuatnya kasus tersebut telah membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud ) Nadiem Makarim ikut serta angkat bicara dengan mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orangtua. Berdasarkan pada pasal 55 UU 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beranggapan bahwa apa yang terjadi di SMKN 2 Padang tersebut merupakan suatu bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar Undang-Undang, namun juga nilai Pancasila dan Kebinekaan (antaranews.com, 26/01/21).

Peristiwa tersebut terus digoreng diberbagai kalangan dan pihak-pihak yang mengklaim telah terjadi pemaksaan dan tindakan intoleran. Kecaman terus saja berdatangan, mulai dari Komhas HAM, Anggota DPR RI, KPAI, hingga LBH. Mereka semua menuntut agar aturan tersebut dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan kebinekaan Indonesia.

Bahkan, Mendikbud Nadiem Makarim yang dikenal dengan pemikiran liberalnya itu menyatakan peristiwa di SMKN 2 itu tidak diakui pemerintah dan telah menyalahi Permendikbud. Bahkan katanya, orang tua seorang siswi nonmuslim yang tidak mau berhijab itu, melalui pengacaranya telah melayangkan surat untuk Presiden Jokowi terkait aturan mengenakan jilbab di sekolah.

Naudzubillah, inilah yang terjadi bilamana kehidupan kita tidak diatur dengan aturan yang berlandaskan syariat Islam. Syariat yang sesungguhnya bertujuan baik untuk kemuliaan perempuan itu malah dituduh intoleran dan melanggar HAM. Mirisnya, yang menudingnya adalah seorang muslim sendiri yang telah terpapar pemikiran sekularisme dan liberalisme.

Semestinya, muslim itu memandang persoalan dengan berlandaskan akidah Islam, bukan dengan pandangan ideologi lain yang justru berlawanan dengan apa yang ada dalam Islam.

Dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah, dijelaskan jenis-jenis seragam sekolah, salah satunya adalah seragam muslimah, yaitu terdiri dari rok, kemeja lengan panjang, dan kerudung. Namun, tidak boleh ada pemaksaan bagi siswi baik muslim ataupun nonmuslim untuk menggunakan seragam muslimah, harus sukarela.

Sungguh miris negara yang mayoritas adalah muslim dalam kehidupan sekuler, kerudung yang telah jelas kewajiban dan sesuai syariat-Nya justru hanya menjadi pilihan. Artinya, siswa muslim atau pun nonmuslim dibebaskan untuk memilih menggunakan hijab atau tidak.

Padahal, hijab merupakan kewajiban bagi seorang muslimah. Tidak ada khilafiah atau perbedaan terhadap masalah ini. Namun dengan mengatasnamakan HAM, hijab pun seolah menjadi pilihan yang semula adalah suatu kewajiban telah berubah menjadi mubah.

Sistem sekuler yang menyingkirkan agama dalam kehidupan, telah melahirkan pola sikap yang liberal. Yaitu mereka bebas bertingkah laku, tidak peduli menabrak syariat atau tidak. Dalam hal berpakaian, liberalisme/pemahaman liberal telah membebaskan muslimah untuk berekspresi dengan busana yang akan ia kenakan. Mereka melupakan bahkan meninggalkan yang seharusnya adalah kewajiban.

Jika pemahaman liberal ini terus menerus menjangkiti kaum muslim, terutama generasi muda yang sangat mudah sekali terjangkitnya, hal demikian akan membuat nilai-nilai Islam terus tergerus hingga akhirnya tergantikan secara fatal oleh budaya dari Barat. Kebebasan bertingkah laku akan melahirkan problematika terutama yang menimpa pada generasi.

Apalagi pemerintah saat ini malah memfasilitasi dan seolah mendukung budaya liberal merasuki tubuh generasi. Korean Wave yang serba terbuka diapresiasi, sedangkan hijab malah distigmatisasi.

Intoleransi adalah tuduhan yang sangat keji pada syariat yang tak pernah terbukti dan berstandar ganda. Buktinya, pelarangan jilbab yang jelas-jelas bentuk intoleransi diabaikan. Negara sekuler liberal pun telah membuang syariat dari kehidupan umat. Semua ini akibat dari tidak diterapkannya hukum Islam secara kaffah dalam negara. Akhirnya syariat dibuang dan parahnya lagi dianggap hina dimata kaum muslim sendiri.

Padahal, Islam adalah agama yang sangat toleran. Makna toleransi dalam Islam tentu bukan dengan mencampuradukkan ajarannya. Tapi dengan saling menghormati dan tak saling memaksakan atas akidahnya.
Allah SWT berfirman,
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. (QS Al Baqarah: 256)

Maka dari itu, Islam memberlakukan syariat Islam bagi seluruh warga, baik muslim ataupun non muslim. Non muslim (ahli dzimmah) akan dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan negara.

Begitu juga terkait dengan makanan, pakaian, dan minuman, diperbolehkan sesuai agama mereka, sebatas yang dibolehkan syariat. Misalnya, pakaian agamawan mereka seperti yang dipakai rahib dan pendeta, boleh dipakai. Selain itu, dalam kehidupan umum, seluruh wanita baik muslimah ataupun bukan, berkewajiban menutup auratnya.
Dalam Islam, setiap warga negara mendapatkan hak yang sama, tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, dan lainnya. Baik dalam perkara hukum, peradilan, jaminan kebutuhan hidup, dll. Perlakuan Islam yang adil ini menjadikan seluruh warganya bisa menaati peraturan dengan sukarela.

Fakta sejarah membuktikan, sepanjang masa kekhilafahan, para wanita, baik muslim maupun nonmuslim, mereka menggunakan pakaian muslimah, yakni jilbab dan kerudung. Sungguh indah kehidupan beragama dalam naungan Khilafah. Hidup berdampingan tanpa harus mencampuradukkan kepercayaan yang terus menerus merujuk pada perselisihan.

Maka, jika kita menginginkan generasi memahami Islam secara kafah dan terhindar dari budaya liberal yang lahir dari sistem negara yang sekuler,sudah seharusnya kita perjuangkan kembali kemuliaan Islam atas negara untuk segera menerapkan syariat agar kehidupan umat manusia menjadi berkah dengan kesejahteraan yang sesungguhnya.
Wallahu a’lam bishowab.