Oleh: Ninning Anugrawati, ST.,MT (Dosen Non PNS UHO)

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya mineral logam dan non logam seperti nikel yang merupakan endapan logam primadona bagi daerah ini. Keterdapatannya hampir di seluruh daerah di Sulawesi Tenggara. Endapan emas aluvial yang terdapat di Bombana, aspal yang terdapat di Pulau Buton, serta masih banyak endapan lainnya. Bahan galian tambang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan jumlahnya terbatas. Sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana, agar diperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.

Pengelolaan dengan ketamakan tentu akan menyisahkan kesengsaraan khususnya pada masyarakat setempat, baik dari aspek kesejahteraan, sosial maupun aspek lingkungan.

Aroma Kapitalis dalam Pengelolaan Tambang di Sulawesi Tenggara

Pada tahun 1909, EC Abendanon, ahli geologi berkebangsaan Belanda, menemukan bijih nikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1938 dilakukan pengiriman 150.000 ton bijih nikel menggunakan kapal laut oleh Oost Borneo Maatschappij ke Jepang. Tahun 1942 – 1945 Indonesia diduduki oleh Jepang pada Perang Dunia II, demi memenuhi kebutuhan Negaranya akan logam, tambang nikel Pomalaa dikelola oleh Sumimoto Metal Mining Corp. (Esdm.go.id).

Investasi asing dalam bidang pertambangan masuk secara terstruktur sejak masa orde baru era Presiden Soeharto yang pro blok barat (Amerika Serikat dan sekutunya). Keran investasi asing dalam bidang pertambangan dibuka lebar. Indonesia baru saja terbebas dari penjajahan secara fisik saat itu, namun penajajahan gaya baru yang soft dan terstruktur menyambar dengan dibuatnya berbagai undang-undang yang menjadi sarana dalam merenggut kekayaan alam bangsa ini, Dengan asistensi ekonom-ekonom The International Monetary Fund (IMF), pemerintah Orde Baru mengeluarkan tiga undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam pada Tahun 1967. Pertama, Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kedua, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dan ketiga, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. Dalam periode 1967 hingga 1971 saja, pemerintah Indonesia sudah membuka pintu untuk 428 investor asing dengan total nilai investasi mencapai US$ 1,6 miliar, di luar sektor minyak bumi. (detikFinance)

Pada masa Orde Baru Tahun 1968 diterbitkan Kontrak Karya (KK) untuk penambangan nikel laterit kepada PT. International Nickel Indonesia (INCO) yang merupakan perusahaan yang berasal dari Kanada, saat ini seluruh saham PT INCO sudah diambil alih oleh perusahan pertambangan nikel dari Brasil dan berubah nama menjadi PT Vale Indonesia.

Pada era reformasi, berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dibentuknya Undang-Undang baru ini dikarenakan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang dan adanya otonomi daerah, dimana perizinan usaha pertambangan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Akibatnya perusahaan-perusahaan tambang baru di Sulawesi Tenggara terutama skala kecil dan menengah menjamur. Tercatat sekitar 286 Izin Usaha Pertambangan yang sebagian besar merupakan Izin Usaha Pertambangan nikel. Perusahaan-perusahaan tambang di Sultra lebih banyak dimotori oleh para investor dari China.

Sebagai dampak munculnya perusahaan tambang tersebut, terrjadi ekspor bahan mentah berupa bijih nikel secara massif. Sebagian besar diekspor ke Negeri China. Sampai akhirnya terjadi perubahan regulasi yang melarang ekspor bahan mentah. Bijih nikel harus diolah terlebih dulu menjadi logam feronikel (FeNi) untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini mengharuskan pelaku usaha dalam penambangan bijih nikel di Sulawesi Tenggara wajib mendirikan pabrik smelter.

