Oleh: Ika Bisanti lathifah

Semua kalangan, dari yang tua, muda, hingga anak-anak ikut menikmati tayangan sinetron. Tak jarang, para penontonnya ikut hanyut terbawa oleh suasana sedih, bahagia atau marah.

Tanpa kita sadari, semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan juga bagaikan tayangan sinetron. Romantisme, adu mulut di sana-sini, cekcok, perebutan harta, tahta dan wanita. Semua itu ada dalam gambaran sinetron televisi masa kini. Tayangan sinetron dapat berdampak pada kenakalan remaja, gaul bebas (free sex), aborsi, tindakan kriminal terhadap wanita, KDRT dan kasus perceraian. Semua ini tentu saja menimbulkan rasa khawatir yang menancap pada diri setiap insan.

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya “free sex” (pergaulan bebas) ialah dengan mengadakan pernikahan dini. Namun apakah ini bisa menjadi solusi atas masalah ini?

Seperti diketahui, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga, kata Bintang, promosi pernikahan dini tersebut dianggap telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam upaya melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

“Tindakan ini melawan hukum, melangggar Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Perkawinan Anak dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang,” kata Bintang.

Berbahayanya segala macam tayangan (tanpa filter) sinetron yang ada di televisi tidak sekedar menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan. Penonton televisi terbanyak adalah anak-anak dan para remaja.

Tidak dipungkiri, ketika sebagian masyarakat memutuskan mengadakan perayaan pernikahan dini, mereka hanya sekadar melampiaskan hawa nafsu semata. Pasangan hanya mengandalkan rasa bahagia, tanpa adanya ilmu agama, edukasi dan persiapan untuk menjalin bahtera rumah tangga. Sehingga mereka tidak paham tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Maka pemerintah berupaya
Untuk memastikan akses universal terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro), terutama untuk perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia bersama United Nations Population Fund (UNFPA) telah menandatangani Rencana Aksi Program Kerja Sama atau Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 senilai USD 27,5 juta. Sebagai koordinator pelaksana, Kementerian PPN/Bappenas akan menjabarkan CPAP 2021-2025 menjadi rencana program tahunan yang akan dilaksanakan kementerian/Lembaga, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Lalu bagaimana Islam memandang tentang hal ini?
Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal.

Allah SWT berfirman,

وَاَنۡكِحُوا الۡاَيَامٰى مِنۡكُمۡ وَالصّٰلِحِيۡنَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَاِمَآٮِٕكُمۡ‌ ؕ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan.” (QS an-Nur [24] :32).

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud ‘layak’ adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan.
Meskipun demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah dan memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalnya dan siap melakukan proses reproduksi.
Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada’ wa al-wujub). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam.

Wallahu a’lam bishawwab.