Oleh: Neneng Sri Wahyuningsih (Pegiat Literasi)

Bagai hujan di musim kemarau, suatu kondisi yang sangat diharapkan terjadi agar mampu membasahi bumi yang kering. Begitu pula yang diharapkan oleh lembaga asuransi kesehatan pemerintah, setelah beberapa tahun sebelumnya selalu dilaporkan mengalami defisit, maka kondisi surplus pun sangat diimpikan.

Dilansir dari Bisnis.com (9/2/2021), BPJS Kesehatan mengumumkan bahwa arus kas sepanjang 2020 mengalami surplus sebesar Rp18,74 triliun. Angka yang fantastis. Tentu saja kabar tersebut menggembirakan. Namun, ada apa dibalik surplusnya dana BPJS?

Dibalik Surplus BPJS

Ketua Fraksi PAN dan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebutkan terjadinya surplus dikarenakan keputusan pemerintah yang menaikkan iuran hampir 100 persen sejak awal 2020, tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Adapun rincian iurannya untuk kelas I menjadi Rp150.000 dari awalnya Rp 80.000, kelas II menjadi Rp100.000 dari Rp 51.000 dan kelas III menjadi Rp 42.000 dari awalnya Rp 25.500. Akan tetapi disubsidi pemerintah Rp 7.000 sehingga peserta membayar Rp35.000. Perpres tersebut hanya berjalan tiga bulan dari semenjak awal tahun 2020. Namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan iuran kembali seperti semula.

Hanya saja terhitung Juli 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa iuran kembali mengalami kenaikan dengan beberapa modifikasi (Bisnis.com, 9/2/2021).

Miris, kesehatan menjadi barang mahal yang harus ditanggung rakyatnya sendiri. Apalagi kenaikan tersebut justru dilakukan di tengah-tengah pandemi saat masyarakat tercekik dengan persoalan ekonomi. Bagi kalangan ekonomi kebawah jangankan untuk membayar iuran kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja bisa jadi tidak cukup.

Mendengar kabar surplusnya dana jaminan kesehatan, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati pun angkat bicara. Beliau meminta agar pemerintah meninjau ulang terkait kenaikan iuran tersebut, khususnya bagi kelas 3. Terlebih lagi saat ini masih dalam kondisi pandemi, tentu semakin menambah beban rakyat. Mufidayanti menambahkan, diharapkan di akhir masa jabatan Direksi BPJS Kesehatan bisa memberikan kenangan terindah untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan seperti sebelumnya (Jpnn.com, 13/2/2021).

Pendapat diatas memang sangat bagus. Namun, adanya penurunan iuran saja tidaklah cukup. Sebab pada hakikatnya kesehatan ini merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Sayangnya fakta bicara lain, pemerintah berpangku tangan dan hanya berperan sebagai regulator saja.

Disamping itu, kesehatan dimasukan kedalam salah satu sektor jasa yang ditetapkan dalam perjanjian GATS, sehingga liberalisasi dalam sistem kesehatan pun sulit untuk dihindari. Inilah dampak ketika aturan negara termasuk didalamnya pengaturan kesehatan bersandar pada sistem kapitalisme. Layanan kesehatan yang berpihak pada rakyat hanya ilusi belaka. Sehingga ketika menginginkan penyelesaian tuntas terkait permasalahan ini, diperlukan perombakan total sistem pelayanan kesehatan.

Pandangan Syara’ Terkait Pelayanan Kesehatan

Islam mendudukkan kesehatan sama pentingnya dengan perkara keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan, tak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat.” (HR Hakim).

Selain itu, syariah juga memandang kesehatan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya pangan dan keamanan yang menjadi hak bagi setiap warga negaranya. Sehingga dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara dan tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Dengan demikian tidak ada celah untuk meliberalisasi pelayanan kesehatan. Adapun ketika hak pemenuhan ini diabaikan, maka akan menghantarkan pada bahaya dan negara berkewajiban untuk menghilangkan bahaya tersebut.

Dalam Islam, terdapat tiga ciri khas jaminan kesehatan diantaranya: Pertama, berlaku umum bagi seluruh warga negaranya tanpa ada diskriminasi. Muslim maupun non muslim mendapatkan perlakuan yang sama.

Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra, saat itu ada delapan orang dari Urainah yang datang ke Madinah untuk masuk Islam dan kondisinya mereka menderita gangguan limpa. Rasulullah selaku kepala negara meminta agar mereka tinggal dan dirawat di kawasan pengembalaan ternak kepunyaan Baitul Mal, di Dzil Jildr arah Quba’. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik Baitul Mal.

Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun untuk pembiayaan kebutuhan layanan kesehatan ini, negara akan mengambil dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah.

Sumber-sumber tersebut meliputi hasil pengelolaan harta kekayaan umum, seperti: hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya. Ditambah juga dari sumber lainnya yakni kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya.

Kas pemasukan tersebut mampu mengcover negara untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas. Seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau mengalokasikan anggaran dari kas negara untuk mengatasi wabah penyakit lepra di Syam.

Ketiga, negara akan memberikan kemudahan bagi rakyatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain biaya yang gratis, negara juga akan menyediakan fasilitas yang memadai seperti rumah sakit, klinik, obat-obatan, tenaga medis yang kompeten dan kebutuhan kesehatan lainnya.

Sejarah mencatat, banyak rumah sakit berkualitas yang didirikan sepanjang kekhilafahan. Misalnya rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur. Memberikan pelayanan yang maksimal dengan kapasitas 8000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Dilengkapi pula dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Bahkan pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Kondisi ini berlangsung selama 7 abad.

Tak hanya itu, negara juga mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanannya, yang diperuntukkan bagi orang cacat, musafir, dan tahanan. Pada masa Sultan Mahmud (511-525 H) terdapat rumah sakit keliling yang dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran dan sejumlah dokter. Beroperasi menelusuri pelosok-pelosok negara.

Demikianlah gambaran pelayanan kesehatan dalam Islam. Rakyat dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus berpikir soal biaya. Semuanya tentu bisa terwujud ketika suatu negeri menerapkan Islam secara sempurna.

Wallahu a’lam bishshowab