Hanya saja yang perlu mendapat perhatian, apakah meningkatnya nilai tambah pada bijih nikel menjadi logam feronikel ini akan berdampak positif bagi bangsa ini ataukah malah sebaliknya. Mengingat pelaku usaha tetap berada ditangan para kapitalis dalam hal ini China. Kota kecil nan terpencil seperti Morowali disulap menjadi kota industri. Dominasi Perusahaan-perusahaan smelter raksasa China seperti PT Virtue Dragon Nickle Industry dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), akhirnya menggantikan PT Vale Indonesia menjadi produsen logam nikel terbesar di Indonesia sejak 2018. Keberadaan perusahaan dari China tersebut menyerap hasil penambangan bijih nikel dari perusahaan-perusahaan kecil hingga menengah yang tidak mampu mendirikan pabrik smelter.

Ketentun tersebut sejalan dengan regulasi yang melarang ekspor bijih nikel mentah. Namun penjualan bijih nikel dapat dilakukan selama pasarnya berada dalam negeri. Disini dapat dilihat bahwa regulasi tersebut seolah-olah digiring untuk kepentingan keberadaan perusahaan China dalam negeri. Hal ini mengingat China tidak hanya bermain di sektor pertambangan hulu tetapi juga hilir. Hasil pengolahan pabrik smelter pun tidak diperuntukkan untuk membangun ketahanan persediaan baja dalam negeri, tetapi tetap untuk kepentingan ekspor. Negara hanya mendapat royalti dari hasil penjualan tersebut.

Akhirnya yang tersisa adalah dampak negatif pada lingkungan dengan keberadaan penambangan secara massif dan adanya pabrik-pabrik smelter Aspek sosial juga akan berpengaruh dengan banyaknya pekerja-pekerja asing yang masuk ke wilayah industri. Kesenjangan antara pegawai asing dan lokal terus mengalami pergesekan yang entah sampai kapan berakhir. Begitu pula budaya yang dibawa oleh asing ke negeri ini juga patut untuk dikhawatirkan.

Islam Membebaskan Negeri dari Cengkeraman Asing

Salah satu sarana yang digunakan para kapitalis menguasai dan menjajah dunia adalah dengan undang-undang. Dengan undang-undang tersebut, mereka menguasai negara baik dari sisi politik, ekonomi, budaya, maupun yang lainnya. Imperialisme belum mati, hanya bedanya penjajahan model baru ini tidak lagi menggunakan kekuatan fisik dengan mengirim tentara dan kemudian menguasai wilayah satu negara. Negara imperialis menggunakan idiologinya untuk mencengkeram  suatu negara.

Baik Kapitalisme maupun Sosialisme merupakan ideologi buatan manusia yang serba terbatas. Mustahil keduanya dapat memberikan kesejahteraan yang merata pada umat manusia. Terdapat sebuah ideologi yang layak diterapkan bagi manusia di seluruh penjuru dunia yaitu Islam. Ideologi tersebut berasal dari zat yang lebih memahami manusia yaitu Allah ‘Azza wa Jalla. Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan.

Islam jelas bisa menghentikan eksploitasi kekayaan alam oleh asing dan swasta serta mengembalikan kekayaan alam itu kepada rakyat sebagai pemiliknya. Islam sejak awal telah mengharamkan kepemilikan dan penguasaan kekayaan alam yang depositnya besar oleh individu, swasta, apalagi asing. Islam diturunkan oleh Allah SWT memang untuk memerdekakan umat manusia secara hakiki dari segala bentuk penjajahan.

Penjajahan itu hakikatnya merupakan bagian dari bentuk penghambaan kepada manusia. Penghambaan kepada sesama manusia tidak hanya diartikan secara harfiah sebagai perbudakan seperti dulu. Penghambaan kepada sesama manusia pada masa modern ini terwujud dalam bentuk penyerahan wewenang pembuatan aturan, hukum dan perundang-undangan kepada manusia, bukan kepada Allah SWT. Dengan undang-undang tersebut digunakan untuk mewujudkan hegemoni sebagian kelompok manusia, untuk menindas manusia lain. Memerdekakan manusia dari segala bentuk penjajahan kuncinya adalah dengan menerapkan Islam dan syariahnya secara totalitas dan menyeluruh. Itulah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan tanggung jawab kita kepada umat manusia. Wallâhu ‘alam bi ash-shawâb.