Oleh: Yurike Prastika

Musibah banjir di negeri kita ini bukanlah sebuah hal yang baru. Tetapi sudah seperti menjadi rutinitas dan langganan setiap tahunnya. Tidak hanya terjadi sekali dalam setahun, namun berulang kali di berbagai daerah. Pada tahun 2021 ini pun banjir kembali melanda, salah satu nya ialah di Kota Semarang. Dilansir oleh SidoNews, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan banjir di Kota Semarang, terjadi akibat luapan Kali Beringin Mangkang dan Kali Plumbon Kaligawe, yang merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan. “Pada saat yang bersamaan, air pasang pun tingginya mencapai 1.4 meter,” ujar Menteri Basuki di Jakarta, Minggu (7/2/2021).
Berdasarkan data BMKG memang telah diperkirakan terjadi hujan ekstrim. “Sesuai prediksi BMKG bahwa cuaca ekstrim terjadi di Bulan Februari, maka dalam beberapa hari terakhir curah hujan di Semarang mencapai 171 milimeter. Menurut hitungan hidrologi periode ulangnya 50 tahunan,” kata Menteri Basuki. Untuk itu Menteri Basuki mengatakan akan memaksimalkan seluruh pompa air yang dikelola Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.


Diberitakan pula oleh CNN Indonesia, sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir. Problem itu terungkap di tengah inspeksi mendadak Gubernur Ganjar ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang. Ganjar mendapati penyedotan air banjir tidak optimal lantaran petugas hanya mengoperasikan satu dari tiga pompa yang terpasang di rumah pompa kawasan Kota Lama tersebut. “Itu belum dinyalakan karena masalah administratif Pak. Pekerjaannya belum diserahkan,” jawab petugas di Rumah Pompa Mberok, seperti dikutip Antara, Minggu (7/2).
Banjir tidak bisa dikatakan sebagai musibah bencana alam biasa, melainkan ini menjadi bencana serius yang perlu ditangani dengan baik dengan solusi yang tuntas. Sebab, banjir ini telah memakan banyak korban jiwa dan merugikan masyarakat. Banjir yang terjadi bukan hanya masalah administrasi tapi problem mendasar karena orientasi pembangunan yang tidak memprioritaskan keselamatan rakyat tp berhitung untung rugi.
Islam, solusi tuntas atasi banjir
Untuk mengatasi banjir, Khilafah Islam tentu saja memiliki solusi yang efisien. Solusi yang mencakup sebelum, ketika, dan pascabanjir. Mengutip dari Media Umat, bahwasanya upaya Khilafah dalam mengatasi banjir, ialah:
Pertama, apabila banjir disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, maka Khilafah akan menempuh upaya-upaya berikut:
Membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan.. Sbg contoh Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kukuh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir. Bendungan-bendungan tersebut di antaranya adalah bendungan Shadravan, Kanal Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar, dan Bendungan Mizan
Khilafah akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air dan membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut.


Khilafah akan membangun kanal-kanal baru atau resapan agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialihkan alirannya, atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal.
Secara berkala, Khilafah mengeruk lumpur-lumpur di sungai, atau daerah aliran air agar tidak terjadi pendangkalan. Tidak hanya itu saja, Khilafah juga akan melakukan penjagaan yang sangat ketat bagi kebersihan sungai, danau, dan kanal, dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengotori atau mencemari sungai, kanal, atau danau.

Kedua, dalam aspek kebijakan undang-undang, Khilafah akan membuat kebijakan:
Pembukaan pemukiman, atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya
Khilafah akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Jika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, baik rumah, toko, dan lain sebagainya, maka ia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut.
Khilafah akan membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.
Khilafah menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi. Khilafah juga menetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin
Khilafah terus menerus menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan

Ketiga, dalam menangani korban bencana, Khilafah akan bertindak cepat:
Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.
Khalifah akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka

Inilah kebijakan-kebijakan Khilafah Islamiyyah dalam mengatasi musibah banjir. Kebijakan tersebut tidak hanya berdasar pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disangga oleh nas-nas syariat. Dengan adanya kebijakan ini, insyaa Allah masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas. Oleh karena itu, sudah saatnya negeri ini taat pada syariat Islam secara totalitas dan kembali menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah.
Wallahu A’lam bish shawab.