Oleh : Ida Yani

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi kritik yang diungkapkan ekonom Faisal Basri soal anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang menurun dalam Rancangan APBN 2021.

Beliau mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritik Bang Faisal Basri. Alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021 naik dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun dan anggaran kesehatan turun dari Rp87,5 triliun menjadi Rp25,4 triliun memang demikian.
(bisnis.com, 19/9/2020)

Diatas sepenggal kritik serta cuitan sanggahan dari pejabat tinggi dimana seluruh rakyat menggantungkan nasibnya. Mereka masih saja berdebat bagaimana mengatur anggaran. Sedangkan pandemi tak kunjung selesai. Pasca new normal, korban covid melangit. Kondisi ekonomi rakyat makin sulit, meskipun bantuan yang mengalir tak memberi solusi pasti. Jelas ini dampak dari kebijakan yang campur aduk tanpa dasar yang jelas. Alih-alih pandemi yang seharusnya diatasi dengan “lockdown” total, yang mereka prioritaskan untuk diatasi justru bagaimana menjalankan roda perekonomian yang terhenti. Akibatnya, pandemi tak kunjung berhenti. Ekonomi pun belum mampu didongkrak agar rakyat sejahtera.

Ketidakmampuan negara untuk mendongkrak ekonomi ini disebabkan oleh penerapan kehidupan yang sekuler.
Padahal, sekularisme menjauhkan umat dari Rabb dan agama-Nya.

Oleh sebab itu, yang harus dilakukan umat Islam, tak terkecuali negaranya, adalah mencampakkan kehidupan sekuler, dan kembali kepada aturan Allah.

Allah Swt. berfirman,

” Wahai orang- orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah- langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”
(QS. Al-Baqarah: 208)

Allah memerintahkan agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan.
Jika saat ini kebijakan yang diambil berdasarkan pemikiran selain Islam (kapitalisme sekuler), maka Allah Swt. menyeru, agar kita meninggalkan langkah ini. Karena dalam Islam, ada aspek pengelolaan ekonomi dan kesehatan yang dipisahkan secara jelas. Meskipun demikian, satu aspek dengan aspek lainnya tetap saling berkaitan. Batasan pengelolaan keuangan juga jelas: pendapatan dari mana, untuk apa, dan siapa. Seperti pos yang diberikan pada 8 ashnaf, pembangunan infrastruktur, ataupun gaji pegawai negara. Semua mempunyai pos masing- masing dan tidak boleh tertukar atau saling tumpang-tindih.

Darimana dana itu didapat?

Yang pasti bukan dari pajak dan hutang luar negeri. Islam mampu mengatur bagaimana mengelola sumber daya alam agar bisa cukup untuk semua kebutuhan. Pendapatan yang boleh diambil oleh negara, antara lain jizyah, kharaj, dan ghanimah. Jika Islam telah diterapkan secara keseluruhan baik politik,ekonomi, sosial dan hankam, maka akan lahir sebuah kehidupan negara yang tertata rapi dan kokoh. Jadi masalah ini akan selesai dengan satu langkah jitu. Masuk ke dalam Islam di seluruh aspek kehidupan (kafah).

Dalam sejarah peradaban Islam selama 13 abad, begitu pun di masa kembalinya kehidupan Islam kelak, syariat Islam secara kafah hanya mampu diterapkan oleh institusi khilafah Islam.

Wallahu a’lam bishawwab.