Oleh: Afaf Mochammad Najmudin

Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta masyarakat aktif memberikan kritik terhadap pemerintah menuai beragam komentar. Salah satunya datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). JK mempertanyakan soal bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi (12/2).

Bisa jadi pertanyaan yang dilontarkan JK adalah pertanyaan yang muncul di benak sebagian masyarakat. Karena jika kita menilik ke belakang, ada beberapa pengkritik yang berujung pada kasus hukum seperti jurnalis Dandhy Dwi Laksono karena tweet-nya mengenai kondisi di Papua dan mantan anggota TNI Ruslan Buton dengan pernyataan terbuka di media sosial yang meminta Presiden Jokowi mundur.

Tak heran, jika banyak pihak mulai beranggapan bahwa pernyataan Jokowi adalah paradoks. Berharap agar masyarakat mengkritik, namun di sisi lain perlakuan terhadap kritikan yang muncul dari masyarakat justru tidak menunjukkan kondisi siap dikritik.

Saat ini orang menyampaikan pendapat atau kritik akan mudah untuk dijerat secara hukum. Mengingat pasal-pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering digunakan sedemikian rupa untuk mengkriminalisasi pengkritik pemerintah. Jika kondisinya seperti ini, siapa yang akan berani kritik pemerintah?