Oleh: Rindoe Arrayah

Tingkat korupsi yang terjadi di negeri ini sungguh sangat tinggi. Korupsi membawa dampak pada kesenjangan ekonomi akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat. Camat Duduksampeyan, Gresik, Suropadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran kecamatan sebesar Rp 1 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

Sebelumnya, dia sempat dipanggil oleh penyidik Kejari Gresik. Namun, Suropadi mangkir dengan alasan tidak jelas. Dari situ, penyidik kembali melayangkan surat panggilan sebagai tersangka. “Surat panggilan sebagai tersangka sudah kami kirim. Dan berdasarkan surat panggilan itu, yang bersangkutan kami agendakan hadir pada Senin (15/2/2021) nanti,” kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Dimas Ady Wibowo, Kamis (Kabarjawatimur.com, 11/2/2021).

Semakin menjamurnya korupsi merupakan efek dari diterapkannya sistem kapitalis-sekularis. Sistem yang telah nyata rusak sejak kelahirannya ini justru melanggengkan keberadaan korupsi. Sudah diketahui secara umum adanya, jika korupsi merupakan aktifitas yang mendatangkan dosa. Di samping menjerumuskan pelakunya kepada pintu neraka, juga akan merugikan umat serta hak-hak orang lain yang terkandung di dalamnya.

Pengertian korupsi dalam bahasa Al-Qur’an dapat disama artikan dengan kosa kata khianat atau ghulul atau fasad. Mengapa identik dengan ghulul? Karena menghianati atau menyembunyikan sesuatu dan juga identik dengan fasad karena berdampak pada kerugian dan kerusakan negara yang dapat menghancurkan suatu negara tersebut. Dalam Al-Quran, pelaku kasus korupsi atau ghulul terkategori aktifitas yang merugikan orang lain karena khianat.

Firman Allah SWT menerangkan tentang hukuman setimpal kelak di akhirat.

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS Ali Imran 161)

Ada bebarapa cara untuk mencegah korupsi, yaitu:

Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Bagaimanapun, para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasul SAW dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).” Oleh karena itu, berdasar hadits di atas harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Dengan harapan, para birokrat telah terjamin kebutuhan hidupnya.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi SAW untuk membagi dua hasil bumi Khaybar, setengahnya untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi. Kemudian, datanglah orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari setengahnya untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak.” (HR. Imam Malik dalam al-Muwatta’). Tentang suap Rasulullah SAW berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul SAW berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad). Nabi SAW sebagaimana tersebut dari hadits riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja, ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi, perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar bin Khattab menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan akan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila tidak bisa membuktikan, Umar bin Khattab memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu setengahnya untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.

Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan. Karena, meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah, diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar bin Khattab menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini, dinilai Umar bin Khattab sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak haq, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedini mungkin.

Kelima, hukuman setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, kontrol masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar bin Khattab di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang.”

Kesempurnaan risalah Islam dalam menyelesaikan berbagai problematika telah terbukti nyata adanya. Dalam kurun waktu 13 abad lamanya telah berhasil mengantarkan umat manusia pada peradaban yang mulia, hingga keruntuhannya pada tahun 1924. Butuh keistiqomahan dalam perjuangan demi tegaknya kembali syari’at Allah SWT di muka bumi ini, agar tercipta kembali hidup penuh keberkahan. Wallahu a’lam bishshowab.